Kamis, 27/07/2017 16:00 WIB
Sarbumusi NU Desak Pemerintah Tegas pada Perusahaan Asing Pelanggar Aturan
sarbumusi
JAKARTA_DAKTACOM: Dewan Pimpinan Pusat Konfederasi Sarikat Buruh Muslimin Indonesia (DPP K Sarbumusi) Nahdlatul Ulama meminta Presiden Republik Indonesia tegas terhadap perusahaan asing yang melanggar peraturan berlaku.
Presiden DPP K Sarbumusi NU Syaiful Bahri Ansori, di Jakarta, Kamis (27/7), menegaskan, sejumlah perusahaan asing beberapa kali terpantau menyalahi perundang-undangan. Terkini ialah PT Holcim Indonesia yang melakukan program RBSC (Regional Bussines Service Centre). Perintah sosialisasi diminta dilakukan mulai 25 Juli 2017.
Program tersebut merupakan bentuk lain dari Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang berdampak pada buruh khususnya departemen finance (keuangan) dan procurement (pengadaan) yang direncanakan sebanyak 48 orang (dari total karyawan/buruh FICO + 120 orang).
Dalam sosialisasi tersebut, imbuh Syaiful, program tersebut akan dilakukan final (selesai) paling lambat minggu pertama Q4 (sekitar bulan Oktober 2017).
"Serikat Pekerja Holcim Indonesia (SPHI) menolak program ini yang tidak dirundingkan terlebih dahulu antara manajemen dan serikat buruh. Click itu jelas arogansi manajemen Holcim baik regional dan di Indonesia yang sangat tidak melihat peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia," jelas Syaiful.
Berkaitan dengan itu, DPP K Sarbumusi NU meminta Presiden Republik Indonesia untuk menindak tegas perusahaan-perusahaan asing dan atau modal asing supaya patuh dan tunduk terhadap peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia.
"DPP K Sarbumusi NU meminta Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia untuk menindak tegas perusahaan-perusahaan modal asing yang membuat kebijakan berdampak terhadap PHK karyawan tanpa mengikuti peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan di Indonesia," kata Syaiful lagi.
DPP K Sarbumusi meminta Presiden Direktur PT. Holcim Indonesia,Tbk untuk membatalkan kebijakan program RBSC yang berdampak pada PHK karyawan Finance & Procurment, dengan meng-outsorcingkan system keuangan perusahaan kepada Perusahaan asing di Fhilipina.
Alasan penghematan Rp.3,2 M/tahun dari program ini merupakan penghematan dari PHK karyawan bukan dari kebaikan system tersebut karena kontrak ke HEABS + Rp.158 M/ 10 tahun (+ Rp.15,8 M/tahun).
DPP K Sarbumusi menuntut Pengawas Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan untuk menindak tegas dan membuat Nota Pelanggaran, terhadap kasus tersebut dan untuk tidak main mata dengan manajemen perusahaan dalam menyelesaikan kasus pelanggaran ini.
"Kami menghimbau dan menyerukan kepada seluruh karyawan PT.Holcim Indonesia untuk bersatu dan solid melawan segala bentuk kebijakan perusahaan yang merugikan karyawan serta perusahaan yang ada di Indonesia," demikian ujar Syaiful Bahri Ansori.
| Editor | : | |
| Sumber | : | nu.or.id |
- BAZNAS Berikan Rekomendasi Izin Pembentukan Bagi LAZ Al-Kahfi Peduli
- Jangan Sampai Dideportasi, Ini Cara Bikin Visa Wisata ke Luar Negeri
- Obsatar Sinaga Pimpin ICMI Jabar Seusai Terpilih Dalam Muswil
- Peresmian Kampung Zakat Desa Bersinar Uwemalingku (beriman, bersinergi, dan berkarya)
- Anter Bantuan Hewan Ternak Pakai Perahu Eretan, Bukti Dukungan Pemberdayaan Ekonomi Pesantren
- Program Tebar Sarung dan Mukena: Menjawab Keperluan Jiwa para Korban Semeru
- Dana Muktamar IV Wahdah Islamiyah Sebagian Dialihkan untuk Korban Bencana
- Himpunan Alumni IPB Salurkan Bantuan Kemanusiaan Terdampak Erupsi Semeru
- Bentuk Apresiasi, IFI Gelar Indonesia Fundraising Award 2021
- Meriah, Sahabat Yatim Indonesia Rayakan Milad Laznas Ke-12 Tahun
- REI DPD Jabar dan Komisariat Bekasi Beri Santunan dan Sebar Wakaf 1000 Mushaf Al Quran
- HA-E IPB Serahkan Donasi untuk Masyarakat Terdampak Bencana di NTT dan NTB
- Human Initiative Miliki 4 Program Bukber
- Terima Donasi Kembali, BAZNAS Akan Salurkan Bagi Warga Terdampak Pandemi
- Kemensos Berikan Paket Sembako Ke Jurnalis Terdampak Covid 19
0 Comments