Selasa, 18/07/2017 15:30 WIB
Komisi X: Tradisi MOS Harus Sesuai Misi Awal
Reni Marlinawati
JAKARTA_DAKTACOM: Terkait dengan dimulainya tahun ajaran baru anak didik sekolah mulai jenjang PAUD hingga SLTA tahun ajaran 2017-2018, Anggota Komisi X DPR RI Reni Marlinawati memberikan beberapa catatan tentang pelaksanaan Masa Orientasi Siswa (MOS), penerapan zonas saat PPDB serta rencana penerapan full day school.
“Tahun ajaran baru 2017/2018 resmi dimulai di seluruh jenjang pendidikan dari PAUD hingga SLTA. Awal ajaran baru ini diharapkan menjadi titik awal bagi para anak didik untuk menempa ilmu dan pengalaman belajar di sekolah dengan baik. Peran orangtua, guru dan lingkungan menjadi faktor penting untuk memastikan anak didik dapat belajar dengan baik,” ujar Reni dalam rilisnya, Selasa (18/07).
Ia mengatakan, tradisi di awal tahun ajaran baru berupa masa orientasi siswa (MOS) harus sesuai dengan misi awal yakni memperkenalkan lingkungan sekolah, sistem belajar dan aturan main belajar di sekolah. MOS sama sekali bukan ajang perundungan (bulying) bagi siswa baru apalagi berupa latihan fisik serta kekerasan fisik.
“Pihak sekolah harus memastikan tidak ada tindakan kekerasan baik fisik maupun psikis kepada siswa baru. Pihak sekolah, orang tua dan masyarakat harus mengontrol dan mengawasi proses MOS agar benar-benar sesuai maksud dan tujuan di awal,” tegasnya.
Penerapan zonasi saat pendaftaran peserta didik baru (PPDB) juga menjadi salah satu biang kekisruhan penerimaan siswa baru di sejumlah daerah, lanjut Reni. Menurutnya, tujuan adanya zonasi dalam PPDB memang bagus, diantaranya agar adanya pemerataan peningkatan kualitas sekolah di setiap wilayah. Namun, penerapan sistem zonasi ini bukan pula cara bim salabim yang langsung akan menjadikan sekolah akan lebih maju.
“Peran pemerintah untuk memastikan memberikan dukungan dan perhatian terhadap sekolah secara merata juga harus dilakukan secara konkret. Praktik penganakemasan terhadap sekolah tertentu harus ditiadakan. Pemerataan dan penyebaran tenaga pendidik yang berkualitas juga harus dilakukan agar transfer pengetahuan dan tradisi baik dapat berjalan dengan efektif,” tegas politisi Fraksi PPP itu.
Terkait rencana implementasi full day school yang terakomodasi melalui Permendikbud 23/2017 yang belakangan ditunda penerapannya hingga terbitnya peraturan presiden, Reni menyatakan bahwa memang rencana tersebut tidak perlu diteruskan kembali.
“Bila program tersebut dimaksudkan untuk pembentukan karakter anak didik, masih banyak cara yang lebih ramah dan kompatibel dengan sosiologis masyarakat Indonesia. Kita harus akhiri rencana program yang hanya menguras energi produktif kita itu,” tandasnya.
| Editor | : | |
| Sumber | : | dpr.go.id |
- Ubhara Jaya Jadi Tuan Rumah Sosialisasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi (PPKPT)
- Ubhara Jaya Gelar PKKMB Diikuti 2000 Mahasiswa Baru
- Seminar Nasional Fakultas Hukum Ubhara Jaya: Menakar Masa Depan Penegak Hukum Di Indonesia
- Angkatan Pertama, Universitas Bani Saleh Gelar Wisuda 461 Sarjana
- Ubhara Jaya Helat Seminar Internasional Bersama BNPT
- Catatkan 2 Rekor Baru MURI, Ubhara Jaya Resmikan Pendirian Pusat Kajian Ilmu Bela Negara
- Sebanyak 1.299 Mahasiswa Diwisuda, Ubhara Jaya Siap Cetak Lulusan Berintegritas
- Mudah dan Cepat, Berikut Cara Mengecek NPSN Sekolah
- Belajar Online melalui Terjemahan Aksara Sunda ke Teks Latin
- Makna Mendalam dalam Puisi Bali Anyar, Eksplorasi Kehidupan dan Spiritualitas
- Ubhara Jaya Jadi Tuan Rumah Seminar dan Silaturahmi Nasional Pergubi
- Ubhara Miliki Profesor Bidang Ilmu Akuntansi Keuangan Kontemporer
- P2G DESAK KEMDIKBUDRISTEK MENINJAU ULANG SISTEM PPDB
- Hadirkan BNN dan Granat, Ubhara Jaya Gelar Kuliah Umum Memperingati HANI 2023
- Ubhara Jaya Adakan Pelatihan Digital Branding Produk Olahan Limbah Minyak Jelantah
0 Comments