Jum'at, 20/10/2017 09:30 WIB
Kapan Presiden Boleh Terbitkan Perppu? Ini Penjelasan Munarman
JAKARTA_DAKTACOM: Juru Bicara Front Pembela Islam (FPI), Munarman menjelaskan keadaan-keadaan yang membolehkan presiden mengeluarkan Perppu. Yakni, harus ada kegentingan yang memaksa.
“Perppu ini hanya bisa keluar kalau dalam keadaan kegentingan memaksa,” katanya saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi II DPR, di Gedung DPR RI, Jakarta pada Kamis (19/10)
Ia menjelaskan, dulu pemerintah Soekarno juga mengeluarkan Perpu. Namun, dengan terlebih dahulu mengeluarkan undang-undang tentang keadaan bahaya.
“Jadi tidak bisa tiba-tiba langsung keluar Perppu. Keadaan bahaya itu dulu ditentukan,” imbuhnya.
Lantas seperti apa kegentingan yang mendesak itu? Munarman pun memberikan contoh, yaitu ketika ada bencana alam yang sangat luar biasa, tsunami Aceh misalnya, dan dalam keadaan kerusuhan sosial dan terjadi perang.
“Tiga itu yang disebut dengan keadaan memaksa. Di luar itu tidak bisa,” tegasnya.
Jadi, kata dia, kalau ada Perppu keluar tanpa ada tiga keadaan tersebut maka tidak memungkinkan secara legal konstitusional untuk dikeluarkannya Perppu.
Editor | : | |
Sumber | : | kiblat.net |
- Pelaku Penusukan Maut Bocah Pulang Mengaji di Cimahi Ditangkap Polisi
- Komnas HAM: Gas Air Mata Penyebab Utama Tragedi Kanjuruhan
- Kapolri Pastikan Irjen Teddy Minahasa Ditangkap Kasus Narkoba
- Polri Naikkan Tragedi Kanjuruhan Jadi Penyidikan, Tersangka Segera Ditetapkan
- Polri Libatkan Kompolnas Awasi Investigasi Tragedi Kanjuruhan
- Putri Candrawathi Akhirnya Resmi Ditahan
- Polri Limpahkan Tersangka Ferdy Sambo dkk ke Kejaksaan Pekan Depan
- Banding Ditolak, Ferdy Sambo Tetap Diberhentikan Tidak Hormat dari Polri!
- Gubernur Papua Lukas Enembe Diduga Alirkan Uang ke Rumah Judi di Luar Negeri
- Motif Penganiayaan Santri Pondok Gontor hingga Tewas, Diduga karena Masalah Kekurangan Alat
- Pakar Pidana Sebut Penganiayaan Santri Gontor Bisa Dikualifikasikan Pembunuhan
- IPW Yakin Motif Pelecehan Seksual Putri Candrawathi Hanya Alibi
- LPSK Sebut Bharada E Sempat Emosi Saat Rekonstruksi karena Tak Sesuai
- 3 Poin Kasus KM 50 yang Disinggung Laskar FPI ke Kapolri
- Kapolri: Motif Pembunuhan Brigadir J Pelecehan atau Perselingkuhan
0 Comments