JAKARTA_DAKTACOM: Apa saja yang menjadi aspirasi rakyat sebagaimana aturan jilbab bagi Korps Wanita (Kowan) TNI, maka pemerintah harus memperhatikannya.

Pernyataan itu disampaikan oleh Wakil Ketua Pimpinan Pusat (PP) Aisyiah Muhahmmadiyah, Prof. Dr. Masyitoh M.Ag menanggapi isu polemik aturan jilbab bagi Kowan TNI.

“Apa saja yang menjadi aspirasi rakyat, seperti autran jilbab bagi kowan TNI maka, pemerintah harus memperhatikannya,” kata Masyitoh.

Apalagi, tegas Masyitoh, aturan soal jilbab itu menyangkut kepentingan umum dan keyakinan umat beragama. Dan jika pemerintah tidak mau memperhatikan aspirasi rakyat maka, menurutnya, wajar jika terjadi protes dari masyarakat kepada pemerintah.

“Karena masyarakat merasa aspirasinya tidak diperhatikan pemerintah. Maka, wajar jika sampai terjadi protes dari masyarakat hingga mendesak pemerintah,” cetus Masyitoh.

Masyitoh juga menanggapi adanya perbedaan setiap individu terkait aturan jilbab bagi Kowan TNI. Meskipun dari korps yang sama, menurutnya, pastilah ada yang berbeda pendapat karena isi setiap masing-masing kepala juga berbeda.

Apalagi, lanjut Masyitoh, anggota TNI dalam korps yang luas dan besar. Pasti ada gejolak-gejolak di dalamnya baik itu antara pihak yang setuju maupun pihak yang menolak. Karena itu, menurut Masyitoh, perlu juga dibentuk payung hukum. Sebab, dengan payung hukum semua akan tunduk, patuh dan mentaatinya.

“Di lembaga pendidikan tinggi saja terjadi perbedaan tetapi bukan aturan jilbab bagi wanita. Ada satu pihak yang setuju dan ada juga pihak yang tidak setuju. Jika itu terjadi pasti tidak akan pernah bisa berjalan,” pungkas Masyitoh.