Bekasi / Kabupaten /
Follow daktacom Like Like
Rabu, 22/11/2017 06:30 WIB

Proses Pemilihan BPD Kabupaten Bekasi Masih Terus Digodok

Badan Permusyawaratan Desa
Badan Permusyawaratan Desa
CIKARANG_DAKTACOM: Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) dan Forum Badan Permusyawaratan Desa (F-PBD) menggelar pertemuan untuk membahas Peraturan Bupati (Perbup) tentang tata cara  pemilihan anggota BPD. 
 
Sebagaimana diketahui, Perbup tentang tata cara pemilihan anggota BPD saat ini tengah digodok oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi bersama stake holder terkait lainnya sebagai turunan dari Perda No 8 Tahun 2016 tentang Desa.
 
Ketua F-BPD Kabupaten Bekasi, Zuli Zulkifli mengatakan dalam pertemuan itu pihaknya mengusulkan agar pemilihan anggota BPD kedepannya cukup dilakukan melalui keterwakilan unsur masyarakat dan tidak dipilih secara langsung. 
 
“Ini kan aspirasi kita dan keputusannya tetap ada di Bupati karena yang dibahas inikan Perbup. Kami dari Forum BPD mengajukan opsi agar pemilihan BPD ini nantinya dilakukan secara tidak langsung,” kata Zuli Zulkifli saat ditemui usai pertemuan, Selasa (21/11) sore.
 
Jika pemilihan anggota BPD dilakukan secara langsung, kata dia, maka akan berdampak terhadap tingginya cost atau biaya pemilihan yang dibebankan kepada APBDes.
 
“Kalau mau secara langsung harusnya dicover dengan APBD Kabupaten Bekasi. Inikan Undang-undangnya sendiri saja tidak mengakomodir prosesi pemilihan BPD secara langsung dan lebih didorong kepada pemilihan tidak langsung,” ucapnya.
 
Selain itu, sambungnya, pemilihan secara langsung juga akan berpotensi menimbulkan manuver politik uang dalam pemilihan anggota BPD. 
 
“Sehingga bisa saja orang yang tidak memiliki intergitas di pemerintahan desa, nantinya bisa duduk sebagai anggota BPD hanya karena punya uang. Ini kan bahaya,” kata Zuli.
 
Menanggapi hal ini, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi, Yudhi Darmansyah mengatakan bahwa sesuai Pasal 97 ayat 1 di Perda No 8 Tahun 2016 tentang Desa disebutkan bahwa pengisian keanggotaan BPD harus dilakukan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau melalui musyawarah desa dengan menjamin keterwakilan perempuan sebesar 30 persen.
 
“Artinya jelas bahwa di dalam perda yang telah diundangkan ada dua mekanisme. Yang pertama secara langsung dan kedua tidak langsung dalam artian musyawarah desa yang diisi oleh keterwakilan unsur masyarakat,” ucapnya.
 
Hanya saja karena saat ini persoalan tersebut masih dalam tahap penggodokan ke dalam Perbup, maka Perbup itu harus mengakomodir kedua pemilihan tersebut. 
 
“Sehingga harus diatur lebih detail lagi, kondisi-kondisi seperti apa yang memungkinkan untuk pemilihan secara langsung dan kondisi-kondisi seperti apa yang memungkinkan untuk pemilihan melalui musyawarah,” ucapnya.
Reporter : Ardi Mahardika
Editor :
- Dilihat 5058 Kali
Berita Terkait

0 Comments