Selasa, 12/09/2017 06:30 WIB
DPR Sebut Kemenkes Tak Tegas Sikapi Kasus Debora
Gedung DPR RI
JAKARTA_DAKTACOM: Sejumlah anggota Komisi IX DPR mengkritik keras penanganan kasus meninggalnya bayi Tiara Debora yang dilakukan Tim Kementerian Kesehatan (Kemenkes).
Rekomendasi awal yang disodorkan tim dinilai kurang tegas, dan bahkan layak dimasukan ke keranjang sampah.
Anggota Komisi IX dari Fraksi PKS Ansory Siregar mencontohkan rekomendasi kelima yang hanya meminta pihak rumah sakit memperbaiki bagian sistem informasi, sangat kurang tegas.
"Menurut saya tutup saja dulu rumah sakit ini, biar memberikan pelajaran kepada yang lain, sehingga kejadian seperti ini tidak terulang lagi," kata Ansory dalam rapat kerja Komisi IX dengan Kemenkes, Senin (11/9).
Menurut Ansory, lima rekomendasi awal yang disampaikan Tim Kemenkes dalam penanganan kasus bayi Deborah masih lemah dan tidak setegas Undang-undang Rumah Sakit.
"Kalau bapak baca Undang-undang RS kemarin, Bapak bisa lebih tegas," katanya kepada Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kemenkes Bambang Wibowo.
Ansory bahkan sempat mengusulkan agar Komisi IX tidak melanjutkan raker dengan agenda pembahasan anggaran, sampai ada sanksi tegas yang diberikan kepada pihak rumah sakit.
"Kalau rekomendasi seperti ini, buang saja ke tong sampah," katanya.
Dalam kesempatan tersebut, anggota lain dari Fraksi PPP Okky Asokawati mengusulkan, seharusnya selain akan dilakukan audit medik, Tim Kemenkes juga melakukan audit administrasi terhadap Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres.
"Saya minta juga dilakukan audit administrasi, apakah yang dilakukan RS sudah sesuai Undang-undang, bahwa tidak boleh ada penolakan?" ucap Okky.
Selain itu, Okky juga meminta Kemenkes untuk membuat standard operasional prosedur (SOP) yang harus diikuti oleh seluruh rumah sakit di Indonesia. Dengan begitu, kemudian hari tidak ada lagi rumah sakit menolak memberikan pelayanan kesehatan dengan dalih sudah sesuai prosedur RS.
Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi Gerindra Robert Rouw juga tidak puas dengan penjelasan dari Kemenkes dalam menangani kasus bayi Deborah.
"Yang disampaikan Dirjen Yankes itu bahasa yang kami selalu terima. Nanti akan dicek ini, akan dicek itu. Tolong ada kepastian untuk rakyat," katanya.
Sepakat dengan Okky, dia meminta Kemenkes membuat SOP yang berlaku universal hingga RS swasta.
| Editor | : | |
| Sumber | : | Kompas.com |
- Pasangan Heri - Sholihin Komitmen Bangun Perubahan Untuk Kota Bekasi
- Setia Prabowo: Bersyukur Jika Romo Syafi’i Terpilih di Kabinet Zaken Prabowo
- Pasangan Heri - Sholihin Deklarasi Maju Pilkada Bekasi, Ini Janjinya
- Din Syamsuddin Rencanakan Aksi Besar dengan Dukungan TNI untuk Bela Palestina
- Peringati HUT Golkar ke 59 DPD Golkar Kota Bekasi Ajak Para Kader dan Simpatisan Bershalawat
- PKS Kota Bekasi Sesalkan Sikap Pemkot Batalkan Penggunaan Stadion Patriot
- Resmi Gabung PPP, Sandiaga Ngaku Ikhlas Jika tak Diusung Jadi Bakal Cawapres
- Buntut Gibran-Prabowo, PDIP Atur Kader Kepala Daerah Terima Tamu
- Dukung Prabowo, Jokowi Pressure Megawati?
- Maksimal Perjuangkan Aspirasi, Anggota Dewan Ushtuchri Tuai Pujian Konstituen
- Jokowi: Menteri Nasdem Bisa Direshuffle
- Jokowi Tidak Akan Dukung Prabowo
- Warga Jabar Puas Pada Kinerja Ridwan Kamil
- Dewan Mahfudz Abdurrahman Berbagi 10 Ribu Bingkisan Lebaran
- Jika Pemilu Ditunda, Aktivis 98 Siapkan Pemerintahan Transisi
0 Comments