Kamis, 04/04/2024 06:00 WIB
Mengapa RRC- PKC buru-buru mengundang Prabowo?
prabowo ke china
Mengapa Rezim Komunis China, PKC-RRC Xi Jinping, buru-buru mengundang Prabowo Subianto?
Undangan Xi Jinping, Presiden RRC-PKC terhadap Capres, Prabowo Subianto itu patut di cermati dengan serius. Karena ada sejumlah hal dalam hubungan diplomatik dan hubungan bilateral antara Indonesia-China, yang di lakukan oleh rezim PKC-RRC itu tidak biasa.
Pertama, RRC tidak mungkin tidak tahu, kalau pada 14 Pebruari adalah Pemilu dan Pilpres di Indonesia. Dan Prabowo Subianto belum resmi sebagai pemenang Pilpres, meski telah "ditetapkan" oleh KPU. Karena dugaan kecurangan yang sedang di adili di MK dan masih akan di proses Hak Angket di DPR.
Sikap Ter buru-buru, Xi Jinping sebagai presiden RRC dalam mengundang Prabowo Subianto itu, adalah pelecahan demokrasi, pelecehan kedaulatan Rakyat dan tidak menghargai Rakyat Indonesia, tindakan pemerintah RRC itu patut di sesalkan dalam etika diplomasi dan hubungan antar negara.
Meski di kemas dalam undang ke Beijing pada 31 Maret - 2 April sebagai menteri pertahanan, tapi apa iya, Xi Jinping tidak tahu kalau Prabowo Subianto itu salah Capres Indonesia, dan juga ada capres lain, Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo.
Sikap Rezim RRC-PKC itu dapat dianggap sebagai turun campur urusan dalam negeri Indonesia karena tidak menghormati, demokrasi, kedaulatan dan Konstitusi Indonesia.
Sikap Ter gopoh-gopoh, terburu-buru atau kebelet di plomatik itu dapat dianggap sebagai arrogansi negara tetangga yang ikut Cawe-Cawe pada urusan dalam negeri Indonesia.
Sikap Ter gopoh-gopoh RRC-PKC, Xi Jinping itu dapat menimbulkan spekulasi dan analis.
Pertama, apakah Pemerintah Xi Jinping ikut saweran terhadap Capres no 2, Prabowo Subianto melalui Presiden Joko Widodo?
Karena di sisa masa pemerintahan Joko Widodo, China masih menggelontorkan pinjam dalam pertemuan di Changdu, pada Juli 2023 lalu, sebesar 175 Triliun.
Untuk apa? bagi sebuah rezim seperti Joko Widodo untuk di gelontorkan Hutang dan Pinjaman dalam jumlah besar kalau China tidak punya kepentingan yang lebih?
Dengan pinjaman dan hutang dari RRC terhadap Indonesia pada rezim Joko Widodo ini, yang terlihat aneh itu, bukankah, bersifat jeratan, mengikat, mengendalikan dan menguasai negara lain?
Apalagi dalam program Bri-China: Belt and Road Inisiative RRC, terbukti beberapa negara terjerat Hutang, pinjam dan Infrastruktur yang kemudian di bawah kendali China bukan?
Apakah dengan cara itu RRC - PKC, Xi Jinping juga akan menjerat, mengendalikan dan menguasai Indonesia melalui rezim baru yang belum disahkan ini?
Nah, lebih terkejut lagi, Capres Prabowo Subianto, memuji Jinping dan siap kelola negara Indonesia seperti yang di lakukan oleh PKC di China?
Padahal semua Rakyat Indonesia tahu, Konstitusi Negara Republik Indonesia mengharamkan Komunisme dalam bentuk apa pun dapat di adopsi, karena itu langgar UU, Konsitusi dan langgar HAM dan Demokrasi di negeri ini.
Apalagi sikap Prabowo Subianto, yang belum juga di tetapkan sebagai presiden, tapi sudah melangkah jauh ke China, dengan Casing Diplomasi dan di plomatik dengan Presiden Xi Jinping, tidak kah langkah itu berbahaya bagi Bangsa dan Negara?
Tidak kah langkah Xi Jinping dan Prabowo Subianto itu seolah akan mendeklarasikan kepada Dunia Internasional, bahwa Indonesia setelah Joko Widodo telah siap menjadi negara Komunisme Gaya Baru? Setelah Komunisme Gaya Baru di Era Joko Widodo?
Selain Ideologi komunisme Gaya Baru, yang disemaikan di Ibu Pertiwi Tercinta ini, Tidakkah RRC-PKC, Xi Jinping telah deklarasi kan Indonesia sebagai Coloni baru China, jika di lihat dari Kasus Pulau Rempang dan Pembangunan IKN dan pembangunan sejumlah proyek infrastruktur yang Ugal-ugalan selama rezim Joko Widodo saat ini, bukan?
Jadi, pertemuan "kebelet" Xi Jinping - Prabowo ini mengundang tanya dan kegelisahan baru, sekaligus menciptakan instabilitas politik dan kegaduhan baru.
Apakah seperti itu yang hendak di setting untuk negeri ini selama lima tahun ke depan? Atau Rezim PKC-RRC di bawah Xi Jinping telah susun blue untuk jadikan Indonesia sebagai negara jajahan berikutnya seperti yang di lakukan terhadap sejumlah negara di Asia dan Afrika selama ini?
Oleh: Muslim Arbi Direktur Gerakan Perubahan dan Koordinator Indonesia Bersatu
Wallahu'alam
Margonda Raya: 4 April 2024
| Reporter | : | Ardi Mahardika |
- DKI Berubah Jadi DKJ, 3 Juta KTP Warga Jakarta Bakal Diganti Tahun Ini
- UMKM Batik Dinilai Memerlukan Ekosistem yang Kondusif di Pasar Digital
- Wisatawan China Jatuh ke Jurang Saat Foto di Kawah Ijen, Menparekraf Beri Imbauan Tegas
- Usai Putusan MK, Istana akan Siapkan Proses Transisi ke Prabowo-Gibran
- 23.000 Visa Jemaah Haji Reguler Indonesia Sudah Terbit
- MK Tolak Gugatan Pilpres yang Diajukan Ganjar-Mahfud
- Pekerjaan Rumah Menanti Hadi dan AHY
- Haram Golput, Pilih Pemimpin yang Mampu Menjaga Agama dan Negara
- Pengamat militer Connie Rahakundini Bakrie : Prabowo Subianto Hanya Akan Menjabat Sebagai Presiden Selama Dua atau Tiga Tahun Apabila Terpilih Dalam Pemilu 2024
- Anies Sebut Film 'Dirty Vote' Cara Rakyat Respons Kecurangan
- Cara Top Up Genshin Impact Murah: Menambah Kristal Tanpa Merusak Dompet
- DPR BUKAN LAGI RUMAH RAKYAT, ASPIRASI PEMAKZULAN JOKOWI DIPERSEKUSI?
- Etika Politik "Endasmu Etik"
- PENGUSAHA JANGAN LEBAY, KAITKAN BOIKOT PRODUK TERAFILIASI ISRAEL DENGAN ANCAMAN PHK MASSAL!
- Eddy Hiariej Terima Rp3 M atas Janji SP3 Kasus Helmut di Bareskrim
0 Comments