Kamis, 29/03/2018 10:00 WIB
Tingkatkan Pelayanan Bersih, DJP Jabar III lakukan Pencanangan Zona Integritas
BOGOR, DAKTA.COM - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jawa Barat III melakukan pencanangan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi.
Acara ini dihadiri oleh seluruh pegawai di Kanwil DJP Jawa Barat III, Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan perwakilan stakeholder itu berlangsung di Onih Hotel, Bogor, Jawa Barat pada Kamis (29/3).
Kepala Kanwil DJP Jawa Barat III, Mohammad Isnaeni dalam sambutannya mengatakan bahwa pencanangan tersebut untuk mengingatkan kembali seluruh jajarannya menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi.
Selain itu, pencanangan ini juga sebagai upaya pencegahan korupsi, reformasi birokrasi, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Salah satu program DJP adalah melakukan pencanangan zona integritas sebagai komitmen dari kami (para pegawai DJP) untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik," kata Isnaeni.
Lebih lanjut Isnaeni menjelaskan proses pembangunan zona integritas (ZI) mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di lingkungan instansi Pemerintah dan Keputusan Menteri Keuangan nomor 426/KMK.01/2017 tentang Pedoman Pembangunan dan Penilaian Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) di lingkungan Kementerian Keuangan.
Reporter | : | |
Editor | : |
- KPK Sita Dokumen & Bukti Elektronik Terkait CSR Bank Indonesia
- Kemana Ridwan Kamil Usai Kalah di Jakarta?
- RIDO Batal Gugat Hasil Pilkada Jakarta ke Mahkamah Konstitusi
- Tinggalkan Anies, Suara PKS Makin Jeblok
- PEMERINTAH MASIH MENGABAIKAN ANGKUTAN JALAN PERINTIS
- Miftah Maulana Mundur dari Utusan Khusus Presiden Prabowo
- KONSEP GURU MENURUT MOHAMMAD NATSIR
- Baitul Maqdis Institute Sampaikan 11 Resolusi Palestina dan Dunia Islam kepada Wakil Menlu RI, Anis Matta
- Empat Alasan Mengapa UU Pengelolaan Zakat Rugikan LAZ
- IDEAS: Dana BOS Tak Cukup Angkat Kesejahteraan Guru Honorer
- Bamsoet Minta Polri Jerat Bandar Narkoba Dengan Pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)
- UMKM Pertanian-Perikanan yang Utangnya Dihapus
- Kebijakan Dan “Potensi Keuntungan”, Sepatutnya Tidak Digunakan Dalam Tindak Pidana Kerugian Keuangan Negara
- INFRASTRUKTUR TRANSPORTASI HARUS BERLANJUT DENGAN PEMBENAHAN
- Nama Menteri Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran
0 Comments