JAKARTA_DAKTACOM: Partai Demokrat akan menggelar Kongres IV di Surabaya, 11-13 Mei 2015. Pembukaan hajat lima tahunan partai mercy tersebut akan secara resmi esok hari dengan menelan anggaran nyaris Rp 9,5 miliar yang diklaim berasa dari iuran para kader.

"Gelaran ini didasari iuran kader, dengan anggaran Rp 9 miliar dan Rp 451 juta rupiah. Anggaran ini kami dapatkan sesuai aturan yang berlaku," kata Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Edhie Baskoro alias Ibas dalam konferensi persnya di Hotel Shangri-La, Surabaya, Senin (11/5).

Kongres yang rencananya dihadiri 1200 kader pemegang hak suara ini meliputi seluruh unsur partai, baik untdangan VVIP, VIP, DPP Partai Demokrat, Pembina Partai Demokrat dan seluruh pimpinan daerah serta cabang se-Indonesia. Ibas yang juga Ketua Steering Committee dalam kongres ini mengatakan, kongres kali ini mengambil tema 'Untuk Rakyat, Demokrat Peduli dan Beri Solusi'.

Namun, gelaran ini tidak lepas dari protes yang dilakukan oleh kader-kader daerah dengan status Pelaksana Tugas atau Plt. Sejumlah Plt Ketua DPC Partai Demokrat se-Indonesia yang tergabung dalam Kaukus Penyelamat Partai Demokrat (KPPD) protes Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Mereka meminta kepada SBY agar hak mereka untuk memilih ketua umum diberikan.

"Berkaitan informasi di luar dari segenap pihak bahwa kongres berkaitan dengan Plt, perlu kami sampaikan Plt adalah hal yang sangat wajar," ujar Ibas.

Menurut Ibas, Plt tidak hanya berkaitan dengan kondisi Partai Demokrat tapi juga isu lain. Misalnya meninggal dunia ada yang tercatat sebanyak  12 orang, pengunduran diri karena posisi strategis atau loncat ke parpol lain. "Ada juga masalah hukum 13 orang, dengan total Plt hingga 89 orang."

Sementara itu, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat (PD) Ramadhan Pohan menyatakan para kader partainya siap melawan pihak-pihak yang bermaksud mengganggu jalannya Kongres IV di Hotel Shangri-La, Surabaya, Jawa Timur. Ramadhan menegaskan, kongres yang sah hanya yang digelar di Shangri-La.

Menurut Ramadhan, adanya kegiatan yang dilakukan sejumlah orang di luar arena kongres menjelang digelarnya kongres adalah ilegal. “Kalau ada yang mau bikin kongres tandingan, itu liar, tidak sah, inkonstitusional,” kata Ramadhan kepada CNN Indonesia, Senin (11/5). “Kami akan hadapi dengan tegas, kami lawan."