Selasa, 25/07/2017 06:30 WIB
APBN Tak Capai Target, DPR: Asumsi Penerimaan Pajak Keliru
Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan
JAKARTA_DAKTACOM: Penerimaan pajak untuk APBN 2017 dinilai sulit terealisasi lagi. Ada yang keliru dari penetapan asumsi dan target pajak 2017.
Ini juga dibuktikan dengan rencana Menkeu merevisi asumsi penerimaan pajak dari 16 persen menjadi 13 persen.
Demikian penegasan Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan dalam rilisnya, Senin (24/7).
"Dalam APBN 2017, target penerimaan pajak dipatok sebesar Rp1.498,9 triliun atau naik 16,7 persen dibanding realisasi penerimaan pajak tahun 2016 sebesar Rp1.284,9 triliun. Target tersebut sebetulnya kurang realistis sehingga akhirnya harus direvisi," ungkapnya.
Menurut Anggota F-Gerindra ini, hanya ada dua kemungkinan tidak terealisirnya target pajak, kesalahan kebijakan atau kinerja petugas pajak di lapangan yang tidak optimal. Melesetnya target pajak ini terjadi hampir setiap tahun. Walau kebijakan sudah disempurnakan, tetap saja target meleset. Kinerja Direktorat Jenderal Pajak juga mesti dibenahi.
"Melencengnya realisasi penerimaan pajak dari target menandakan ada kontra antara rancangan kebijakan dengan kinerja penerimaan pajak yang ada di APBN. Tidak aneh bila kemudian asumsi-asumsi yang ada, sering sekali direvisi, yang akhirnya mengganggu kredibilitas APBN," ucap Heri.
Dirjen Pajak, sambungnya, harus mampu mengambil pelajaran pada setiap kali realisasi penerimaan pajak.
Lebih lanjut Heri mengungkapkan, PPh non-migas cenderung menurun. Pada realisasi tahun 2016 hanya sebesar Rp630,1 triliun atau 76,9 persen dari target APBN-P 2016 sebesar Rp819,5 triliun. Realisasi penerimaan sumber daya alam juga hanya Rp64,9 triliun atau hanya 72,6 persen dari APBN-P 2016 sebesar Rp90,5 triliun.
"Penyebab tidak tercapainya target tersebut dapat dilacak pada penerimaan migas yang hanya Rp44,9 triliun atau hanya 65,3 persen dari APBN-P 2016," imbuh Heri.
Pada bagian lain, Heri menyampaikan temuan BPK tentang potensi penerimaan negara dari sektor pajak yang belum dioptimalkan sebesar Rp1,69 triliun. Potensi itu berupa pajak yang belum tertagih dan denda keterlambatan. Ini harusnya sudah bisa diantisipasi oleh Dirjen teknis seperti Dirjen Pajak, ketika menyusun rencana dan target pada tahun-tahun selanjutnya.
"Kita tidak bisa menunggu pulihnya kinerja ekspor-impor nasional untuk mendorong kinerja penerimaan PPh Non-Migas serta Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Sebab, kinerja ekspor-impor nasional belum bisa diandalkan untuk menjadi tumpuan karena belum pulihnya perekonomian global," paparnya lagi.
| Editor | : | |
| Sumber | : | dpr.go.id |
- Peringati HUT Golkar ke 59 DPD Golkar Kota Bekasi Ajak Para Kader dan Simpatisan Bershalawat
- PKS Kota Bekasi Sesalkan Sikap Pemkot Batalkan Penggunaan Stadion Patriot
- Resmi Gabung PPP, Sandiaga Ngaku Ikhlas Jika tak Diusung Jadi Bakal Cawapres
- Buntut Gibran-Prabowo, PDIP Atur Kader Kepala Daerah Terima Tamu
- Dukung Prabowo, Jokowi Pressure Megawati?
- Maksimal Perjuangkan Aspirasi, Anggota Dewan Ushtuchri Tuai Pujian Konstituen
- Jokowi: Menteri Nasdem Bisa Direshuffle
- Jokowi Tidak Akan Dukung Prabowo
- Warga Jabar Puas Pada Kinerja Ridwan Kamil
- Dewan Mahfudz Abdurrahman Berbagi 10 Ribu Bingkisan Lebaran
- Jika Pemilu Ditunda, Aktivis 98 Siapkan Pemerintahan Transisi
- Ridwan Kamil dan Dedi Mulyadi Berpeluang di Pilgub Jabar
- Golkar Solid Usung Airlangga sebagai Capres 2024
- Ridwan Kamil Kalahkan Sandi Uno dan AHY Sebagai Capres Alternatif Versi Litbang Kompas
- Gerindra Dalam Turbulensi
0 Comments