BEKASI_DAKTACOM: Puluhan pedagang Pasar Kranji menggelar aksi demo di depan Kantor Walikota Bekasi, Jumat (29/5) menuntut kepala pasar dicopot. Para pendagang menjelaskan kegiatan yang berdalih penataan dan penertiban warga pasar (lapak) justeru memberatkan para pedagang karena mereka harus membayar 500 ribu hingga 2 juta per kois. Pembuatan lapak dari kayu dengan biaya 6 juta rupiah juga dianggap meresahkan dan memeberatkan para pedagang .

"Kami keberatan dengan aturan ini, apalagi saat ini jualan lagi sepi ,"ujar Taryo salah seorang pedagang.

Sewa kios per pertahun yang mencapai 15 juta rupiah dianggap melanggar ketentuan perda 8 tahun 2015 yang mengatur hak pemakaian tempat dasaran (untuk jangka waktu 20 tahun) sebesar Rp.10.000/m2.

"Ini ada kebocoran PAD pasar yang sangat besar kita hitung saja jumlah restribusi saat ini di kalikan jumlah pedagang jumlahnya melebihi PAD,"tambahnya.

Mereka menuntut kepala pasar kranji, Juhasan dicopot karena dianggap telah bertindak sewenang-wenang dan menyusahkan para pedagang yang semestinya harus dilindungi.

Sementara Kepala Dinas Perekonomian Rakyat, Abdul Iman mengatakan jika di bawah pengelolaan Juhasan restribusi pasar Kranji meningkat dari sebelumnya yang perhari 1,4 juta kini mencapai 2 juta perhari .

"Kita sudah riksus dan tidak ada kesalahan yang dilakukan kepala pasar, PAD 2,5 juta juga akan tercapai karena ini merupakan PAD terbesar se-kota bekasi untuk Pasar, saat ini capaiannya sudah 34 persen ,"ungkapnya.

Iman mengaku tidak khawatir jika di demo ribuan orang karena memang tidak ada pelanggaran yang dilakukan kepala unit pasar yang merupakan bawahanya.**