BEKASI_DAKTACOM: Dua belas Ketua Pimpinan Anak Cabang (PAC) Partai Demokrat Kota Bekasi, 11 diantaranya sudah menandatangani mosi tidak percaya kepada Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC), Andi Zabidi.

Mereka, meminta agar Dewan Pimpinan Pusat, tidak memberikan hak suara kepada DPC Partai Demokrat Kota Bekasi, dalam kongres yang berlangsung di Surabaya, Jawa Timur pada 11-13 Mei 2015.

Alasannya, Ketua DPC selama ini oleh para Ketua PAC dinilai tidak sungguh-sungguh dalam menjalankan amanah partai. Tidak transparan dalam pengelolaan keuangan partai, selalu menunda-nunda pelaksanaan Musyawarah Cabang (MuscaB), serta tidak mampu menggerakkan struktur partai.

"Harusnya ketua DPC Partai Demokrat Kota Bekasi, Andi Zabidi, tidak punya hak suara di Kongres Surabaya. Selain karena ada mosi tidak percaya dari PAC, juga karena SK dia sebenarnya sudah habis sejak tahun 2013," kata Ketua PAC Partai Demokrat, Bekasi Selatan, Edi Purwanto, Kamis 7 Mei 2015.

Mosi tidak percaya kepada Ketua DPC, juga didasari kekecewaan atas perolehan suara pada Pemilu Legislatif lalu. Pada periode sebelumnya ada 14 anggota dewan di DPRD Kota Bekasi yang terpilih.

"Tapi sekarang terjun bebas, hanya 4 saja yang terpilih. Ini juga kesalahan Ketua DPC, yang tidak bisa menggerakkan roda partai hingga ke tingkat PAC dan Ranting," kata Edi.

Hubungan antara Ketua DPC dengan para Ketua PAC semakin memanas, ketika Ketua DPC bersama pengurusnya melakukan rapat internal dalam rangka persiapan kongres. "Andi Zabidi bilang PAC itu tidak ada. Padahal, kalau mau jujur bukan SK PAC saja yang habis, SK dia juga habis," kata Edi.

"Kita juga kesal, sebab PAC tidak dilibatkan dalam musyawarah untuk Kongres di Surabaya. Biar bagaimanapun, kita ini bagian dari tubuh DPC, kita yang memilih ketua DPC," tambahnya.

Andi Zabidi terpilih pada Musyawarah Cabang Luar Biasa (MuscabluB) tahun 2010, setelah ketua DPC sebelumnya terpilih jadi pengurus di DPD Jawa Barat. SK Ketua beserta pengurus DPC, PAC hingga Ranting, habis pada tahun 2013.

"Namun karena untuk kepentingan Pilkada, Pileg dan Pilpres, SK nya kemudian diperpanjang. Tapi setelah semuanya selesai, Musyawarah Cabang tidak kunjung dilakukan. Akibatnya, seluruh SK pengurus sudah kadaluarsa, ini melanggar AD/ART," kata Edi.

Surat mosi tidak percaya tersebut, dikirim ke DPC Partai Demokrat Kota Bekasi, Ketua DPD Jawa Barat dan Ketua DPP. "Mosi tidak percaya sebenarnya bukan ujug-ujug, kita sebenarnya sudah mempertanyakan ini sejak 12 Agustus 2014 lalu. Tapi tidak di tindaklanjuti," kata Edi.

Para PAC yang menanda tangani mosi tidak percaya bukan ingin mengacaukan kondisi internal di tingkat bawah Partai Demokrat jelang Kongres. Namun, ini dilakukan semata-mata untuk menjalankan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, yang selama ini tidak berjalan sebagaimana mestinya. "Kita tetap ingin Kongres berjalan lancar. Walaupun kami tidak punya suara di Kongres, tapi para PAC di Kota Bekasi secara aklamasi sepakat dukung pak SBY untuk kembali duduk sebagai Ketua Umum," katanya.

Jika pada kenyataannya, Ketua DPC Partai Demokrat Kota Bekasi, tetap mendapatkan hak suara di Kongres, maka para pengurus PAC akan melakukan aksi lanjutan. "Aksi lanjutannya apa, masih kami rapatkan. Pokoknya tujuan kita adalah, Muscab untuk memilih Ketua DPC harus segera dilaksanakan. Paling lambat habis kongres," ujarnya.