BEKASI_DAKTACOM:  Imperialime belum mati. Hanya bedanya, penjajah model baru ini tidak lagi menggunakan kekuatan fisik dengan mengirim tentara dan kemudian menguasai wilayah satu negara. Negara imperialis menggunakan idiologinya untuk mencengkeram  suatu negara. Inilah gaya baru imperialisme  atau neoinperialisme.

Negara-negara imperialis ini tak berubah dari dulu. Mereka adalah negara-negara Barat Kristen yang dipimpin oleh Amerika. Setelah berhasil menghancurkan blok Timur yang dipimpin oleh Uni Soviet, kini mereka mengarahkan senjatanya ke dunia Islam. Pasalnya, benih-benih kebangkitan Islam tumbuh subur di negeri-negeri Islam.

 Demikian dipaparkan  Prof. Dr. Ing. Fahmi Anhar, Peneliti BIG, Bakosurtanal dan dosen Universitas Pramadina Jakarta pada  taklim bulanan Radio Dakta, berlangsung Ahad (26/4/15, di aula Radio Dakta, Jl. Agusalim, 77,  Bekasi.

Menurutnya, Barat sangat memahami bahaya kebangkitan Islam itu bagi mereka. Makanya mereka menyusun  strategi untuk  menghadang kebangkitan itu sejak awal. Pada tahun 2003, Amerika membiayai  RAND Corporation –sebuah lembaga riset  kebijakan global yang berbasis di Amerika Serikat, dan dibiayai pemerintah AS-untuk mengkaji perkembangan Islam.

“Mereka mengeluarkan hasil kajian teknik berjudul “Civil Democratic Islam”. Dari hasil kajian itu itu mereka  membagi umat  islam ke empat kelompok yakni fundamentalis, tradisional, modernis, dan sekularis.” Papar Fahmi.

Kelompok fundamentalis didefinisikan sebagai kalangan yang menolak demokrasi dan budaya Barat,  menginginkan sebuah negara otoritarian yang menarapkan hukum Islam, serta menggunakan penemuan dan teknologi modern untuk mencapai tujuan mereka. Kelompok tradisional is, dicirikan sebagai suatu masyarakat  yang konservatif, mencurigai modernitas, inovasi, dan perubahan. Kelompok modern  menginginkan dunia Islam  menjadi bagian  modernitas global. Mereka  ingin memodernkan dan mereformasi  Islam dan menyesuaikan dengan zaman.  Sedangkan kelompok sekularis dicirikan sebagai kalangan yang menginginkan dunia Islam dapat menerima pemisahan antara agama dan negara seperti yang dilakukan  negara-negara demokrasi di Barat, dengan membatasi agama hanya pada lingkup individu, papar Fahmi.**