Selasa, 17/10/2017 10:00 WIB
KPK Enggan Hadiri Rapat Pansus Hingga Terbit Putusan MK
JAKARTA_DAKTACOM: Komisi Pemberantasan Korupsi dipastikan akan kembali mangkir dari undangan Pansus Hak Angket DPR RI untuk KPK.
"Sudah dua kali kita dipanggil, dan dua kali sudah kita jawab," kata Ketua KPK, Agus Rahardjo di Gedung Nusantara II, Komplek Parlemen, Senayan, Senin (16/10).
Agus memastikan pihaknya masih istiqomah menunggu keputusan MK soal uji materi terkait legalitas dari dibentuknya pansus tersebut.
"Mudah-mudahan keputusan MK cepat keluar supaya kita segera datang," jelasnya.
Pansus Angket untuk KPK akan kembali mengundang lembaga antirasuah dalam rapat dengar pendapat pada Selasa (17/10).
Sementara itu Wakil Ketua Pansus, Edy Kusuma Wijaya mengatakan kehadiran KPK sangat diperlukan untuk mengklarifikasi hasil temuan kerja pansus supaya dihasilkan kesimpulan yang berimbang.
"(Pansus) ini kan tujuannya baik, sehingga kami harap KPK datang saja untuk menjelaskan soal segala hal yang menjadi temuan pansus," kata poltisi PDI Perjuangan itu.
Reporter | : | |
Editor | : |
- Pasangan Heri - Sholihin Komitmen Bangun Perubahan Untuk Kota Bekasi
- Setia Prabowo: Bersyukur Jika Romo Syafi’i Terpilih di Kabinet Zaken Prabowo
- Pasangan Heri - Sholihin Deklarasi Maju Pilkada Bekasi, Ini Janjinya
- Din Syamsuddin Rencanakan Aksi Besar dengan Dukungan TNI untuk Bela Palestina
- Peringati HUT Golkar ke 59 DPD Golkar Kota Bekasi Ajak Para Kader dan Simpatisan Bershalawat
- PKS Kota Bekasi Sesalkan Sikap Pemkot Batalkan Penggunaan Stadion Patriot
- Resmi Gabung PPP, Sandiaga Ngaku Ikhlas Jika tak Diusung Jadi Bakal Cawapres
- Buntut Gibran-Prabowo, PDIP Atur Kader Kepala Daerah Terima Tamu
- Dukung Prabowo, Jokowi Pressure Megawati?
- Maksimal Perjuangkan Aspirasi, Anggota Dewan Ushtuchri Tuai Pujian Konstituen
- Jokowi: Menteri Nasdem Bisa Direshuffle
- Jokowi Tidak Akan Dukung Prabowo
- Warga Jabar Puas Pada Kinerja Ridwan Kamil
- Dewan Mahfudz Abdurrahman Berbagi 10 Ribu Bingkisan Lebaran
- Jika Pemilu Ditunda, Aktivis 98 Siapkan Pemerintahan Transisi
0 Comments