Daktatorial /
Follow daktacom Like Like
Selasa, 25/04/2017 08:00 WIB

Anies Sandi, Politik Pemodal dan Politik Islam

Anies Sandi berjabat tangan
Anies Sandi berjabat tangan
Oleh: Ismail Al Alam, Jurnalis
 
Kemenangan Anies-Sandi di Pilkada DKI Jakarta 2017 menjadi penanda kebangkitan gerakan politik Islam baru di Indonesia. Sifat "baru" itu tak merujuk pada aktor, baik orang maupun lembaga. Di tingkat aktor, kita masih menyaksikan wajah-wajah dan partai-partai yang sudah sejak lama menggunakan penanda "Islam” sebagai ideologi, agenda, atau sekedar "bahan jualan" di gelanggang politik. 
 
Apa yang tak terdapat di dalam praktik politik Islam lama adalah kesadaran masyarakat muslim menggunakan beberapa saluran. Setelah rangkaian Aksi Bela Islam, khususnya 411 dan 212, bermunculan inisiatif masyarakat muslim Jakarta untuk bergerak memenangkan pilihan politiknya di luar mesin-mesin partai.
 
Di Jakarta Utara dan Jakarta Selatan, berdasarkan beberapa cerita yang penulis dapat dari keluarga dan teman penulis, masyarakat mengorganisir suatu pemantauan pemilu bersih yang dimulai dari masjid dan rumah tokoh masyarakat setempat. 
 
Kedatangan relawan dari wilayah lain di luar Jakarta untuk bergabung dengan mereka juga terkendali, sehingga tak satu pun kengerian akan potensi bentrok yang ditakutkan sebagian kalangan menjadi aktual. Langkah-langkah ini dapat menyegarkan teori gerakan sosial yang biasanya mengacu pada pemikiran Charles Tilly dan murid-murdinya. Untuk beberapa waktu, gerakan sosial di wilayah seluas Jakarta biasanya amat tergantung pada ketokohan seorang pialang politik (atau political enterpreneur). 
 
Beberapa sarjana mengkaji kemunculan GNPF-MUI sebagai pialang politik itu (lihat tulisan penulis, Dua Pembacaan Aksi Bela Islam, http://www.wartapilihan.com/dua-pembacaan-aksi-bela-islam/). Meski pemuka GNPF-MUI memang berkonsolidasi dengan mesin partai-partai politik dan menghimbau masyarakat untuk melakukan inisiatif itu, tetapi kendali atas gerakan tersebut dalam praktiknya kemarin lebih banyak berada di aktor lokal di tempat masing-masing.
 
Apa yang bisa menjelaskan ini semua? Sambil menunggu para teoritikus sosial menemukan penanda baginya (yang biasanya esensialis dan sekular), kita bisa menyebut itu dengan satu kata: keikhlasan. Gerakan-gerakan sukarela memang sudah banyak lahir, dari mulai mereka yang mengambil fokus pada pengawalan praktik politik sampai mereka yang mengkampanyekan hak-hak binatang, tetapi belum ada capaian secemerlang masyarakat muslim Jakarta itu. 
 
Jika pilkada berlangsung dalam waktu panjang dan melelahkan pun, penulis meyakini keikhlasan umat akan tetap mengawalnya, tanpa pernah surut lalu hanyut dan mengalir ke laut Jawa untuk terbentur pulau-pulau reklamasi.
 
Dua Lampu Kuning
 
Capaian masyarakat di atas kemudian menghadapi dua lampu kuning dari dua kepentingan di arah berseberangan. Beberapa jam sebelum masa pencoblosan, wartawan senior AS Allan Nairn menerbitkan tulisan soal kepentingan Trump dan jenderal-jenderal tua Orde Baru yang dititipkan kepada petinggi-petinggi partai politik pendukung Anies-Sandi (lihat Allan Nairn, Trump-Indonesian Allies in Bed with ISIS Backed Millitia https://theintercept.com/…/trumps-indonesian-allies-in-be…/…). 
 
Kita bisa membantah banyak kekeliruannya seperti keterkaitan ISIS dan FPI yang terlalu dipaksakan, kesamaan patronase FPI dan FUI, atau generalisasi agenda Kivlan Zein menjadi agenda seluruh jenderal yang tengah beroposisi dengan Presiden Joko Widodo. 
 
Indonesianis muda asal Australia, Marcus Mietzner, melalui akun Facebook-nya –kata seorang teman- juga sudah membantah beberapa pandangan Nairn. Tetapi tulisan tersebut juga menjadi peringatan bagi kita tentang keberadaan oligarki yang ingin memanfaatkan -dan sebentar lagi mungkin akan mendulang hasilnya dari- semangat umat Islam melawan penista Al-Qur'an dan pemimpin kafir bernama Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, melalui jalan konstitusional.
 
Di bawah kepemimpinan Ahok, Pemerintahan DKI Jakarta memang banyak membenahi diri dari jeratan proyek dan tender semu hasil permainan para Pemodal yang memiliki klien politisi-politisi di DPRD. Hal ini membuatnya tampak bersih, walau terlalu banyak fakta yang menunjukkan bahwa regulasi yang dibuatnya justru memenangkan kepentingan borjuasi lain di luar Pemodal yang ada, seperti beberapa Pengembang.
 
Tindakan ini membuat Pemodal-pemodal lama, termasuk Tommy Soeharto dan Harry Tanoe, kian gerah dan bersatu dengan gelombang pasang 212 untuk memenangkan hati umat. Sejak penyelenggaraan haul "Haji Muhammad Soeharto" di Masjid At-Tin beberapa waktu lalu, romantisme tentang kenyaman hidup di bawah kepemimpinan Soeharto yang "baik hati" terhadap umat Islam kian terlihat, baik dari ucapan, kalimat di spanduk, atau tuntutan untuk kembali ke UUD 1945 asli. Ini adalah lampu kuning bagi oligarki yang hendak mengebut jika mendapat lampu hijau dari umat Islam yang lugu.
 
Di sisi lain, kekuatan politik Islam baru yang penulis singgung di atas juga tengah menatap lampu kuning untuk melaju kencang saat lampu berubah menjadi hijau. Kekuatan ini, jika dikelola terus-menerus dengan keikhlasan, dapat berada di kedudukan penuh daya tawar di mana partai-partai Islam justru menjadi pengikut setia mereka, alih-alih membendungnya. 
 
Keadaan ini mengundang ketakutan banyak pihak, sampai-sampai mereka menyebut kemenangan Anies-Sandi sebagai kemenangan "Islam Garis Keras". Agar keadaan ini kian terwujud dan terkendali dengan muruah umat yang tetap tinggi, kita mesti melakukan sebuah "politik ikhtiar" (lihat tulisan penulis, Ikhtiar Politik dan "Politik Ikhtiar", http://www.wartapilihan.com/ikhtiar-politik-dan-politik-ik…/). Kita juga mesti cepat-cepat berlepas diri dari oligarki dan Pemodal itu, agar mampu menawarkan dan mempraktikkan politik ikhtiar secara mandiri.
 
Benevolent Dictatorship
 
Untuk mewujudkannya, kita bisa belajar dari sebuah konsep lawas dalam ilmu politik bernama benevolent dictatorship, atau kediktatoran yang disukai. Konsep ini mengacu pada kaum Pencerahan di masa awal demokratisasi Eropa. Atas nama pemerataan gagasan Pencerahan dan perlawanan terhadap teokrasi sisa Abad Pertengahan, para filsuf dan politisi membolehkan bentuk-bentuk kediktatoran (bahkan kekerasan) sementara hingga masyarakat menjadi demokratis dan sekular sepenuhnya. 
 
Dalam peristiwa yang lebih belakangan, para sarjana menyebut Mustafa Kemal Attaturk di Turki dan Lee Kuan Yew di Singapura sebagai pelaku benevolent dictatorship ini.
 
Kita tentu wajib menolak keseluruhan agenda Pencerahan itu. Di Barat, kaum pascamodernis yang mengkritik rasionalitas dan narasi-narasi besar peninggalan Pencerahan juga menyasar pada praktik benevolent dictatorship, yang dalam sejarahnya disebarkan ke negeri-negeri Timur melalui kolonialisme. 
 
Hal berharga yang dapat kita ambil darinya adalah prasyarat sosiologis dari benevolent dictatorship: bagaimana dalam waktu yang cukup lama, masyarakat dapat menyukai, merestui, bahkan turut ambil bagian dalam praktik kediktatoran.
 
Kesukaan masyarakat Barat pada benevolent dictatorship disebabkan sebuah penemuan akan kesadaran-diri baru, yakni "modern" dan "rasional", sejak Rene Descartes menggaungkan cogito ergo sum dan perlahan-lahan memudarkan kuasa Gereja yang teologis dan merendahkan kemampuan akal manusia. 
 
Filsafat, matematika, dan seni menjadi penjelasan yang sahih atas dunia dan segala gejalanya. Hal itu tidak berlangsung selama pukul 09:00 pagi sampai 13:00 siang seperti pencoblosan saat pilkada, melainkan berabad-abad lamanya, melewati banyak peristiwa berdarah-darah, dan menghasilkan berjilid-jilid buku yang ditulis dan diajarkan, hingga tercipta masyarakat penyuka praktik kediktatoran atas nama perjuangan menengakkan Pencerahan. Dalam wajah yang lebih moderat, hal ini dieksplisitkan John Stuart Mill dengan teori keadilan Utilitarianisme-nya.
 
Jika mengaitkannya dengan praktik politik Islam, khususnya di Indonesia hari ini, kita bisa memperjuangkan sebuah politik ikhtiar yang memberikan masyarakat sebuah pemahaman tentang pandangan Islam terhadap wujud, sehingga ajaran Islam baik yang mengatur individu, masyarakat, dan negara kian diterima dan disukai oleh pemilik KTP Islam yang jumlahnya di atas 80% di negeri ini. 
 
Perjuangan itu adalah dakwah yang melampaui agenda-agenda sempit oligarki maupun partai politik, yang mencerahkan pikiran sekaligus memberdayakan masyarakat terpinggirkan dan tertindas dari segala macam kesusahan hidup. Di Jakarta, kita mendapatkan momentum itu dengan kemenangan Anies-Sandi. Mari mengawal keduanya sejak sedetik setelah sumpah di bawah Al-Qur'an mengawali kepemimpinan mereka.
 
Wallahu a'lam
Editor : Azeza Ibrahim
Sumber : Radio Dakta
- Dilihat 446 Kali
Berita Terkait

0 Comments