Nasional / Pendidikan /
Follow daktacom Like Like
Selasa, 18/07/2017 15:30 WIB

Komisi X: Tradisi MOS Harus Sesuai Misi Awal

Reni Marlinawati
Reni Marlinawati
JAKARTA_DAKTACOM: Terkait dengan dimulainya tahun ajaran baru anak didik sekolah mulai jenjang PAUD hingga SLTA tahun ajaran 2017-2018, Anggota Komisi X DPR RI Reni Marlinawati memberikan beberapa catatan tentang pelaksanaan Masa Orientasi Siswa (MOS), penerapan zonas saat PPDB serta rencana penerapan full day school.
 
“Tahun ajaran baru 2017/2018 resmi dimulai di seluruh jenjang pendidikan dari PAUD hingga SLTA. Awal ajaran baru ini diharapkan menjadi titik awal bagi para anak didik untuk menempa ilmu dan pengalaman belajar di sekolah dengan baik. Peran orangtua, guru dan lingkungan menjadi faktor penting untuk memastikan anak didik dapat belajar dengan baik,” ujar Reni dalam  rilisnya, Selasa (18/07).
 
Ia mengatakan, tradisi di awal tahun ajaran baru berupa masa orientasi siswa (MOS) harus sesuai dengan misi awal yakni memperkenalkan lingkungan sekolah, sistem belajar dan aturan main belajar di sekolah. MOS sama sekali bukan ajang perundungan (bulying) bagi siswa baru apalagi berupa latihan fisik serta kekerasan fisik.
 
“Pihak sekolah harus memastikan tidak ada tindakan kekerasan baik fisik maupun psikis kepada siswa baru. Pihak sekolah, orang tua dan masyarakat harus mengontrol dan mengawasi proses MOS agar benar-benar sesuai maksud dan tujuan di awal,” tegasnya.
 
Penerapan zonasi saat pendaftaran peserta didik baru (PPDB) juga menjadi salah satu biang kekisruhan penerimaan siswa baru di sejumlah daerah, lanjut Reni. Menurutnya, tujuan adanya zonasi dalam PPDB memang bagus, diantaranya agar adanya pemerataan peningkatan kualitas sekolah di setiap wilayah. Namun, penerapan sistem zonasi ini bukan pula cara bim salabim yang langsung akan menjadikan sekolah akan lebih maju.
 
“Peran pemerintah untuk memastikan memberikan dukungan dan perhatian terhadap sekolah secara merata juga harus dilakukan secara konkret. Praktik penganakemasan terhadap sekolah tertentu harus ditiadakan. Pemerataan dan penyebaran tenaga pendidik yang berkualitas juga harus dilakukan agar transfer pengetahuan dan tradisi baik dapat berjalan dengan efektif,” tegas politisi Fraksi PPP itu.
 
Terkait rencana implementasi full day school yang terakomodasi melalui Permendikbud 23/2017 yang belakangan ditunda penerapannya hingga terbitnya peraturan presiden, Reni menyatakan bahwa memang rencana tersebut tidak perlu diteruskan kembali.
 
“Bila program tersebut dimaksudkan untuk pembentukan karakter anak didik, masih banyak cara yang lebih ramah dan kompatibel dengan sosiologis masyarakat Indonesia. Kita harus akhiri rencana program yang hanya menguras energi produktif kita itu,” tandasnya. 
Editor :
Sumber : dpr.go.id
- Dilihat 1421 Kali
Berita Terkait

0 Comments