Jum'at, 06/04/2018 15:36 WIB
PA 212 Tetap Lanjutkan Kasus Sukmawati ke Ranah Hukum
Orasi saat PA 212 gelar Aksi 64 atas puisi Sukmawati Soekarnoputri berjudul Ibu Indonesia
JAKARTA, DAKTA.COM - Ketua DPP Alumni 212 Slamet Ma'arif mengaku telah menerima permintaan maaf dari Sukmawati Soekarnoputri atas puisinya yang dinilai melecehkan syariat Islam, namun ia bersikeras jika kasus ini tetap akan mereka lanjutkan dalam ranah hukum.
"Sebagai sesama muslim kami maafkan, tapi kalau penghina agama biarkan hukum yang menjawab tidak ada kata lain, wajib dihukum dan jebloskan ke dalam penjara," ujarnya dari atas mobil komando, depan kantor Bareskrim, Jakarta Pusat, pada Jumat (6/4).
Slamet mengungkapkan mereka juga akan mengirimkan delegasi untuk menemui pihak Bareskrim Polri dan mendesak agar kasus ini segera diusut.
"Beberapa perwakilan kami sudah berada di dalam, semoga pihak kepolisian ini dapat menegakkan hukum secara adil, tidak ada kata toleransi untuk penghina agama Islam," pungkasnya.
Aksi ini juga diwarnai dengan pelantunan azan dan sholat Ashar berjamaah di sepanjang Jalan Medan Merdeka Timur.
Aksi ini digelar sebagai buntut atas puisi Sukmawati Soekarnoputri berjudul Ibu Indonesia yang membandingkan antara kebudayaan Indonesia dengan ajaran Islam.
| Reporter | : | |
| Editor | : |
- KPK Sita Dokumen & Bukti Elektronik Terkait CSR Bank Indonesia
- Kemana Ridwan Kamil Usai Kalah di Jakarta?
- RIDO Batal Gugat Hasil Pilkada Jakarta ke Mahkamah Konstitusi
- Tinggalkan Anies, Suara PKS Makin Jeblok
- PEMERINTAH MASIH MENGABAIKAN ANGKUTAN JALAN PERINTIS
- Miftah Maulana Mundur dari Utusan Khusus Presiden Prabowo
- KONSEP GURU MENURUT MOHAMMAD NATSIR
- Baitul Maqdis Institute Sampaikan 11 Resolusi Palestina dan Dunia Islam kepada Wakil Menlu RI, Anis Matta
- Empat Alasan Mengapa UU Pengelolaan Zakat Rugikan LAZ
- IDEAS: Dana BOS Tak Cukup Angkat Kesejahteraan Guru Honorer
- Bamsoet Minta Polri Jerat Bandar Narkoba Dengan Pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)
- UMKM Pertanian-Perikanan yang Utangnya Dihapus
- Kebijakan Dan “Potensi Keuntungan”, Sepatutnya Tidak Digunakan Dalam Tindak Pidana Kerugian Keuangan Negara
- INFRASTRUKTUR TRANSPORTASI HARUS BERLANJUT DENGAN PEMBENAHAN
- Nama Menteri Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran
0 Comments