Bekasi / Kota /
Follow daktacom Like Like
Selasa, 14/03/2017 13:00 WIB

Dinas PUPR Dituding Jalankan Oligarki Proyek

ilustrasi korupsi
ilustrasi korupsi
BEKASI_DAKTACOM: Puluhan Massa dari Aliansi Pemuda untuk pembangunan Rakyat Kota Bekasi menggelar aksi demo di depan Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bekasi.
 
Mereka menuntut Kepala Dinas PUPR Kota Bekasi untuk mundur dari jabatan. Massa menuding ada persekongkolan jahat antara oknum kepala Dinas dan Sekertaris dinas dalam penyerapan proyek Penunjukan Langsung ( PL Dibawah 200 juta ) dengan kontraktor nakal.
 
"Saya sudah mendapatkan data banyak proyek yang tidak transparan. Di Perumnas tiga Bekasi Timur contohnya proyek saluran dikerjakan asal jadi. Warga merasa dirugikan dengan pekerjaan tersebut," ungkap Hasan Basri selaku Korlap aksi, Selasa (14/3).
 
Basri juga menuding jika Tri Adhianto selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat tidak pantas memimpin karena pendidikanya tidak sesuai dengan jabatan. Hal ini masih menurut Hasan, berimbas pada minimnya pengawasan pengerjaan dilapangan.
 
"Ini uang rakyat ( APBD ) tidak boleh hanya dinikmati kadis dan oknum lain saja. Pembangunan harus di awasi dan evaluasi. Saat ini milyaran rupiah sudah dikucurkan pemerintah untuk antisipasi banjir, nyatanya banjir masih ada di Kota Bekasi. Ada dugaan keras dananya di korupsi pihak Dinas," ungkapnya lagi.
 
Massa mengancam akan memberikan data temuan dan kasjian mereka ke kejaksaan Negri Kota Bekasi untuk di periksa terkait dugaan korupsi tersebut. Mereka juga meminta agar walikota Beksi melakukan evaluasi kinerja PUPR.
 
"Kalo berani publikasi semua proyek PL. Jangan kontraktor nakal yang di pake, ada pubis kontraktor nakal yang sudah tidak dipake," teriaknya.
 
Mereka juga mendesak agar DPRD Kota Bekasi membuat regulasi proyek PL yang ada di PUPR. Transparansi dan ketepatan penggunaan anggaran juga harus di berikan secara on line.
 
"Kita akan terus melakukan pengawasan. Bahkan akan kita berikan data ini ke Kejaksaan, jangan sampai temuan BPK menjadi sesuatu yang biasa. Mungkin saja ada korupsi berjamaah di PUPR," ungkapnya.
Reporter : Warso Sunaryo
Editor : Azeza Ibrahim
- Dilihat 202 Kali
Berita Terkait

0 Comments