Wasekjen PBNU : Pernyataan Ahok memancing kemarahan warga Nahdliyin
Wasekjen PBNU, Masduki Baidhowi mengaku munculnya kemarahan warga Nahdliyin atas pernyataan Ahok dalam sidang ke-8 kasus penistaan agama.
"Seperti kita ketahui kan sejauh ini ketika terjadi pergolakan akibat kasus penistaan agama oleh Ahok para ulama dari PBNU cenderung bersikap netral untuk meredam kegaduhan yang terjadi, namun ketika saat sidang kemarin Rois "Aam PBNU dilecehkan maka tidak hanya umat islam secara umum namun warga Nahdliyin juga marah", kata Masduki Baidhowi kepada Dakta, Kamis (2/2).
Masduki menilai pernyataan dari tim kuasa hukum Ahok terkesan seolah-olah menuding Ma'ruf Amin termasuk dalam aliansi politik dari mantan Presiden SBY dalam sidang penistaan agama pada Selasa (31/1) lalu.
"Ini kan dalam berbagai sosial media masih kerap disebutkan, mungkin maksudnya menyerang Pak SBY, tapi kan kesannya menunjukkan bahwa Kiai (Ma'ruf Amin) ini adalah aliansi politik dari Pak SBY. Itu yang kami tersinggung", tambahnya.
Pada sidang ke-8 kasus penistaan agama pada Selasa (31/1) lalu tim kuasa hukum dari terdakwa Ahok mempertanyakan keterkaitannya antara saksi Ketum MUI, Ma'ruf Amin dengan SBY karena mereka menegaskan bahwa saksi pernah melakukan pertemuan dengan pasangan Agus-Sylvi dan melakukan percakapan dengan SBY.
Sontak hal ini menimbulkan kemarahan dari warga Nahdliyin karena dianggap melecehkan pimpinan mereka. Bahkan dikabarkan GP Anshor Jember siap turun ke Jakarta apabila tidak ada permintaan maaf dari Ahok dan kuasa hukum mereka.
Reporter | : | |
Editor | : | Dakta Administrator |
- Mengapa RRC- PKC buru-buru mengundang Prabowo?
- Pekerjaan Rumah Menanti Hadi dan AHY
- Haram Golput, Pilih Pemimpin yang Mampu Menjaga Agama dan Negara
- Pengamat militer Connie Rahakundini Bakrie : Prabowo Subianto Hanya Akan Menjabat Sebagai Presiden Selama Dua atau Tiga Tahun Apabila Terpilih Dalam Pemilu 2024
- Anies Sebut Film 'Dirty Vote' Cara Rakyat Respons Kecurangan
- Cara Top Up Genshin Impact Murah: Menambah Kristal Tanpa Merusak Dompet
- DPR BUKAN LAGI RUMAH RAKYAT, ASPIRASI PEMAKZULAN JOKOWI DIPERSEKUSI?
- Etika Politik "Endasmu Etik"
- PENGUSAHA JANGAN LEBAY, KAITKAN BOIKOT PRODUK TERAFILIASI ISRAEL DENGAN ANCAMAN PHK MASSAL!
- Eddy Hiariej Terima Rp3 M atas Janji SP3 Kasus Helmut di Bareskrim
- KPU Masih Analisis Sistem soal Dugaan Kebocoran Data DPT Pemilu 2024
- Beban Berat Nawawi Pulihkan Kepercayaan KPK
- Bareskrim Selidiki Peretasan Data Pemilih di KPU
- Panja DPR-Kemenag Tetapkan Biaya Haji 2023, Jamaah Harus Bayar Rp 56 Juta
- Boikot Produk Terafiliasi Israel di Indonesia Bisa Melalui Penerapan UU JPH
0 Comments