Opini /
Follow daktacom Like Like
Kamis, 05/10/2017 14:30 WIB

Bersama Rakyat TNI Kuat

Dr Budiharjo MSi
Dr Budiharjo MSi
Oleh: Dr. Budiharjo, M.Si, Wakil Direktur Program Pascasarjana Universitas Prof. Dr. Moestopo 
 
Di usia ke-72, Tentara Nasional Indonesia (TNI) kian dicintai rakyat dan mendapat respon luar biasa. Citra semakin dipercaya oleh rakyat setidaknya tergambarkan dalam jajak pendapat yang dilakukan sejumlah lembaga survei di tanah air setahun lalu. Sebagai lembaga yang paling dipercaya publik, setidaknya ini menjadi modal kuat untuk meneguhkan profesionalisme prajurit TNI dalam mempertahankan bangsa dan negara.
 
Tagline "Bersama Rakyat TNI Kuat" sungguh tepat untuk menggambarkan bahwa TNI tidak bisa dipisahkan dari rakyat. Konsep Komando Teritorial (Koter) menjadi benteng pertahanan menjaga NKRI dari berbagai ancaman dan gangguan, baik dari dalam ataupun luar negeri. Koter adalah mata dan telinga di seluruh wilayah NKRI bagi TNI dan rakyat. Semua ancaman akan semakin mudah terdeteksi dini dengan konsep ini. 
 
Hal lain yang harus menjadi perhatian kita adalah pasca reformasi, TNI telah merumuskan dan menyosialisasikan paradigma baru. Sebagai gambaran perubahan paradigma, penulis mengutip pernyataan Indria Samego yang menyatakan, "dari sisi paradigma jelas kita mengakui betapa pimpinan TNI sudah menunjukkan komitmennya untuk melakukan perubahan, dari paradigma lama yang sarat dengan pendekatan kendali langsung ke arah paradigma baru yang toleran terhadap partisipasi dari bawah secara otonom. (Samego, 1999: 67). 
 
Yang menarik justru perubahan paradigma TNI itu bukan disebabkan desakan eksternal semata. Namun, adanya pihak internal TNI yang sadar melihat realitas masyarakat yang tidak mendukung rezim kekuasaan Orde Baru ketika reformasi 98 bergulir. Bisa dibilang reformasi internal TNI merupakan konsekuensi logis dukungan militer yang dimulai pada 21 Mei 1998. (Chrisnandi, 2005: x).
 
Kesadaran internal TNI lagi-lagi menunjukkan bahwa profesionalisme prajurit memang menjadikan rakyat sebagai ibu kandung. Reformasi internal TNI yang dicanangkan Juni 1998 dinilai sebagai upaya militer merespons tuntutan perubahan yang dikehendaki terciptanya sistem politik demokratis tanpa keterlibatan militer di dalamnya.
 
Komitmen militer untuk mendukung pelaksanaan agenda Reformasi Nasional yang berlangsung sejak 21 Mei 1998 diwujudkan dengan dihapuskan lembaga kekaryaan TNI serta sejumlah institusi ABRI yang berhubungan dengan masalah sosial politik, larangan bagi prajurit untuk rangkap jabatan sipil dan penarikan wakil-wakil militer di DPR.
 
Langkah ini adalah sebagian kebijakan reformasi internal militer yang dapat dilihat nyata dan dirasakan dampaknya oleh masyarakat. Reformasi telah mengubah wajah militer yang represif (alat kekuasaan pemerintah), menjadi militer yang terarah bagi kepentingan pertahanan negara. 
 
Dari penjelasan di atas, apakah artinya TNI meninggalkan politik seutuhnya? Jawabnya tentu tidak. Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo telah menegaskan dalam HUT TNI ke-72 di Cilegon, bahwa politik yang dilakukan TNI adalah politik negara, bukan politik praktis. Artinya, pemahaman politik tidak sempit seperti yang ditunjukkan para elit sipil yang lebih mengedepankan politik ala Niccolo Machiavelli. Politik negara hanya menjadi sarana mempertahankan keutuhan dan kedaulatan NKRI, bukan tujuan semata-mata memuaskan nafsu rendah politik praktis.  
 
Kita harus mengakui kebebasan sipil pasca reformasi menghadirkan efek negatif, yakni kebebasan kebablasan yang bisa saja ujungnya adalah disintegrasi bangsa dan negara. Dalam kondisi seperti ini, menjadi tidak relevan jika TNI berdiam diri dan abai, sementara kondisi negara dalam kegentingan yang diakibatkan manuver politik berlebihan dari kalangan sipil. TNI harus mengambil peran dan memainkan fungsinya sebagai alat pertahanan negara. 
 
Penelitian yang dilakukan Talukder Maniruzzaman justru menunjukkan mundurnya militer dari politik secara buta malah melahirkan ketidakprofesinalan militer itu sendiri. Intervensi maupun mundurnya militer ke barak yang terjadi secara mendadak dan tanpa persiapan matang membuat fungsi tentara menjadi tidak profesional. Kita bisa melihat penarikan militer di Irak, Suriah dan sejumlah negara lain membuat negara itu terkotak-kotak secara primordial dan sektarian. Negara-negara tersebut menerapkan zero sum game untuk bertarung satu sama lain dan melahirkan kekuatan paramiliter yang juga terpecah belah. Kita tentu tidak berharap kondisi seperti itu terjadi di Indonesia.
 
Tuntutan zaman yang menempatkan militer Indonesia ke barak, setidaknya membuat pimpinan TNI memahami arti paradigma baru. Oleh sebab itu, ada empat paradigma baru politik TNI di masa depan. Pertama, mengubah posisi tidak harus di depan. Meski, tidak lagi memiliki tempat untuk bermain dalam kancah politik, TNI tentunya tidak menutup mata terhadap kehadiran ancaman dan gangguan yang datang dari instrumen sosial dan politik. Kedua, mengubah posisi tidak harus menduduki. Ketiga, mengubah posisi tidak harus menentukan secara langsung. Keempat, kesediaan untuk power sharing dengan kekuatan non-militer. 
 
Empat paradigma tersebut tentunya berjalan manakala institusi sipil juga siap dengan perubahan zaman. Di tengah ancaman oligarki politik, TNI tentunya mau tidak mau harus mengambil peran dalam berpolitik, yang tentunya politik negara seperti sudah dijelaskan di atas. 
 
Kita bisa membaca catatan Jenderal Saurip Kadi yang secara gamblang menggambarkan Indonesia secara utuh. Menurutnya, ancaman Indonesia ke depannya adalah adanya sekelompok kecil orang yang menguasai negara melalui instrumen politik, sosial, ekonomi dan budaya. Sekelompok kecil orang itu memiliki sumber daya yang luar biasa, sehingga mampu mengarahkan negara sesuai dengan kepentingan mereka. Terhadap kelompok oligarki ini, TNI tentu harus berpihak pada rakyat dan negara. 
 
Kemuliaan dalam berpolitik hanya akan hadir apabila yang dikedepankan bukan semata-mata ekspresi untuk meraih dan mempertahankan kekuasaan, melainkan benar-benar didasari oleh hati nurani. Pernyataan Panglima TNI tentang politik negara, tentunya menjadi angin segar yang harus disambut rakyat dengan suka cita, di tengah kebusukan elit politik sipil yang senantiasa terjerembab dalam kubangan korupsi, pertikaian antar kelompok dan ancaman disintegrasi. Politik negara yang disampaikan Panglima TNI setidaknya menunjukkan jati diri TNI yang sebenarnya. Dirgahayu untuk TNI yang memang senantiasa kuat bersama rakyat. 
Editor : Azeza Ibrahim
Sumber : Radio Dakta
- Dilihat 520 Kali
Berita Terkait

0 Comments