Selasa, 07/02/2017 06:00 WIB
Politisi PDIP: Jangan Adu Domba Masyarakat dengan Isu PKI
Andreas Hugo Pareita
JAKARTA_DAKTACOM: Momentum Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2017 ini idealnya dijadikan pesta demokrasi yang sportif, bersih, jujur dan berkeadaban. Pemerintah harus mampu manjadikan kesempatan baik ini sebagai pendidikan politik bagi seluruh lapisan masyarakat. Namun yang terjadi saat ini masih jauh dari kata ideal, informasi tidak jelas berseliweran di tengah-tengah masyarakat, membuat resah bahkan berpotensi mengadu domba, saling tuduh satu sama lain.
Anggota Komisi I DPR RI, Andreas Hugo Pareita menegaskan kepada Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu dan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, agar mampu berperan memberikan suasana yang aman dan tenang bagi masyarakat. Jangan sampai persaingan politik yang tidak sehat, seperti isu kebangkitan komunisme mengadu domba masyarakat.
“Tapi apabila tidak ada, jangan ini dijadikan sebagai isu mengadu domba masyarakat kita. Apalagi saat ini menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), terutama untuk DKI Jakarta. Ini digiring bisa membahayakan masyarakat kita," tandasnya.
Penegasan tersebut dia sampaikan saat Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Menteri Pertahanan dan Panglima TNI, di ruang sidang Komisi I, Nusantara II, Senin (6/2). Andreas Hugo mempertanyakan isu kebangkitan partai terlarang, yaitu Partai Komunis Indonesia (PKI). Dalam rapat kerja yang dipimpin Wakil Ketua Komisi I DPR TB Hasanuddin.
"Kita setuju, kita sepakat, bahwa yang namanya bahaya laten komunis ini perlu kita waspadai. Meskipun kita ketahui di dunia ini induk semangatnya sekarang sudah mati suri, bahkan ada yang sudah tidak kelihatan bekasnya lagi," ujar Politikus PDIP itu.
Berkali-kali dia meminta kepada Menteri Pertahanan dan Panglima TNI agar jangan sampai masyarakat diadu domba hanya karena persaingan politik yang tidak sehat. "Kalau memang ada ya bagaimana kita mengatasi, menindaklanjuti apa yang kita maksud bahaya laten komunis. Kalau tidak ada, jangan dijadikan ini sebagai isu mengadu domba masyarakat kita," kata Andreas.
Menurutnya, isu yang berkembang di masyarakat mengarah pada upaya saling tuduh antar kelompok. Dengan demikian, dia meminta Menhan agar menjelaskan persoalan bangkitnya komunisme. Kalau memang isu tersebut benar adanya maka harus ada tindakan dan jangan dibiarkan, karena komunis adalah bahaya laten.
Andreas menjelaskan, menjelang pilkada semua isu dapat dipolitisasi untuk kepentingan tertentu. "Maksud kita memang baik, tapi kemudian ini digiring bisa membahayakan masyarakat kita,"katanya.
Politisi PDI Perjuangan ini menambahkan, dirinya tidak ingin isu kebangkitan paham komunis atau Partai Komunis Indonesia (PKI) di Indonesia dijadikan alat untuk mengadu domba masyarakat. Hal ini lantaran dalam beberapa kesempatan Ryamizard mengatakan adanya potensi paham komunis kembali bangkit di Indonesia. Rapat Kerja Komisi I dengan Menhan dan Panglima TNI yang awalnya terbuka untuk umum kemudian digelar secara tertutup.
| Editor | : | |
| Sumber | : | Dpr.go.id |
- Peringati HUT Golkar ke 59 DPD Golkar Kota Bekasi Ajak Para Kader dan Simpatisan Bershalawat
- PKS Kota Bekasi Sesalkan Sikap Pemkot Batalkan Penggunaan Stadion Patriot
- Resmi Gabung PPP, Sandiaga Ngaku Ikhlas Jika tak Diusung Jadi Bakal Cawapres
- Buntut Gibran-Prabowo, PDIP Atur Kader Kepala Daerah Terima Tamu
- Dukung Prabowo, Jokowi Pressure Megawati?
- Maksimal Perjuangkan Aspirasi, Anggota Dewan Ushtuchri Tuai Pujian Konstituen
- Jokowi: Menteri Nasdem Bisa Direshuffle
- Jokowi Tidak Akan Dukung Prabowo
- Warga Jabar Puas Pada Kinerja Ridwan Kamil
- Dewan Mahfudz Abdurrahman Berbagi 10 Ribu Bingkisan Lebaran
- Jika Pemilu Ditunda, Aktivis 98 Siapkan Pemerintahan Transisi
- Ridwan Kamil dan Dedi Mulyadi Berpeluang di Pilgub Jabar
- Golkar Solid Usung Airlangga sebagai Capres 2024
- Ridwan Kamil Kalahkan Sandi Uno dan AHY Sebagai Capres Alternatif Versi Litbang Kompas
- Gerindra Dalam Turbulensi
0 Comments