Ahad, 18/03/2018 14:00 WIB
Mendagri Bantah Isu Hilangnya 72 Juta e-KTP
Humas Kemendagri
JAKARTA, DAKTA.COM - Beredar informasi yang disebar di dunia maya, bahwa ada 72 juta KTP elektronik (KTP el) atau dipublik dikenal dengan e-KTP yang kosong atau hilang. Isu itu menyebar seiring dengan mencuatnya isu tentang dibajaknya data pelanggan telepon seluler. Menanggapi itu, Menteri Dalam Negeri pun angkat suara.
Menurut Tjahjo, informasi tentang 72 juta KTP el hilang, itu hoax. Informasi yang tak berdasar alias bohong. Pun, informasi data NIK dan KK pelanggan seluler yang diisukan bocor, juga tak benar. Tjahjo pun menjelaskan, NIK dan nomor KK yang digunakan untuk registrasi kartu seluler tak bisa digunakan untuk fraud perbankan. Sebab detail data NIK dan KK tak bisa dibuka, hanya bisa dilihat angkanya saja.
"Karena yang digunakan oleh operator hanya NIK dan nomor KK yang berupa angka tanpa bisa dibuka isi datanya. Kedua nomor tersebut hanya sebagai verifikator sesuai atau tidak sesuai," kata Tjahjo, di Jakarta, kemarin.
Tjahjo juga menegaskan isu 72 juta KTP el yang dikatakan telah hilang, tak benar sama sekali. Info tersebut hoax. TidaK ada 72 juta KTP el yang kosong dan hilang. Sampai saat ini data KTP el aman. Sistem keamanan dibuat berlapis. Disamping blanko yang tersedia sampai saat ini, hanya berjumlah 20 juta keping. Jadi, kalau dikatakan 72 juta KTP el hilang, tak masuk akal. Isu itu dihembuskan memang untuk memperkeruh situasi. Tujuannya membuat resah masyarakat.
"Semua terdata rapi. Dan saat ini blangko yang tersedia juga hanya sekitar 20 juta, tidak sampai 72 juta. Secara data tidak masuk akal. Isu itu hoax," katanya.
| Editor | : | |
| Sumber | : | kemendagri.go.id |
- KPK Sita Dokumen & Bukti Elektronik Terkait CSR Bank Indonesia
- Kemana Ridwan Kamil Usai Kalah di Jakarta?
- RIDO Batal Gugat Hasil Pilkada Jakarta ke Mahkamah Konstitusi
- Tinggalkan Anies, Suara PKS Makin Jeblok
- PEMERINTAH MASIH MENGABAIKAN ANGKUTAN JALAN PERINTIS
- Miftah Maulana Mundur dari Utusan Khusus Presiden Prabowo
- KONSEP GURU MENURUT MOHAMMAD NATSIR
- Baitul Maqdis Institute Sampaikan 11 Resolusi Palestina dan Dunia Islam kepada Wakil Menlu RI, Anis Matta
- Empat Alasan Mengapa UU Pengelolaan Zakat Rugikan LAZ
- IDEAS: Dana BOS Tak Cukup Angkat Kesejahteraan Guru Honorer
- Bamsoet Minta Polri Jerat Bandar Narkoba Dengan Pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)
- UMKM Pertanian-Perikanan yang Utangnya Dihapus
- Kebijakan Dan “Potensi Keuntungan”, Sepatutnya Tidak Digunakan Dalam Tindak Pidana Kerugian Keuangan Negara
- INFRASTRUKTUR TRANSPORTASI HARUS BERLANJUT DENGAN PEMBENAHAN
- Nama Menteri Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran
0 Comments