Kamis, 12/04/2018 14:05 WIB
Kebijakan Pemerintah Pusat Sangat Berpengaruh Terhadap Daerah
BEKASI, DAKTA.COM - Radio Dakta bekerjasama dengan Sekretaris DPRD Kabupaten Bekasi kembali mengadakan Dialog Suara Wakil Rakyat (SWARA) Kabupaten Bekasi, di Balai Rakyat DPRD Kabupaten Bekasi, Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Rabu (12/4).
Edisi SWARA Bekasi ini mengangkat tema "#2019GantiPresiden" bersama wakil ketua DPRD Kabupaten Bekasi dari Fraksi Gerindra, Daris.
Daris mengatakan, kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat sangat berpengaruh terhadap kebijakan di daerah.
“Saat ini yang paling terasa yaitu kebijakan SMA yang diambil alih oleh Provinsi dan kebijakan impor beras,” ucapnya.
Daris mengungkapkan, seharusnya pemerintah dalam mengambil kebijakan harus ada pengkajian yang lebih mendalam agar tidak menyulitkan masyarakat.
“saya sebagai anggota DPRD kabupaten Bekasi menilai, bagaimana kebijakan impor beras sangat berpengaruh. Petani yang ingin menggarap sawah, pupuk dan solar naik. Kemudian saat petani ingin panen, malah mengeluarkan kebijakan impor beras,” tegasnya.
Sementara itu, terkait #2019GantiPresiden menurutnya itu merupakan fenomena perasaan masyarakat. “Itu perasaan masyarakat yang muncul. Akibat kekecewaaanya,” pungkasnya.
Ia menyampaikan agar masyarakat, dalam memilih pemimpin harus selektif. karena kebijakan pemerintah sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat.
Editor | : | |
Sumber | : | Radio Dakta |
- KPK Sita Dokumen & Bukti Elektronik Terkait CSR Bank Indonesia
- Kemana Ridwan Kamil Usai Kalah di Jakarta?
- RIDO Batal Gugat Hasil Pilkada Jakarta ke Mahkamah Konstitusi
- Tinggalkan Anies, Suara PKS Makin Jeblok
- PEMERINTAH MASIH MENGABAIKAN ANGKUTAN JALAN PERINTIS
- Miftah Maulana Mundur dari Utusan Khusus Presiden Prabowo
- KONSEP GURU MENURUT MOHAMMAD NATSIR
- Baitul Maqdis Institute Sampaikan 11 Resolusi Palestina dan Dunia Islam kepada Wakil Menlu RI, Anis Matta
- Empat Alasan Mengapa UU Pengelolaan Zakat Rugikan LAZ
- IDEAS: Dana BOS Tak Cukup Angkat Kesejahteraan Guru Honorer
- Bamsoet Minta Polri Jerat Bandar Narkoba Dengan Pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)
- UMKM Pertanian-Perikanan yang Utangnya Dihapus
- Kebijakan Dan “Potensi Keuntungan”, Sepatutnya Tidak Digunakan Dalam Tindak Pidana Kerugian Keuangan Negara
- INFRASTRUKTUR TRANSPORTASI HARUS BERLANJUT DENGAN PEMBENAHAN
- Nama Menteri Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran
0 Comments