Rabu, 26/04/2017 17:30 WIB
Komisi IX RDPU Dengan Lintas Lembaga Kemanusiaan
Komisi IX RDPU Dengan Lintas Lembaga Kemanusiaan
JAKARTA_DAKTACOM: Komisi IX DPR RI yang membawahi bidang kesehatan, kependudukan, tenaga kerja dan transmigrasi hari ini, Rabu (26/4) melakukan rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan beberapa NGO (non government organization) terkait dengan RUU Kepalangmerahan dan persoalan-persoalan di bidang kemanusiaan.
“Kami sudah banyak berperan dalam kemanusiaan baik nasional maupun internasional, dari pengalaman tersebut kami alhamdulillah belum pernah mendapat permasalahan logo, karena kami sama sekali tidak pernah memakai logo,” ujar Iswar Abidin perwakilan dari Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Nahdlatul Ulama, Rabu (26/4).
Menurutnya, lambang Kepalangmerahan terkait dengan persepsi publik, ada yang mengaitkan dengan agama, padahal tidak ada kaitannya dengan agama. “Kami tidak masalah dengan logo yang penting minim dan persifnya dijaga dan disosialisasikan,” terangnya.
Selama ini dalam RUU Kepalangmerahan bentuk PMI hanya dijelaskan dalam definisi, Ia menginginkan ada legal standing sendiri untuk definisi PMI.
“Kami mau ada pasal sendiri untuk bentuk PMI, ada legal standing-nya, sehingga jelas apakah PMI sebuah lembaga kemanusiaan, ormas, LSM, yayasan atau apa, ada yang mengatakan PMI plat merah padahal bukan,” kata Iswar.
Selain itu, dr. Ahmad M. Alim dari Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) menyebutkan, tidak ada masalah dengan logo Kepalangmerahan selama hal tersebut tidak dikaitkan dengan hal-hal berbau politik.
“Kami dari Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) tidak bermasalah dengan lambang apa saja yang penting tidak mengandung unsur politik,” terang dr. Ahmad M. Alim.
Ia menampik, setiap pengurus PMI pasti memiliki afiliasi dengan organisasi politik, tetapi jangan sampai kerja-kerja kemanusiaan dicederai untuk kepentingan politis.
“Selama kerjanya tidak memiliki misi politik, tidak mementingkan golongan, tidak merugikan satu pihak dan pihak lain tidak masalah,” ujarnya.
Pimpinan RDPU, Dede Yusuf sempat melempar pilihan kepada peserta rapat yang hadir apakah organisasi kemanusiaan mau melakukan fusi dan PMI menjadi induknya dari organisasi kemanusiaan.
Sebagian peserta rapat tidak menyetujui hal itu, salah satunya Andri Zulman dari Yayasan Budha Tzu-Chi, ia memaparkan bahwa selama ini sudah menjalin partnership dengan PMI.
“Kalau harus di fusi-kan kelihatannya agak repot yah, mungkin bahasa tepatnya adalah partnership, karena selama ini kami menjalin partnership dengan PMI, BSMI dan organisasi kemanusiaan lainnya. Bagi kami yang terpenting adalah memberikan manfaat luas kepada masyarakat,” kata dia.
Dalam RDPU ini hadir diantaranya, Dede Yusuf, Ketua Komisi IX, Bulan Sabit Merah Indonesia (BSMI), Muhammadiyah Disaster Management Center, Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim NU, Yayasan Budha Tzu-Chi, Yayasan Obor Berkat Indonesia, dan Dompet Dhuafa. I
| Editor | : | |
| Sumber | : | Wartapilihan.com |
- Peringati HUT Golkar ke 59 DPD Golkar Kota Bekasi Ajak Para Kader dan Simpatisan Bershalawat
- PKS Kota Bekasi Sesalkan Sikap Pemkot Batalkan Penggunaan Stadion Patriot
- Resmi Gabung PPP, Sandiaga Ngaku Ikhlas Jika tak Diusung Jadi Bakal Cawapres
- Buntut Gibran-Prabowo, PDIP Atur Kader Kepala Daerah Terima Tamu
- Dukung Prabowo, Jokowi Pressure Megawati?
- Maksimal Perjuangkan Aspirasi, Anggota Dewan Ushtuchri Tuai Pujian Konstituen
- Jokowi: Menteri Nasdem Bisa Direshuffle
- Jokowi Tidak Akan Dukung Prabowo
- Warga Jabar Puas Pada Kinerja Ridwan Kamil
- Dewan Mahfudz Abdurrahman Berbagi 10 Ribu Bingkisan Lebaran
- Jika Pemilu Ditunda, Aktivis 98 Siapkan Pemerintahan Transisi
- Ridwan Kamil dan Dedi Mulyadi Berpeluang di Pilgub Jabar
- Golkar Solid Usung Airlangga sebagai Capres 2024
- Ridwan Kamil Kalahkan Sandi Uno dan AHY Sebagai Capres Alternatif Versi Litbang Kompas
- Gerindra Dalam Turbulensi
0 Comments