Rabu, 21/03/2018 10:55 WIB
Daeng Respon Keras Ancaman LBP Terhadap Amien Rais
JAKARTA, DAKTA.COM - nggota Fraksi PAN DPR RI, Daeng Muhammad merespon keras ancaman Luhut Binsar Pandjaitan (LBP) kepada pendiri PAN Amien Rais karena kritiknya terhadap Presiden Jokowi dalam program bagi-bagi sertifikat. Daeng mengatakan ancaman LBP tersebut justeru bisa merugikan Jokowi sendiri.
"Kenapa Luhut harus reaktif ketika Pak Amien mengkritik kinerja presiden. Apalagi ngancem-ngancem, emang siapa Luhut, bicara mau buka buka dosa orang? Luhut bahkan menjadi gambaran pemerintahan Jokowi anti kritik. Dan buat saya model seperti ini yang sekarang ada di seputar presiden, dan ini akan merugikan Jokowi sendiri," ucap Daeng, Selasa (20/03/2018).
Menurut anggota Komisi III DPR RI ini, munculnya kritik seharusnya menjadi bahan introspeksi rezim pemerintahan Jokowi untuk memperbaiki kinerja, bukan malah melontarkan ancaman kepada yang mengkritik.
"Emang Luhut Binsar juga enggak punya dosa atau memang enggak bisa tersentuh karena dia berkuasa," ujar Daeng.
Terkait kritik Amien Rais, Daeng mengatakan, program sertifikasi tanah bukan pada kali ini saja dilakukan, dari zaman presiden sebelumnya juga sudah ada, dan urusan membereskan tanah memang menjadi kewajiban negara.
"Pesan yang ingin disampaikan Pak Amien adalah kontek reformasi agraria sesuai pasal 33 ayat 3 UUD 1945, Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Artinya tanah untuk rakyat bukan tanah untuk konglomerasi, dimana segelintir orang di negara ini menguasai tanah dengan luas jutaan hektar," jelas Daeng.
Menurut Daeng, sertifikasi yang dilakukan rezim sekarang seolah-olah negara pro rakyat.
"Ini yang menjadi pertanyaan, karena sertifikasi model prona atau apapun namanya, kebijakan kemudahan pelayanan secara massal tersebut, tidak menyentuh esensi keberpihakan dalam menyelesaikan sengketa tanah dan keberpihakan negara kepada rakyat," kata politisi PAN asal Kabupaten Bekasi tersebut.
Reporter | : | Ardi Mahardika |
Editor | : | Dakta Administrator |
- KPK Sita Dokumen & Bukti Elektronik Terkait CSR Bank Indonesia
- Kemana Ridwan Kamil Usai Kalah di Jakarta?
- RIDO Batal Gugat Hasil Pilkada Jakarta ke Mahkamah Konstitusi
- Tinggalkan Anies, Suara PKS Makin Jeblok
- PEMERINTAH MASIH MENGABAIKAN ANGKUTAN JALAN PERINTIS
- Miftah Maulana Mundur dari Utusan Khusus Presiden Prabowo
- KONSEP GURU MENURUT MOHAMMAD NATSIR
- Baitul Maqdis Institute Sampaikan 11 Resolusi Palestina dan Dunia Islam kepada Wakil Menlu RI, Anis Matta
- Empat Alasan Mengapa UU Pengelolaan Zakat Rugikan LAZ
- IDEAS: Dana BOS Tak Cukup Angkat Kesejahteraan Guru Honorer
- Bamsoet Minta Polri Jerat Bandar Narkoba Dengan Pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)
- UMKM Pertanian-Perikanan yang Utangnya Dihapus
- Kebijakan Dan “Potensi Keuntungan”, Sepatutnya Tidak Digunakan Dalam Tindak Pidana Kerugian Keuangan Negara
- INFRASTRUKTUR TRANSPORTASI HARUS BERLANJUT DENGAN PEMBENAHAN
- Nama Menteri Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran
0 Comments