Nasional / Ekonomi /
Follow daktacom Like Like
Rabu, 21/03/2018 11:37 WIB

Menteri Susi Tegaskan Komitmen KKP Bangun Perikanan Papua

KKP konsisten untuk meningkatkan kecukupan gizi dan mendorong perekonomian masyarakat di Provinsi P
KKP konsisten untuk meningkatkan kecukupan gizi dan mendorong perekonomian masyarakat di Provinsi P
JAYAPURA, DAKTA.COM - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) konsisten untuk meningkatkan kecukupan gizi  dan mendorong perekonomian masyarakat di Provinsi Papua. Komitmen tersebut diwujudkan dengan pembangunan sektor perikanan melalui berbagai kegiatan usaha di antaranya di bidang perikanan budidaya, seperti dukungan usaha budidaya lele sistem bioflok dan pakan ikan mandiri.
 
Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti menegaskan hal tersebut seusai panen lele bersama di Unit Pembenihan Rakyat (UPR) ikan Lele Onomi Hawai, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Minggu (18/3). Hadir pula dalam panen ini Pjs. Gubernur Papua, Mayjend TNI (Purn) Soedarmo.
 
“Sudah lama saya meminta kepada Dirjen Budidaya untuk mengembangkan lele bioflok di Papua. Kenapa saya prioritaskan karena daerah Papua termasuk yang kekurangan sumber protein,” ujar Menteri Susi.
 
Sebagai informasi, lele bioflok yang dipanen tersebut adalah bantuan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya (DJPB) melalui Balai Besar Pengembangan Budidaya Air Tawar (BBPBAT) pada tahun 2017 lalu. Bantuan tersebut diberikan dalam 2 paket yang masing-masing terdiri dari 8 lubang. Masing-masing lubang berisi 3000 ekor lele dengan ukuran 7-8 cm. 
 
Guna mendukung keberhasilan budidaya tersebut, pemerintah melengkapi bantuan dengan 4 ton pakan ikan berikut peralatan penunjang seperti pompa, blower, dan genset 1000 KPA. Bantuan tersebut bernilai total Rp390 juta. Tak hanya bantuan permodalan, pemerintah juga memberikan pendampingan selama 3 minggu kepada pembudidaya dan menyediakan konsultasi yang dapat dilakukan terus menerus. 
 
Sejak diberikan pada November 2017 lalu hingga hari ini, 16 lubang lele bioflok bantuan tersebut sudah dipanen. Masing-masing lubang menghasilkan 5 ton lele dengan ukuran 5-6 ekor per kg. 
 
Upaya KKP mendorong pengembangan budidaya lele sistem bioflok di Papua bukan tanpa alasan. Menteri Susi berharap, dengan teknologi budidaya ini, produksi ikan yang diperoleh dapat berlipat sehingga bisa menjadi pemasok ikan di wilayah Papua. Banyaknya masyarakat yang dapat terlibat, juga menjadi pertimbangan.
 
“Bioflok ini bisa dilakukan oleh ibu-ibu rumah tangga. Selain kelompok pembudidaya ataupun koperasi, sebenarnya masyarakat bisa menerapkan ini. Dimulai dengan modal sendiri, nanti kita bantu bibitnya. Contohnya di Sleman itu KUB yang kita bantu itu menjadi sentra penjualan bibit, sedang masyarakatnya yang melakukan pembesaran. Masing-masing warga di Sleman memiliki kolam sendiri,” jelasnya.
 
Selain teknologi bioflok, KKP juga mendorong pengembangan pakan ikan mandiri di Papua mengingat ketersediaan bahan baku lokal yang melimpah seperti jagung dan kedelai. Dengan pakan mandiri diharapkan keuntungan yang diperoleh pembudidaya akan lebih besar. 
 
Sedangkan untuk keberlanjutan penangkapan ikan di perairan umum seperti danau, KKP mendorong dilakukan restocking, tentunya dengan memperhatikan jenis ikannya, agar tidak mengancam ikan endemik danau.
 
Pembangunan sektor kelautan dan perikanan Papua ini telah menunjukkan hasil. Menurut Pjs Gubernur Papua Soedarmo, pada periode 2013-2017 capaian pembangunan mengalami peningkatan, terutama sektor produksi perikanan budidaya yang tumbuh sebesar 1,09 persen dengan luas lahan sebesar 1,02 persen dan jumlah pembudidaya sebanyak 2,5 persen.
 
“Pengembangan perikanan budidaya tersebar di 29 kabupaten/kota berbasis pada lima wilayah adat,” ungkap Soedarmo.
 
Tidak hanya fokus terhadap persoalan produksi, Menteri Susi juga menyoroti pentingnya penguatan permodalan dan persoalan pemasaran. Untuk kedua hal ini, Ia menegaskan kesiapan KKP untuk bekerja sama dengan Pemda setempat. 
 
“Pemda harus membantu dalam pemasaran produk kelautan dan perikanan. KKP itu memiliki BLU (Badan Layanan Usaha), silahkan ajukan jika ingin mengajukan peminjaman modal,” ungkapnya.
 
Terkait perikanan tangkap, Menteri Susi berharap agar ikan hasil tangkapan di perairan Papua didaratkan dulu di Papua, selanjutnya dilakukan penimbangan dan dipungut retribusinya sebelum ikan tersebut dikirim keluar dari Papua. Dengan begitu, Ia berharap keluar masuk ikan dari Papua selalu melalui pendataan dan memberikan manfaat nyata bagi daerah. 
 
Oleh karena itu, untuk mendukung pengembangan hulu-hilir perikanan nasional, Menteri Susi juga menyampaikan bahwa saat ini KKP telah memiliki desain sistem logistik ikan nasional. “Desain logistik saya itu gambar ikan di peta Indonesia. Saya harap barang-barang dari Papua ini tidak hanya ke Jawa atau Makasar tapi harus keluar juga. Saya ingin semua efisien,” jelasnya.
 
Persoalan pertahanan nasional juga disampaikan Menteri Susi. Ia menjelaskan betapa strategisnya program pembangunan Sentra Kelautan Dan Perikanan Terpadu (SKPT) yang saat ini sedang digalakkan oleh KKP. Menurutnya, jika program SKPT ini jalan, maka KKP turut membangun ketahanan nasional melalui 2 (dua) pendekatan sekaligus, geopolitik dan ekonomi. 
 
“Jika SKPT jalan, SKPT ini adalah untuk ketahanan NKRI di pulau-pulau terluar. Di dalam SKPT itu seharusnya ada cold storage, kapal angkut, ada kapal nelayan kecil 100, dan 2 kapal besar sehingga di SKPT itu ada sekitar 1000 orang. SKPT itu akan menyetok pangan, jika terjadi apa-apa seperti perang misalnya, itu para TNI bisa masuk karena warga sipil sudah ada di sana yang membantu dan stok pangan pun sudah ada,” tutup Menteri Susi.
Editor :
Sumber : Rilis Humas KKP
- Dilihat 2464 Kali
Berita Terkait

0 Comments