Selasa, 03/04/2018 18:30 WIB
Sinkronisasi Pembangunan, Pemprov DKI Undang Mitra Kota dan Kabupaten
Rapat Koordinasi Daerah Mitra Jabodetabekjur dipimpin oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan
JAKARTA, DAKTA.COM - Pemerintah Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta dalam tahapan pembangunan dan permasalahannya tak lepas dari daerah mitra, untuk itu diperlukan Koordinasi dan sinkronisasi dalam pembangunan. Rapat koordinasi ini dipimpin langsung oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
“Sebagai penyelesaiannya diperlukan satu visi dan misi,” ucap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam Rapat Koordinasi Daerah Mitra Jabodetabekjur, di Balai Kota DKI jakarta, Selasa, (3/4).
Rapat koordinasi ini dipimpin langsung oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Dan dihadiri oleh Walikota Tangsel, Walikota Depok, Wakil Bupati Kabupaten Bekasi, Sekda Provinsi Jawa Barat, Sekda Provinsi Banten, Walikota Bekasi, Bupati Bogor, Plt Kota Bogor, Wakil Walikota Tanggerang, Wakil Bupati Kabupaten Tanggerang.
Penjabat Wali Kota Bekasi Ruddy Gandakusuma dalam rapat koordinasi gabungan, didampingi oleh kepala Dinas Perhubungan, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, kepala Satpol PP, Kepala Bagian KSI dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup.
Penjabat Wali Kota Bekasi Ruddy Gandakusumah, memaparkan tentang posisi geografis Kota Bekasi dan proyek-proyek strategis yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah pusat hingga proyeksi pembangunan yang sedang dilaksanakan untuk kepentingan bersama antara pemerintah DKI dan Kota Bekasi.
“Pada kesempatan ini saya menginformasikan tentang pencemaran Kali Ciasem yang berada di Bantargebang, sudah sangat menghawatirkan dan harus mendapatkan apresiasi yang serius,” ucap Ruddy.
Ia juga menjelaskan dari lima permasalahan mendasar pada kota mitra DKI, kota Bekasi memiliki 4 permasalahan yaitu penyediaan air bersih, persampahan, kemacetan dan banjir.
“Untuk mengurai kemacetan pemerintah pusat dan pemerintah Kota Bekasi telah menerapkan sistem ganjil genap pada pintu masuk tol Bekasi Barat dan Timur, mulai pada tahap penindakan,” imbuhnya.
Ruddy menambahkan, untuk mengantisipasinya pemerintah telah menyiapkan sistem park and ride yang nantinya masyarakat memakirkan kendaraannya dan langsung menaiki kendaraan Transjakarta.
Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta mengungkapkan bahwa permasalahan untuk Kota Bekasi akan dibicarakan kembali secara khusus antara Pemerintah Kota Bekasi dengan Pemerintah DKI.
“Pada kesempatan ini saya mengharapkan Intensitas kerjasama ditingkatkan jangan hanya lip service tanpa ada tindak lanjut setelahnya. Saya juga akan memastikan agenda yang akan dirapatkan BKSP (Badan Kerja Sama Pembangunan) dua minggu kedepan harus dikoordinasikan dan diseriuskan,” Papar Anies.
Sehingga, lanjutnya, akan menghasilkan Rencana Induk bersama, dan kebijakan Pemerintah Daerah selaras dengan arah pembangunan yang telah direncanakan.
“Kedepannya saya berharap koordinasi selanjutnya Kepala Daerah berkenan hadir sehingga arah kebijakan sesuai dengan masterplan yang telah disepakati,” harap Anies.
| Reporter | : | Warso Sunaryo |
| Editor | : |
- KPK Sita Dokumen & Bukti Elektronik Terkait CSR Bank Indonesia
- Kemana Ridwan Kamil Usai Kalah di Jakarta?
- RIDO Batal Gugat Hasil Pilkada Jakarta ke Mahkamah Konstitusi
- Tinggalkan Anies, Suara PKS Makin Jeblok
- PEMERINTAH MASIH MENGABAIKAN ANGKUTAN JALAN PERINTIS
- Miftah Maulana Mundur dari Utusan Khusus Presiden Prabowo
- KONSEP GURU MENURUT MOHAMMAD NATSIR
- Baitul Maqdis Institute Sampaikan 11 Resolusi Palestina dan Dunia Islam kepada Wakil Menlu RI, Anis Matta
- Empat Alasan Mengapa UU Pengelolaan Zakat Rugikan LAZ
- IDEAS: Dana BOS Tak Cukup Angkat Kesejahteraan Guru Honorer
- Bamsoet Minta Polri Jerat Bandar Narkoba Dengan Pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)
- UMKM Pertanian-Perikanan yang Utangnya Dihapus
- Kebijakan Dan “Potensi Keuntungan”, Sepatutnya Tidak Digunakan Dalam Tindak Pidana Kerugian Keuangan Negara
- INFRASTRUKTUR TRANSPORTASI HARUS BERLANJUT DENGAN PEMBENAHAN
- Nama Menteri Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran
0 Comments