Jum'at, 23/03/2018 11:58 WIB
Terkait Aliran Dana E-KTP, PDIP Bantah Tudingan Novanto
JAKARTA, DAKTA.COM - Anggota F-PDIP Trimedya Panjaitan meragukan kesaksian dari Setya Novanto yang menuding adanya aliran dana proyek KTP elektronik kepada mereka.
"Kemarin itu kan Pak Novanto mengaku hanya mendengar info dari orang dekatnya. Di dalam hukum itu kesaksian yang hanya mendengar, kedudukannya lemah. Jadi kesaksian itu ada melihat, mengalami, dan mendengar. Nah kalo hanya mendengar itu agak lemah," papar Trimedya pada Jumat (23/03) di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta.
Trimedya menjelaskan pada saat pembahasan mengenai pengadaan KTP elektronik, posisi Fraksi PDIP berada di luar pemerintahan sehingga mereka tidak pernah diajak berkomunikasi mengenai proyek tersebut.
"Waktu zaman Pak SBY kan kami oposisi, kami sudah biasa ditinggalkan jika pemerintah mempunyai kebijakan. Begitu juga dengan proyek ini, jadi saya yakin tidak ada aliran dana itu kepada kami," pungkasnya.
Sebelumnya dalam sidang lanjutan kasus korupsi KTP elektronik dengan terdakwa mantan Ketua DPR RI Setya Novanto pada Kamis (22/03). Novanto memberikan kesaksian bahwa terdapat aliran dana sebesar 500 ribu USD kepada Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani. Puan saat itu menjabat sebagai Ketua Fraksi PDIP.
Novanto juga menyebut nama mantan Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung, yang kini menjabat sebagai Sekretaris Kabinet, turut mendapatkan bagian sebesar 500 USD dari proyek tersebut.
Selain kedua nama tersebut, Novanto juga membeberkan nama-nama lainnya yang turut menikmati aliran dana tersebut yakni Ganjar Pranowo, Olly Dondokambey, dan Melchias Mekeng.
Reporter | : | |
Editor | : |
- KPK Sita Dokumen & Bukti Elektronik Terkait CSR Bank Indonesia
- Kemana Ridwan Kamil Usai Kalah di Jakarta?
- RIDO Batal Gugat Hasil Pilkada Jakarta ke Mahkamah Konstitusi
- Tinggalkan Anies, Suara PKS Makin Jeblok
- PEMERINTAH MASIH MENGABAIKAN ANGKUTAN JALAN PERINTIS
- Miftah Maulana Mundur dari Utusan Khusus Presiden Prabowo
- KONSEP GURU MENURUT MOHAMMAD NATSIR
- Baitul Maqdis Institute Sampaikan 11 Resolusi Palestina dan Dunia Islam kepada Wakil Menlu RI, Anis Matta
- Empat Alasan Mengapa UU Pengelolaan Zakat Rugikan LAZ
- IDEAS: Dana BOS Tak Cukup Angkat Kesejahteraan Guru Honorer
- Bamsoet Minta Polri Jerat Bandar Narkoba Dengan Pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)
- UMKM Pertanian-Perikanan yang Utangnya Dihapus
- Kebijakan Dan “Potensi Keuntungan”, Sepatutnya Tidak Digunakan Dalam Tindak Pidana Kerugian Keuangan Negara
- INFRASTRUKTUR TRANSPORTASI HARUS BERLANJUT DENGAN PEMBENAHAN
- Nama Menteri Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran
0 Comments