Jum'at, 12/05/2017 08:30 WIB
Komisi I DPR: Negara Lain Tak Berhak Urusi Kasus Ahok
BEKASI_DAKTACOM: Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Biem Benyamin menilai bahwa media atau lembaga dari negara lain tidak punya hak untuk mengintervensi kasus penodaan agama yang dilakukan Ahok.
Dirinya menilai bahwa ada pihak-pihak tertentu yang ingin mencari dukungan dari ranah internasional demi mendapat legitimasi bahwa Ahok tidak bersalah dan agar sedemikian rupa dapat bebas dari jerat hukum.
"Kalau dilihat dari protes kalangan luar negeri, kita bisa lihat bahwa sebenarnya mereka tidak paham dengan apa yang terjadi di Indonesia," ungkapnya saat diwawancarai Radio Dakta, Jum'at (12/5).
Politisi Gerindra ini juga melihat bahwa ada perbedaan nilai yang dianut antara hukum Indonesia dengan konsensus HAM di Barat.
"Saya pikir sulit kalau setiap kasus hukum malah diadu dengan HAM, kebebasan berekspresi atau semacamnya, kebebasan macam apa yang kita harapkan kalau malah terus menyuburkan perpecahan," ungkapnya.
Ia pun menegaskan bahwa seharusnya dunia internasional lah yang harus konsisten dengan menghargai hukum dan independensi Indonesia dalam kasus penistaan agama ini.
Editor | : | |
Sumber | : | Radio Dakta |
- Peringati HUT Golkar ke 59 DPD Golkar Kota Bekasi Ajak Para Kader dan Simpatisan Bershalawat
- PKS Kota Bekasi Sesalkan Sikap Pemkot Batalkan Penggunaan Stadion Patriot
- Resmi Gabung PPP, Sandiaga Ngaku Ikhlas Jika tak Diusung Jadi Bakal Cawapres
- Buntut Gibran-Prabowo, PDIP Atur Kader Kepala Daerah Terima Tamu
- Dukung Prabowo, Jokowi Pressure Megawati?
- Maksimal Perjuangkan Aspirasi, Anggota Dewan Ushtuchri Tuai Pujian Konstituen
- Jokowi: Menteri Nasdem Bisa Direshuffle
- Jokowi Tidak Akan Dukung Prabowo
- Warga Jabar Puas Pada Kinerja Ridwan Kamil
- Dewan Mahfudz Abdurrahman Berbagi 10 Ribu Bingkisan Lebaran
- Jika Pemilu Ditunda, Aktivis 98 Siapkan Pemerintahan Transisi
- Ridwan Kamil dan Dedi Mulyadi Berpeluang di Pilgub Jabar
- Golkar Solid Usung Airlangga sebagai Capres 2024
- Ridwan Kamil Kalahkan Sandi Uno dan AHY Sebagai Capres Alternatif Versi Litbang Kompas
- Gerindra Dalam Turbulensi
0 Comments