Selasa, 23/05/2017 08:00 WIB
Bappenas Tekan Kemiskinan Lewat Bansos non Tunai
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas Bambang Brodjonegoro
JAKARTA_DAKTACOM: Pemerintah berharap mampu menekan angka kemiskinan menjadi 9% - 10% di tahun depan. Salah satu caranya dengan menekan angka pengangguran dari 5,1% sampai 5,4%. Dengan begitu, pemerintah bisa mencapai rasio gini sebesar 0,38%, dari saat ini, yakni 0,39%.
Salah satu strategi yang akan dipakai adalah Strategi Nasional Keuangan Inklusif atau SNKI. Target pemerintah hingga tahun 2019, target tingkat inklusi keuangan diharapkan bisa mencapai 75%.
Untuk mencapai target tersebut, mulai tahun ini, pemerintah menyalurkan bantuan sosial (bansos) non tunai den gan menggunakan kartu hasilkerjasama dengan sektor keuangan. Harapannya, ngan langkah ini, semakin banyak masyarakat yang memiliki akses terhadap perbankan.
"Mulai tahun ini, kami ubah satu per satu, agar semua kegiatan bantuan pemerintah menjadi bantuan yang menggunakan sektor keuangan. Sifatnya non tunai tapi disalurkan melalui bank atau menggunakan kartu," ujar Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Senin (22/5).
Bambang menambahkan, beberapa program yang telah dijalankan oleh pemerintah adalah uji coba pemberian bantuan beras miskin (raskin) dengan voucer. Pemerintah tidak lagi menyerahkan beras secara langsung yang berpotensi salah sasaran, melainkan memberikan dana untuk pembelian beras sesuai dengan kebutuhan keluarga pra sejahtera.
Kata Bambang, tingkat inklusi keuangan atau akses keuangan masyarakat Indonesia ke bank saat ini masih terbilang rendah. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), akhir 2016 tingkat inklusi keuangan mencapai 67,8%, sedangkan tingkat literasi keuangan atau pemahaman terhadap produk keuangan baru mencapai 29,7%.
Direktur Perdagangan, Investasi, dan Kerjasama Ekonomi Internasional Bappenas, Muhammad Cholifihani menegaskan, penyerahan bansos non tunai dengan kartu bukan merupakan satu-satunya upaya menekan angka kemiskinan.
"Masih ada program lain, seperti misalnya Program Keluarga Harapan (PKH). Ada beberapa kebijakan di level tertentu yang intervensinya juga berbeda," terang Cholifihani.
Ia menjelaskan, sistem nontunai ini tak hanya digunakan untuk meningkatkan jumlah nasabah perbankan, tetapi juga untuk menurunkan angka kemiskinan. Tingkat kemiskinan bisa ditekan dengan cara membiasakan masyarakat menabung.
Kemudian, dengan adanya akses ke sektor keuangan, masyarakat juga dapat mengambil Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan kredit mikro lain untuk digunakan di sektor produktif.
Untuk menopang kebijakan ini, pemerintah akan mendorong teknologi digital untuk inklusi keuangan ini.
| Editor | : | |
| Sumber | : | Kontan.co.id |
- Lebih Hemat, Water Kingdom Mekarsari Tawarkan Tiket Presale bagi Pengunjung
- 15 Tahun Berkiprah di Bidang Jasa Konstruksi, ASLI IPO di Awal 2024
- Gas Terus, Penerimaan PAD Kota Bekasi Tembus 87 Persen
- Hapimart Buka Cabang Baru di Grand Mal Bekasi
- Lippo Cikarang Cosmopolis Tawarkan Diskon Besar, Rumah Tapak Hanya Rp289 Juta
- Pentingnya Strategi Pelonggaran Ekspor Nikel Mentah Secara Bertahap
- Pentingnya Wujudkan Sistem Pertanian Pangan Berkelanjutan di Indonesia
- Summarecon Expo 2023 Hadirkan Produk Properti Unggulan
- Viola Residence Jadi Senjata Andalan Summarecon Crown Gading
- Launching Crystal Boulevard Signature Commercial Summarecon Bekasi Berjalan Sukses
- Crystal Boulevard Signature Commercial, Kawasan Terdepan di Summarecon Bekasi
- Komitmen Gelar Program SIAP SEHAT, KB Bukopin Bekasi Peduli Kesehatan Nasabah Pensiunan
- Summarecon Mall Bekasi Tahap Kedua Segera Dibangun
- Branch Executive OCBC NISP Karawang Tuparev Krisfian Audhi Hutomo Ajak Masyarakat Melek Investasi
- Berikan Tawaran Paket Istimewa ke Tamu, Rumah Makan Bang Jidor Jalin Kerjasama dengan WO
0 Comments