Bekasi / Kota /
Follow daktacom Like Like
Senin, 13/02/2017 06:30 WIB

SMP Negeri di Kota Bekasi Paling Banyak Belum Terakreditasi

SMP Negeri 12 Bekasi
SMP Negeri 12 Bekasi
BEKASI_DAKTACOM: Dinas Pendidikan Kota Bekasi menyatakan, sejumlah sekolah negeri di wilayah setempat yang belum terakreditasi oleh Badan Akreditasi Sekolah (BAS) Provinsi Jawa Barat.
 
Sekolah yang paling banyak belum terakreditasi adalah tingkat SMP.
 
"Mayoritas nilai mereka masih di bawah 60 point, karena untuk mendapat akreditasi mereka harus di atas 60 point," kata Kepala Bidang Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Agus Enap, Ahad (12/2).
 
Agus mengungkapkan, mayoritas sekolah yang belum memperoleh akreditasi adalah sekolah yang menggunakan bangunan baru.
 
Selama ini, kata dia, sekolah tersebut masih menumpang atau bergabung di bangunan milik sekolah yang lain.
 
"Selain bangunan baru beroperasi, pihak sekolah juga belum menyerahkan jumlah kelulusan para siswa, sehingga tim penilai akreditasi (TPA) belum bisa melakukan penilaian," ujar Agus.
 
Agus mencatat, dari 251 SMP Negeri di wilayah setempat, yang belum terakreditasi mencapai 25 unit sekolah. Untuk SD Negeri, kata dia, dari 640 unit masih ada 20 unit sekolah yang belum terakreditasi.
Lalu untuk tingkat SMA Negeri, dari 98 unit rupnya masih ada enam sekolah yang belum terakreditasi.
 
"Terakhir untuk SMK Negeri, dari 131 sekolah masih ada delapan sekolah yang belum terakreditasi," ungkapnya.
 
"Sekolah yang terakreditasi A, nilainya di atas 90 point," tambahnya.
 
Hingga saat ini, lembaganya tetap fokus mengawasi sistem belajar dan seluruh bangunan SD dan SMP di wilayah setempat. Sedangkan untuk tingkat SMA dan SMK, saat ini telah menjadi tanggungjawab Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
 
"Tahun ini, kewenangan SMA dan SMK sudah ditangan provinsi, mulai dari pemeliharaan bangunan, pengadaan alat tulis kantor (ATK) hingga gaji pegawai," jelas Agus.
 
Anggota Komisi IV DPRD Kota Bekasi, Daddy Kusradi mengaku khawatir keberadaan sekolah yang belum terakreditasi oleh BAS bisa membuat mutu pendidikan menjadi lemah.
 
"Jangan dijadikan sekolah itu baru, karena jangan-jangan mutu pendidikan itu yang tidak masuk penilaian tim akreditasi," kata Daddy.
 
Meski begitu, Daddy berharap, pemerintah daerah bisa memberikan pengawasan terhadap sistem belajar mengajar seluruh siswa.
 
Sehingga, kualitas pendidikan bagi sekolah tersebut bisa disejajarkan dengan sekolah lain yang sudah terakreditasi.
 
"Akreditasi ini kan basisnya penilaian sistem pengajaran juga, jadi dinas terkait harus melakukan pengawasan terhadap kegiatan belajar dan mengajar," ujar Daddy.
Editor : Azeza Ibrahim
Sumber : Wartakota
- Dilihat 545 Kali
Berita Terkait

0 Comments