BEKASI_DAKTACOM: Sekretaris Daerah Kota Bekasi membuka kegiatan Workshop Penyusunan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan Tingkat Kota Bekasi Tahun 2017 didampingi Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Bekasi bertempat di Hotel Horison Jl. KH. Noer Ali no. 223, Rabu (15/3) pagi.

Kegiatan ini diikuti oleh Kepala Perangkat Daerah se-Kota Bekasi dan beberapa narasumber dari Kementrian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Badan Kepegawaian Daerah, Tim Fasilitasi Analisi Jabatan dan Evaluasi Jabatan Kota Bekasi dan Tim Analisi Jabatan dan Analisi Beban Kerja Perangkat Daerah.

Dalam sambutannya Sekda Kota Bekasi Drs. H. Rayendra Sukarmadji, M.Si mengatakan sesuai dengan UU nomor 5 Tahun 2014, perlu dibangun Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memiliki integritas, Profesional, Netral, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat.

Untuk mewujudkan ASN sebagai bagian dari reformasi birokrasi, perlu ditetapkan ASN sebagai efisiensi yang memiliki kewajiban mengelola dan mengembangkan dirinya dan wajib mepertanggungjawabkan kinerjanya tambahnya.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 maka seyogyanya  perangkat daerah melakukan penyusunan dokumen analisi jabatan, analisi beban kerja, evaluasi jabatan dan kelas jabatan untuk membangun ASN yang profesional dan produktif uangkapnya.

Evaluasi jabatan menurutnya merupakan bagian dari proses manajemen sumber daya manusia yang dugunakan untuk membobot suatu jabatan untuk menghasilkan nilai jabatan (job value) dan kelas jabatan (job class) yang digunakan untuk menentukan besaran gaji yang adil dan layak selaras dengan pekerjaan dan tanggung jawab jabatan tersebut.

Beliau juga berharap tahun 2017 Kota Bekasi dapat menyelesaikan analisi jabatan, analisi beban kerja, evaluasi jabatan dan kelas jabatan untuk seluruh perangkat daerah sehingga say meohon kepada narasumber dari Menpan RB untuk memberikan materi dan melakukan verifikasi untuk terselesaikannnya dokumen evaluasi jabatan dan kelas jabatan.

Ia juga berharap kepada BKN untuk dapat memberikan pendampingan dalam penyusunan ini, dan kepada kepala peranggat daerah agar dapat mengawal penyusunan dokumen ini dengan sungguh-sungguh karena Kota Bekasi harus sudah memiliki kelas jabatan pada tahun 2017. (gie)