CIKARANG_DAKTACOM: Aset pemerintah Kabupaten Bekasi berdasarkan data yang dirilis Center For Budget Analysis (CBA) menguap Rp. 474,7 milyar. Hal ini tentunya mengakibatkan Kabupaten Bekasi tidak pernah mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Disinggung mengenai hal itu, Bupati Bekasi dr Hj Neneng Hasanah Yasin mengatakan pihaknya tengah berupaya menyelesaikan persoalan aset, bahkan seluruh SKPD diminta melaporkan asetnya.

"Berdasarkan laporan yang masuk baru sekitar 89 persen," kata Neneng seusai rapat paripurna pengesahan LKPJ Bupati Bekasi 2014 di Kantor DPRD, Rabu (29/4)

Untuk aset yang berada di kota Bekasi, Neneng menyatakan tidak ada masalah dan semuanya sudah dilakukan inventarisir. Bahkan, ia mempersilakan bila ada investor atau pihak swasta yang mau memakai lahannya di kota Bekasi untuk menjalankan usaha

"Kami juga tidak akan pernah menjual aset milik kabupaten, terutama yang berada di Kota Bekasi," tegas bupati.

Sementara itu, terkait dengan Pansus LKPJ Bupati Bekasi 2014, ada beberapa persoalan yang dikritisi oleh anggota DPRD. Di antaranya adalah kenaikan tunjangan bagi Aparatur Sipil Negara, serta Dinas bangunan dan Dinas binamarga agar secepatnya melakukan lelang pengerjaan proyek pembangunan. ***