BEKASI_DAKTACOM: Wakil Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Kota Bekasi H.Solihin mengungkapkan, soal temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait selisih anggaran perjalanan dinas anggota dewan senilai total Rp 2,5 miliar murni bukan kesalahan anggota dewan.

“Itu bukan kesalahan kami sebagai anggota dewan yang hanya menggunakan anggaran dinas. Perwal (Peraturan Walikota) no 72 tahun 2013 sumber masalahnya. Kenapa juga bisa muncul Perwal tersebut. Ini sama saja sebuah jebakan buat kami,”ungkapnya usai rapat di kantornya. Rabu (20/5/2015).

Ditambahkan Solihin, seharusnya jajaran eksekutif seperti inspektorat jeli  ketika ada kejanggalan pada isi Perwal harusnya direvisi terlebih dahulu.

“Harusnya inspektorat juga memeriksa secara cermat isi Perwal tersebut, dan berkordinasi dengan Kemendagri soal perbedaan angka tersebut. Kalo seperti ini kan, kami merasa di jebak harus mengembalikan dana yang  sudah dipakai.”katanya dengan ekspresi heran.

Solihin menegaskan persoalan tersebut bisa merusak citra anggota dewan, padahal sesungguhnya anggota dewan hanya melaksanakan tugas kedinasan yang sudah diatur sekwan (Sekretaris Dewan). (Iwan)