BEKASI_DAKTACOM: Dinas Perhubungan Kota Bekasi sudah melaunching kendaraan massal bus Trans Patriot dengan biaya APBD sekira Rp 11 Miliar pada anggaran tahun 2017. Namun hingga saat ini, sembilan armada bus Trans Patriot yang sudah dibeli Pemerintah Kota Bekasi melalui Dinas Perhubungan Kota Bekasi belum tampak beroperasi di jalan protokol Kota Bekasi.

 
Hingga saat ini sembilan armada bus Trans Patroit berada di lahan parkir Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi Selatan, Kota Bekasi. Dinas Perhubungan Kota Bekasi mengaku sedang mencari operator yang tepat untuk mengelola angkutan massal Trans Patriot.

"Saya sedang mengkaji, mencari, siapakah yang akan mengoperasionalkan Trans Patriot. BUMD Mitra Patriot yang sebelumnya telah dibentuk oleh Pemerintah Kota Bekasi, masih perlu dievaluasi jika memang akan ditunjuk sebagai operator. Hal ini, karena latar belakang para pengelola BUMD Mitra Patriot", ungkap Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi, Yayan Yuliana.

Dinas Perhubungan Kota Bekasi menegaskan, bahwa untuk menjadi pengelola Trans Patriot harus dilakukan lelang terlebih dahulu, agar tidak menimbulkan pertanyaan bagi warga masyarakat. Jika nanti dilakukan lelang dalam pengelolaan Trans Patriot, hal ini dianggap paling tepat, karena memberikan ruang bagi pengusaha yang ada di wilayah Kota Bekasi.

"Kemungkinan, akan dilelang biar lebih fresh dan fair untuk mengoperasikan Trans Patriot. Saat ini, kita konsen mencari siapakah yang tepat untuk mengoperasionalkan moda transportasi ini", tegas Yayan.

Sebelumnya, Pemerintah Kota Bekasi telah melakukan launching moda transportasi Trans Patriot, bahkan sudah disiapkan halte khusus disetiap jalur jalan protokol yang akan dilalui untuk memudahkan warga masyarakat mengakses Trans Patriot. Warga Kota Bekasi cukup antusias mengharapkan  munculnya kendaraan massal yang aman dan nyaman, namun hingga saat ini mereka belum bisa menikmati, karena pengoperasian Trans Patriot masih terkendala.

"Saya berharap, Dinas Perhubungan lebih cermat dan tepat untuk menunjuk pengelola atau operaror Trans Patriot, sehingga tidak berdampak masalah hukum yang akan merugikan Dinas Perhubungan dalam hal ini Pemerintah Kota Bekasi", ungkap Sekretaris Komisi II DPRD Kota Bekasi, Ariyanto Hendrata.