MALUKU_DAKTACOM: Ketua Panwaslu kabupaten Maluku Tenggara Barat, Gerson Lambiombir akui ada dua orang Aparatur Sipil Negara yang melakukan praktek politik uang di Kabupaten Maluku Tenggara Barat . Saat ini dua orang Aparatur Sipil Negara tersebut sudah diperiksa oleh Gakumdu tingkat Kabupaten. Pihaknya sudah meminta agar Aparatur Sipil Negara tersebut diberikan sangsi pemecatan atau pidana penjara sesuai dengan ketentuan yang ada.

"Saat ini banyak temuan kita di lapangan, dari mulai ribuan warga yang tidak bisa milih karena tidak memiliki formulir C6, selain tidak mendapatkam rekomendasi capai dan suket. Warga hanya memiliki KTP manual," Ungkapnya.

Pihaknya menyayangkan sosialiasi KPUD dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang tidak melakukan sosialiasi maksimal pada masyarakat terkait penggunaan eKTP dan Suket dalam Pemilukada di daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Hal ini menyebabkan banyak warga yang tidak dapat menggunakan hak pilih.

"Ada warga mau milih tapi tidak dapat DPT, mereka mau pake KTP manual tapi tidak bisa. Sementara blanko eKTP masih susah karena belum dikirim dari pusat, selain itu kesadaran warga mengurus eKTP masih sangat rendah," katanya.

Menurut Garson, Pihak Panwaslu menyerahkan temuan ini kepada Gakumdu dan meminta agar setiap pasangan calon memberikan data akurat terkait pelanggaran yang terjadi selama pelaksanaan Pemilukada. Sementara pihaknya mengatakan bahwa kemungkinan besar Pemilukada yang bermasalah tidak dapat dilakukan pemilihan ulang karena masing-masing kecamatan sudah berlangsung Pemilukada, dan hari ini memasuki pleno penghitungan terakhir pada setiap kecamatan.

"Jika Pemilu ulang saya rasa masih belum bisa, karena masing-masing TPS sudah melakukan pencoblosan," pungkasnya.