Ilustrasi rusunawa
Oleh: Andika Saputra, Pimred Komunitas Kultura
Rumah susun sebagai solusi hunian bagi masyarakat dengan kepemilikan ekonomi menengah bawah sedang giat-giatnya dipromosikan dan direalisasikan. Sedang giat pula menjadi topik kajian di universitas-universitas ternama. Giat pula mahasiswa arsitektur menjadikannya sebagai obyek perancangan tugas akhir. Rumah susun segera saja menjadi primadona tanpa ruang kritik dan gugatan karena telah dilabeli cap ilmiah.
Ketersediaan lahan menjadi logika rumah susun yang dengan masifnya diinternalisasikan ke dalam alam pikir mahasiswa dan kalangan awam. Tingginya tingkat penduduk tidak berbanding lurus dengan ketersediaan lahan, sehingga pembangunan hunian vertikal menjadi solusi yang realistis lagi tepat.
Masalah tersebut diklaim semakin parah dari tahun ke tahun karena arus migrasi dari desa ke kota tak kunjung reda. Begitu pula dengan pertumbuhan jumlah penduduk yang tak mungkin berhenti. Dapat kita lihat bersama gelombang warga pendatang paska-lebaran ke kota-kota besar yang rela meninggalkan kampung halaman untuk mengadu nasib meraih impian. Kota masih memancarkan daya tarik dan harapan masa depan yang lebih baik. Katanya begitu.
Sudah banyak upaya untuk mengurai kepadatan penduduk kota. Mulai dari berbagai program peningkatan perekonomian desa agar warganya tidak lagi silau dengan gemerlap kota maupun program transmigrasi untuk memeratakan persebaran penduduk, tapi kerap kali mengalami kegagalan karena tidak meratanya pembangunan menjadikan warga transmigran cenderung pulang ke daerah asal.
Tampaknya kota masih menjadi magnet yang sangat kuat yang berarti semakin menguatkan logika pertambahan penduduk tidak diiringi ketersediaan lahan. Rumah susun semakin mendominasi menjadi satu-satunya solusi untuk masalah perumahan.
Warga pendatang yang hanya bermodal niat dan nekad terpaksa membangun hunian di bantaran sungai, sepanjang rel kereta api, lahan pekuburan, lahan TPA, atau membangun hunian di atas lahan milik pemerintah. Jangan ditanya kualitas lingkungan permukiman yang dibangun sporadis secara swadaya yang kebanyakannya kumuh, tak memiliki sarana dan prasarana lingkungan yang layak, hingga berada di atas tanah yang bukan hak miliknya.
Dalam kondisi tersebut, hadirlah rumah susun sebagai solusi yang realistis atas dasar kemanusiaan untuk memberikan kualitas hunian yang lebih baik dan yang terpenting untuk membersihkan dan mempercantik wajah kota dalam waktu singkat.
Hingga di sini aku setuju rumah susun merupakan solusi jangka pendek yang realistis untuk memberikan kualitas hunian yang lebih baik bagi kalangan masyarakat menengah bawah dalam waktu singkat, terlepas rumah susun menyisakan berbagai masalah sosial, budaya, dan ekonomi setelah dihuni.
Tentu kita membutuhkan rencana jangka panjang yang lebih baik untuk 10-20 tahun ke depan yang didasarkan asas dan logika yang shahih, bukan logika kusut yang seakan-akan masuk akal.
Untuk menekan munculnya kritik, rumah susun yang identik dengan masyarakat ekonomi menengah bawah di-qiyas-kan dengan apartemen yang identik dengan masyarakat ekonomi menengah atas, bahwa keduanya memiliki kesamaan merupakan bangunan hunian vertikal.
Wacana tersebut dapat dipahami untuk semakin merasionalkan pembangunan hunian vertikal di mana masalah ketersediaan lahan tidak saja melanda masyarakat menengah bawah, tapi juga menjadi masalah yang turut dirasakan masyarakat menengah atas.
Dan yang terpenting untuk meminimalkan terjadinya benturan antar kelas masyarakat dengan memberikan solusi hunian yang sama untuk seluruh kelas masyarakat, sehingga kecemburuan sosial diharapkan tidak muncul. Tapi apa iya begitu adanya?(!)
Meng-qiyas-kan antara rumah susun dengan apartemen memiliki cacat karena ketidak-setaraan antara dua hal yang di-qiyas-kan, walaupun keduanya merupakan bangunan hunian vertikal. Kualitas bangunan rumah susun tidak sama dengan kualitas bangunan apartemen.
Perbedaan kualitas dan fasilitas adalah fakta adanya. Rumah susun yang diperuntukkan bagi masyarakat menengah bawah tentu secara logika ekonomi tidak masuk hitungan jika diberi kualitas dan fasilitas sekelas apartemen.
Dilihat dari sisi yang berbeda, masyarakat dengan kepemilikan ekonomi menengah atas kebanyakannya memiliki apartemen sebagai hunian kedua atau ketiga atau bahkan sekedar properti untuk investasi.
Apartemen sebagai hunian kedua atau ketiga tidak setiap saat dihuni oleh pemiliknya, bahkan mungkin tidak pernah dihuni, sehingga kualitas bangunan berikut dengan fasilitasnya hanya berdampak pada status sosial pemilik dan harga properti yang dimiliki.
Sedangkan rumah susun bagi masyarakat dengan kepemilikan ekonomi menengah bawah adalah satu-satunya hunian yang dihuni setiap hari, sehingga kualitas bangunan berikut dengan fasilitasnya akan berdampak langsung bagi kualitas kehidupan penguninya. Sehingga yang berlaku adalah logika ekonomi di mana kemampuan ekonomi menentukan kualitas hunian.
Rumah susun yang bersandarkan pada logika ketersediaan lahan, secara kasat mata memang kota-kota besar tampak sesak seakan tiada lagi ruang untuk membangun hunian, bahkan sekedar untuk bernafas lega. Ruang terbuka hijau pun turut tergerus arus pembangunan yang membuta-tuli. Penalaran yang lebih tepat dan lebih dalam seharusnya tidak berhenti pada ketersediaan lahan, tapi siapa saja pihak yang memiliki lahan?(!)
Masyarakat menengah bawah disodorkan solusi hunian rumah susun yang ala kadarnya dan bahkan terbilang sempit bak kandang hewan yang menuntut kemampuan adaptif manusia dalam batas maksimal. Tak aneh jika mengguncang emosi dan kejiwaan penghuninya.
Sedangkan para pengembang swasta berlomba-lomba menghadirkan solusi hunian landed bernuansa villa atau corak kota Eropa dan apartemen mewah bagi kalangan menengah atas dengan dimensi ruang berkali-kali lipat.
Bagaimana bisa masyarakat menengah bawah dipaksa menelan logika tidak tersedianya lahan, sedangkan para pengembang swasta dan segelintir warga memiliki lahan berhektar-hektar?(!) Bukankah malah semakin menguatkan logika ekonomi?(!)
Bisa jadi kita hidup tanpa kesadaran. Berkali-kali kita disuguhi atraksi kapitalis membangun hotel, mall, dan pusat hiburan yang mencapai luasan puluhan hingga raturan are di tengah kota. Tapi tetap saja logika ketersediaan lahan menjadi sandaran untuk hunian, bagaimana bisa?(!) Hunian yang layak adalah kebutuhan mendasar setiap warga, setiap manusia.
Tentu logika kusut namanya jika fungsi hunian menggunakan logika ketersediaan lahan, sedangkan fungsi-fungsi sekunder bahkan tersier dibiarkan berkembang tanpa kendali bahkan merambah ruang terbuka hijau yang katanya haram untuk dialih-fungsikan.
Dari argumentasi di atas, kehadiran rumah susun tidak tepat jika disandarkan pada logika ketersediaan lahan, tapi logika ekonomi; diferensiasi kelas masyarakat berdasarkan kepemilikan ekonomi.
Pemilik ekonomi atas berkuasa memiliki ruang sebebas yang diinginkannya, sedangkan pemilik ekonomi bawah hanya mendapat ruang sisa lagi pengap atau bahkan sama sekali tak memiliki hak untuk hidup di dalam ruang yang manusiawi.
Jika begitu, rumah susun sebagai solusi ibarat obat hanya mengobati penyakit yang terlihat di permukaan kulit, tapi tidak diperuntukkan untuk penyakit yang bersarang di organ dalam tubuh.
Seharusnya kita dapat lebih kritis. Akar masalah perumahan adalah keadilan, bukan sekedar membangun pondasi, diatapi, dan dikelilingi dinding lalu masalah selesai. Bagaimana pun masyarakat bawah adalah manusia.
Masyarakat bawah bukanlah kasta, bukanlah kelas, hanya ALLAH sedang mengujinya dengan kesempitan hidup.
Mereka membutuhkan masyarakat yang sedang diamanahkan oleh ALLAH kelebihan harta untuk memperbaiki kehidupannya, memperbaiki kualitas huniannya, dan hidup bersahaja bersamanya di dalam ruang yang sama. Menempatkan masyarakat yang hari ini masih diuji dengan kesempitan ekonomi sebagai manusia adalah langkah awal memperbaiki logika kusut rumah susun.
Jika logika ketersediaan lahan dengan berbagai kontradiksi dan cacat nalarnya tetap dilestarikan berarti kita sedang dididik menjadi manusia jahil nan dzalim. Dan jika logika ekonomi tetap dipertahankan sebagai asas kepemilikan dan penguasaan ruang berarti kita diajari memandang manusia hanya sebatas urusan perut dan hasrat memiliki materi, tidak lebih. Lalu, adakah masa depan yang lebih baik akan datang?(!)
*****
Setelah beberapa kali berdiskusi mengenai topik ini; hunian layak dan kepemilikan ruang hidup berasaskan keadilan, belum ditemui jawabannya bagaimana Islam menawarkan solusi? Bagaimana Islam menentukan harga lahan dan distribusi kepemilikan lahan? Lebih teknis lagi, bagaimana Islam menjadi panduan dalam perencanaan tata ruang hingga terwujud ruang hidup dan berkehidupan yang beradab bagi seluruh manusia? Pertanyaan yang pelik kata kawan-kawan diskusiku. Semoga dari tulisan sederhana ini menjadikan kita bersama-sama merumuskan solusinya.
Allahu a’lam bishawab.
| Editor | : | |
| Sumber | : | Komunitas Kultura |
- Potensi Covid-19 Klaster Industri di Bekasi
- Geliat Ekonomi Bekasi di Tengah Pandemi Covid-19
- Rintihan Pembelajaran Jarak Jauh di Masa Pandemi
- Masih Efektifkah Sistem Zonasi Covid-19 di Bekasi?
- Wabah Virus Corona, Haruskah Disyukuri?
- Bekasi Siapa Gubernurnya?
- Ancaman Transgender, Haruskah Kita Diam?
- Kenapa Bekasi Tenggelam?
- Nasib Bekasi : Gabung Jakarta Tenggara atau Bogor Raya?
- Air Bersih atau Air Kotor?
- Agustus Bulan Merdeka Bagi Sebagian Rakyat Indonesia (1)
- Refleksi Emas Kampung Buni di Tengah Gelar Kota Industri
- Apa Kata Netizen: Catatan Mudik 2019 Si Obat Rindu Masyarakat +62
- Diksi Kafir dalam Polemik
- Ironis, Kasus Nuril Tunjukkan Kebobrokan Hukum
0 Comments