Selasa, 17/04/2018 13:57 WIB
Ketua PDM Kota Bekasi: Jangan Bawa Simbol dalam Pilkada
konferensi pers di kantor Muhammadiyah, Jalan Mangun Sarkoro Bekasi Timur
BEKASI, DAKTA.COM - Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Bekasi menegaskan akan memberikan sanksi bagi kadernya yang membawa simbol Muhammadiyah untuk mendukung salah satu paslon dalam Pilkada Kota Bekasi. Hal tersebut di tegaskan ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Bekasi Sukandar Gazali, dalam konferensi pers di kantor Muhammadiyah Jalan Mangun Sarkoro Bekasi Timur, Selasa ( 17/4).
"Kita persilahkan kader untuk masuk dalam satu partai jika sahwat politiknya tidak dapat di tahan. Tapi jangan bawa simbol atau nama organisasi serta ortom (Organisasi Otonom) Muhammadiyah," tegas Sukandar Gazali.
Ia menegaskan saat ini Muhammadiyah tidak masuk dalam politik praktis dan bersifat netral. Meskipun warganya boleh berafiliasi dalam partai politik namun secara pribadi tidak membawa organisasi. Hasil dari rapat pleno Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Bekasi tegas bahwa jika ada kader atau warga Muhammadiyah aktif dan masuk struktur maka harus memilih salah satu.
"Orang Muhammadiyah harus paham bahwa simbol organisasi tidak di bolehkan mendukung salah satu paslon, hal ini melanggar dan akan menjadi kerugian bagi perserikatan. Kita akan beri sanksi berbentuk pembinaan, karena belum ada yang di keluarkan dari keanggotaan," ungkapnya.
Perserikatan daerah Muhamadiyah Berhitoh perjuangan muhamadiyah berbangsa dan bernegara, dipersilahkan berafiliasi tanpa bawa simbol dan nama Muhamadiyah. Sehingga memutuskan ada empat poin yang harus di taati oleh seluruh kader Muhammadiyah Kota Bekasi.
1.Bahwa Muhammadiyah dan seluruh ortomnya dalam perjuangan politiknya senantiasa sesuai dengan khitahnya tidak berafiliasi pada partai politik dan juga salah satu paslon dalam setiap momen politik pesta demokrasi.
2. Kepada seluruh warga perserikatan tidak di benarkan menggunakan dan membawa simbol-simbol serta nama institusi perserikatan baik Muhammadiyah, Aisyiyah dan ortom lainnya dalam kegiatan politik. Karena hal ini akan menjadikan keretakan dan berpotensi memecah belah ukhwah di antara warga Muhammadiyah.
3. Bahwa ketidak terlibatan Perserikatan Muhammadiyah untuk terjun dalam partai politik praktis, merupakan sikap yang tepat sesuai dengan khittah perjuangan Muhammadiyah.
4. Bahwa perjuangan Muhammadiyah, disamping melalui amal usaha, dalam politik berbeda konteksnya, tanpa harus Muhammadiyah masuk dalam politik praktis. Muhammadiyah sudah mampu menegaskan perannya bagi umat, bangsa dan negara.
| Reporter | : | Warso Sunaryo |
| Editor | : |
- KH. Syaifuddin Siroj Resmi Menjadi Ketua Umum Kota Bekasi 2024-2029
- Karang Taruna Kota Bekasi Siap Bersatu, Pasca Pilkada 2024
- MES dan Perguruan Tinggi Berkolaborasi Sosialisasikan Ekonomi Syariah
- PNM Bekasi Gelar Program Budidaya Maggot dan Pengolahan Sampah di Medan Satria
- DPD KNPI Kota Bekasi Bantah, Memasang Spanduk dengan Nada Tendensius Terhadap Lembaga Kejaksaan
- Pengamat Berharap Komunikasi Intens antara PJ Walikota dengan Walikota - Wakil Walikota Terpilih Demi Keberlangsungan Kota Bekasi Kedepan
- Tri Adhianto dan Haris Bobihoe Menangkan Pilkada Kota Bekasi 2024 Hasil Rekapitulasi 12 Kecamatan
- Memasuki Masa Tenang Pilkada, Bawaslu Bersama Forkopimda Kota Bekasi Tertibkan APK
- Ketua DDII Kota Bekasi Ustd Salimin Dhani,Ajak Warga Doakan dan Pilih Paslon no 3,Ridho.
- Mimpi Besar TOD Kota Bekasi, Dishub : Ini Tugas Bersama Seluruh Elemen
- Logistik Pilkada Sudah Sampai Gudang KPU Kota Bekasi
- Masyarakat Kota Bekasi, Padati Kampanye Rapat Umum Paslon Pilgub ASIH
- Ridho Semakin Diminati Masyarakat Jelang Pilkada
- #SemuaBisaUmroh Akan Berangkatkan 361 Jamaah ke Tanah Suci
- BAZNAS Kota Bekasi Salurkan Sembako Santri dan Beasiswa S2 Pesantren pada HSN 2024
0 Comments