Bekasi / Kota /
Follow daktacom Like Like
Senin, 31/07/2017 08:00 WIB

PUPR: Normalisasi Saluran Besar Dikhawatirkan Tak Optimal

Imbas Banjir Luapan Kali Bekasi
Imbas Banjir Luapan Kali Bekasi
BEKASI_DAKTACOM: Proyek normalisasi saluran besar atau kali di Kota Bekasi dikhawatirkan tidak optimal.
 
Pasalnya, proyek normalisasi terhadap tujuh saluran besar baru saja dimulai dengan target penyelesaian akhir September. 
 
Artinya, petugas hanya memiliki waktu dua bulan untuk menormalkan tujuh saluran itu.
 
"Sebelum Oktober, proyek normalisasi saluran sudah harus selesai, karena menjelang akhir tahun waktu telah memasuki musim hujan," ujar Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kota Bekasi, Tri Adhianto Tj pada Ahad (30/7).
 
Tri menyebutkan adanya 15 saluran besar yang harus dinormalkan pada tahun ini, amntara lain saluran Kapuk, Kali Cakung, Kali Rawalumbu, Kali Sunter, Kali Bekasi, anak Kali Blencong.
 
Sementara normalisasi delapan saluran besar yang dilakukan sejak Januari hingga Juli sudah rampung. Tujuh saluran lainnya masih dalam tahap pengerukan lumpur.
 
"Normalisasi merupakan salah satu cara untuk mengantisipasi ancaman banjir. Selain mengeruk sedimen lumpur, petugas juga membersihkan sampah yang mengapung di saluran," kata Tri.
 
Menurut dia, ada beberapa faktor yang dapat menghambat proyek normalisasi saluran ini. Salah satunya ialah kesadaran masyarakat dalam hal menjaga kebersihan sehingga banyak saluran yang dipenuhi sampah.
 
Bahkan, menurutnya, tim khusus normalisasi harus bekerja ekstra keras karena banyak saluran dipenuhi berbagai jenis sampah seperti sampah plastik, sampah sterofoam, sampah kayu dan sebagainya.
 
Dia mencontohkan, pekan lalu petugas mengangkut dua ton sampah yang menyumbat saluran air di Pengasinan, Rawalumbu.
 
"Kalau sampah-sampah tidak terangkut maka ia akan menyumbat gorong-gorong di bawah jembatan Pengasinan dekat SPBU Jalan Pengasinan Raya, Bekasi" jelasnya.
 
Oleh karena itu, dia meminta warga agar mengubah perilaku mereka selama ini, yakni membuang sampah ke saluran air/kali. Alasannya, ia berpotensi menimbulkan banjir karena aliran air di saluran terhambat.
 
"Jadi selain berada di daerah cekungan, banjir terpicu karena banyaknya sampah. Kami minta warga menjaga kebersihan lingkungannya," imbuhnya.
 
Dari segi biaya, Tri menambahkan, normalisasi untuk 15 kali itu menelan biaya sekitar Rp 20 miliar. Minimnya anggaran, membuat pemerintah hanya terfokus pada saluran besar dan mengesampingkan saluran kecil. 
 
"Pemeliharaan difokuskan untuk menormalisasi saluran besar, sebab anggaran pemeliharaannya terbatas," ucapnya.
 
Ketua Komisi I DPRD Kota Bekasi, Ariyanto Hendrata, mengatakan bahwa seharusnya pemerintah tidak menyalahkan masyarakat. Alasannya normalisasi dan kegiatan pemeliharaan saluran merupakan tanggung jawab Pemerintah.
 
"Ini sudah menjadi tanggung jawab Pemerintah, apalagi banyak perumahan lama yang aset fasos dan fasumnya sudah diserahkan ke Pemerintah. Jadi jangan salahkan masyarakat," kata Ariyanto.
 
Ariyanto menilai, seharusnya Pemerintah mencari solusi agar kegiatan yang terus berulang tiap tahun ini bisa memiliki dampak pengurangan debit air saat musim penghujan.
 
Salah satunya, sambungnya, dengan membuat master plan saluran-saluran yang ada, sehingga antara satu saluran dengan yang lain saling terhubung.
 
Ariyanto juga menyampaikan bahwa sepengetahuannya, masih banyak saluran yang tidak terhubung antar satu dengan lainnya. Bahkan letak hulu dan hilirnya ada juga yang tidak jelas.
 
"Semakin ke hilir saluran tersebut malah menyempit dan hilang tertutup oleh bangunan," ujar Ariyanto.
Editor :
Sumber : Wartakota
- Dilihat 1023 Kali
Berita Terkait

0 Comments