Rabu, 04/04/2018 11:06 WIB
PKS: Natsir Buktikan Umat Islam Tulang Punggung NKRI
JAKARTA, DAKTA.COM - Dalam rangka memperingati Mosi Integral Mohammad Natsir 3 April 1950 yang mengembalikan dan mengokohkan Indonesia sebagai negara kesatuan, Fraksi PKS DPR RI menyelenggarakan diskusi publik dengan tema "Memperkokoh NKRI, Mengembalikan Kedaulatan Bangsa" Selasa (3/4). Peringatan ini rutin dilakukan oleh Fraksi PKS setiap tahun untuk mengenang jasa Mohammad Natsir dan Mosi Integral-nya yang monumental tersebut.
Tampil sebagai narasumber dalam diskusi ini H. M Dr. Hidayat Nurwahid (Wakil Ketua MPR RI), Almuzammil Yusuf (Ketua DPP PKS), Mayjen Kustanto Widiatmoko, M.DA., (Aster Panglima TNI), Komjen Polisi Drs.Moechgiyarto, SH, MH(Kabaharkam POLRI), dan Dr. Fitra Arsil, SH, MH (Pakar Hukum Tata Negara UI)
Ketua Fraksi PKS, Jazuli Juwaini, mengatakan bahwa Fraksi PKS setiap tahun menyelenggarakan peringatan "Mosi Integral" Natsir yang sangat penting dalam sejarah NKRI karena melalui Mosi ini Indonesia kembali menjadi negara kesatuan dan kokoh hingga hari ini.
"Mosi Integral adalah momentum bersejarah yang lahir dari gagasan briliant seorang Mohammad Nasir yang kita kenal sebagai Politisi Muslim yang juga Ketua Umum Masyumi. Hal ini sekaligus menandakan bahwa tokoh-tokoh Islam begitu jelas dan kuat kontribusi dan pembelaannya terhadap NKRI. Ini juga bukti umat Islam adalah tulang punggung NKRI," ujar Jazuli.
Sementara itu, Sekretaris Fraksi Sukamta, yang bertindak sebagai Keynote Speaker menegaskan maksud Fraksi PKS menyelenggarakan peringatan Mosi Integral Mohammad Natsir ini setiap tahun untuk mensyiarkan perjuangan Mohammad Natsir dalam mengembalikan Indonesia ke bentuk NKRI yang selama ini kurang terekpose dalam sejarah. Padahal, momen kembalinya Indonesia kembali ke bentuk NKRI disebut sebagai Proklamasi kedua setelah Proklamasi Kemerdekaan 1945.
"Peringatan momen bersejarah itu penting sebagai pelajaran generasi bangsa yang hidup saat ini agar tidak lupa dengan peran strategis tokoh dan umat Islam," kata Sukamta.
Hal senada diungkapkan Wakil Ketua MPR, Hidayat Nur Wahid, dalam paparannya. Menurut Hidayat Nur Wahid sejak awal tokoh Islam amat sangat mencintai Indonesia, sehingga tidak heran tokoh seperti Mohammad Natsir memiliki gagasan untuk menghindari Indonesia dari perpecahan. Mosi Integral adalah momentum berdirinya kembali NKRI sesuai UUD 1945. Mosi ini dilaksanakan dengan ditandai dibubarkannya RIS pada 17 Agustus 1950. “Mengacu pada catatan sejarah tersebut bisa dikatakan tidak mungkin Umat Islam dianggap tidak cinta NKRI,” ucapnya.
Untuk itu, Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini berpesan agar momentum sejarah yang diciptakan Natsir mampu memotivasi umat Islam untuk sekuat tenaga berusaha mempertahankan dan mengokohkan persatuan dan kesatuan bangsa serta menjaga kedaulatan republik.
"Umat Islam seyogiyanya menjadi pelopor konsensus kebangsaan dalam rangka mengokohkan NKRI dan menjaga kedaulatan Indonesia. Disini, tidak boleh ada sekat, tidak boleh ada yang merasa paling NKRI atau paling merah putih, sambil menuduh yang lain tidak NKRI dan tidak merah putih," tandas Jazuli.
Waspada Ancaman Kedaulatan
Mosi Integral Mohammad Natsir mengandung pelajaran penting bagi bangsa Indonesia bahwa upaya mempertahankan negara kesatuan dan kedaulatan bangsa tidaklah mudah. Penjajah sengaja membagi negara dalam negara-negara bagian agar mudah memecah belah. Ini yang ditentang Natsir dalam mosi-nya.
Melalui peringatan sejarah "Mosi Integral" ini kita juga semestinya bersikap kritis dan waspada terhadap setiap upaya yang merusak kewibawaan NKRI dan melemahkan kedaulatan bangsa dalam seluruh aspeknya.
"Kita punya Ideologi dan dasar negara yaitu Pancasila yang harus kita jaga dari rongrongan dan praktek ideologi yang tidak sejalan bahkan bertentangan dengannya," terang Jazuli.
Pertama, kita punya konsep ekonomi kerakyatan berdasarkan nilai-nilai Pancasila yang harus kita pertahankan di tengah praktek ekonomi liberal kapitalistik yang semakin menguat. Indonesia harus makin berdaulat secara ekonomi, raih swasembada dan orietasi ekspor, jangan malah besarkan impor dan utang negara.
Kedua, dalam aspek politik jangan sampai atas nama demokrasi kita mempraktekkan kebebasan yang kebablasan, menghalalkan segala cara, tidak taat aturan dan etika, juga money politic.
Ketiga, dalam aspek budaya bangsa ini terkenal dengan adat istiadat, nilai agama dan budaya yang luhur. Nilai itu mulai luntur dan perlahan tergantikan dengan budaya liberal, kebarat-baratan, yang nampak dari pergaulan bebas, cara berpakaian yang tidak senonoh, hilangnya sopan santun terhadap orang tua, guru, dan ulama. Termasuk maraknya prevalensi penyalahgunaan narkoba dan psikotropika.
Itu semua secara akumulatif akan melemahkan pertahanan, keamanan, dan kedaulatan kita sebagai bangsa. Waspadai perang modern berupa proxy war yaitu upaya pelemahan bangsa kita oleh pihak luar melalui pelemahan budaya, ekonomi, politik, dan adu domba sesama rakyat.
Melalui diskusi publik ini, Fraksi PKS ingin mengajak dan bergandengan tangan dengan seluruh komponen bangsa baik di legislatif, eksekutif, yudikatif dan khususnya aparat keamanan dan pertahanan untuk konsen betul terhadap upaya pengokohan NKRI dan kedaulatan bangsa yang problem aktual tersebut di atas.
"NKRI dan kedaulatan bangsa tidak mungkin dimiliki dan dijaga sendirian oleh satu kelompok saja, tapi harus dimiliki dan dijaga oleh seluruh komponen bangsa, sebagaimana Natsir mencetuskan gagasan Mosi Integral yang kemudian didukung secara aklamasi oleh seluruh komponen politik dan seluruh rakyat Indonesia," pungkas Jazuli.
Editor | : | |
Sumber | : | Rilis Humas FPKS DPR RI |
- KPK Sita Dokumen & Bukti Elektronik Terkait CSR Bank Indonesia
- Kemana Ridwan Kamil Usai Kalah di Jakarta?
- RIDO Batal Gugat Hasil Pilkada Jakarta ke Mahkamah Konstitusi
- Tinggalkan Anies, Suara PKS Makin Jeblok
- PEMERINTAH MASIH MENGABAIKAN ANGKUTAN JALAN PERINTIS
- Miftah Maulana Mundur dari Utusan Khusus Presiden Prabowo
- KONSEP GURU MENURUT MOHAMMAD NATSIR
- Baitul Maqdis Institute Sampaikan 11 Resolusi Palestina dan Dunia Islam kepada Wakil Menlu RI, Anis Matta
- Empat Alasan Mengapa UU Pengelolaan Zakat Rugikan LAZ
- IDEAS: Dana BOS Tak Cukup Angkat Kesejahteraan Guru Honorer
- Bamsoet Minta Polri Jerat Bandar Narkoba Dengan Pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)
- UMKM Pertanian-Perikanan yang Utangnya Dihapus
- Kebijakan Dan “Potensi Keuntungan”, Sepatutnya Tidak Digunakan Dalam Tindak Pidana Kerugian Keuangan Negara
- INFRASTRUKTUR TRANSPORTASI HARUS BERLANJUT DENGAN PEMBENAHAN
- Nama Menteri Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran
0 Comments