Selasa, 23/05/2017 08:00 WIB
Bappenas Tekan Kemiskinan Lewat Bansos non Tunai
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas Bambang Brodjonegoro
JAKARTA_DAKTACOM: Pemerintah berharap mampu menekan angka kemiskinan menjadi 9% - 10% di tahun depan. Salah satu caranya dengan menekan angka pengangguran dari 5,1% sampai 5,4%. Dengan begitu, pemerintah bisa mencapai rasio gini sebesar 0,38%, dari saat ini, yakni 0,39%.
Salah satu strategi yang akan dipakai adalah Strategi Nasional Keuangan Inklusif atau SNKI. Target pemerintah hingga tahun 2019, target tingkat inklusi keuangan diharapkan bisa mencapai 75%.
Untuk mencapai target tersebut, mulai tahun ini, pemerintah menyalurkan bantuan sosial (bansos) non tunai den gan menggunakan kartu hasilkerjasama dengan sektor keuangan. Harapannya, ngan langkah ini, semakin banyak masyarakat yang memiliki akses terhadap perbankan.
"Mulai tahun ini, kami ubah satu per satu, agar semua kegiatan bantuan pemerintah menjadi bantuan yang menggunakan sektor keuangan. Sifatnya non tunai tapi disalurkan melalui bank atau menggunakan kartu," ujar Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Senin (22/5).
Bambang menambahkan, beberapa program yang telah dijalankan oleh pemerintah adalah uji coba pemberian bantuan beras miskin (raskin) dengan voucer. Pemerintah tidak lagi menyerahkan beras secara langsung yang berpotensi salah sasaran, melainkan memberikan dana untuk pembelian beras sesuai dengan kebutuhan keluarga pra sejahtera.
Kata Bambang, tingkat inklusi keuangan atau akses keuangan masyarakat Indonesia ke bank saat ini masih terbilang rendah. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), akhir 2016 tingkat inklusi keuangan mencapai 67,8%, sedangkan tingkat literasi keuangan atau pemahaman terhadap produk keuangan baru mencapai 29,7%.
Direktur Perdagangan, Investasi, dan Kerjasama Ekonomi Internasional Bappenas, Muhammad Cholifihani menegaskan, penyerahan bansos non tunai dengan kartu bukan merupakan satu-satunya upaya menekan angka kemiskinan.
"Masih ada program lain, seperti misalnya Program Keluarga Harapan (PKH). Ada beberapa kebijakan di level tertentu yang intervensinya juga berbeda," terang Cholifihani.
Ia menjelaskan, sistem nontunai ini tak hanya digunakan untuk meningkatkan jumlah nasabah perbankan, tetapi juga untuk menurunkan angka kemiskinan. Tingkat kemiskinan bisa ditekan dengan cara membiasakan masyarakat menabung.
Kemudian, dengan adanya akses ke sektor keuangan, masyarakat juga dapat mengambil Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan kredit mikro lain untuk digunakan di sektor produktif.
Untuk menopang kebijakan ini, pemerintah akan mendorong teknologi digital untuk inklusi keuangan ini.
| Editor | : | |
| Sumber | : | Kontan.co.id |
- PT Naffar Perdana Wisata Ajak Semua Travel Umroh Untuk Kerjasama Raih Keberkahan Memuliakan Tamu Allah
- LippoLand Perkuat Posisi dengan Visi, Misi, dan Logo Baru Sambut Pertumbuhan Industri Properti
- Specta Color Zumba Bersama Liza Natalia di WaterBoom Lippo Cikarang
- BPR Syariah HIK Parahyangan Raih Penghargaan Infobank Sharia Award 2024
- RUPSLB PT Lippo Cikarang Tbk Setujui Rights Issue 3 Miliar Saham untuk Pengembangan Bisnis
- CIMB Niaga Suryacipta Dipimpin Banker Muda Inspiratif Krisfian A. Hutomo
- Kurniasih Dukung Upaya Kemenaker Agar Tidak Ada PHK di Sritex
- Anggota IKAPEKSI INDONESIA Desak Penyelesaian Konflik dan Langkah Hukum terhadap Pelanggar
- LPCK Berkomitmen Menciptakan Lingkungan Asri dan Harmonis
- LPCK Terus Berinovasi Sambut Pertumbuhan Pasar Properti
- IKAPEKSI Gelar Munaslub, Pranyoto Widodo Terpilih Sebagai Ketua DPP Periode 2024-2029
- POJK Merger BPR/S, Ini Kata Ketua Umum DPP Perbarindo Tedy Alamsyah
- Perbarindo DKI Jakarta dan Sekitarnya Gelar Rakerda. Bahas Merger BPR/S
- Peserta Tunggak Iuran, BPJS Kesehatan Cabang Bekasi Dorong Manfaatkan Program Rehab
- Bank Syariah Artha Madani Raih 2 Penghargaan Tata Kelola di GRC Awards 2024
0 Comments