Selasa, 31/01/2017 14:00 WIB
Komisi V Desak Penggunaan Dana Desa Lebih Transparan
Nizar Zahro
JAKARTA_DAKTACOM: Komisi V DPR RI mendesak Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDT-T) serta Kementerian keuangan (kemenkeu) untuk lebih transparan dalam panyaluran dan penggunaan dana desa di tahun 2017. Adanya 87 laporan yang akan ditindaklanjuti oleh KPK dari 362 laporan, mengindikasikan penyaluran dan penggunanan dana desa masih bermasalah.
"Kami mendesak kepada kemendes agar penyaluran dan penggunaan dana desa untuk di evaluasi. Selain itu kami juga mengapresiasi sikap KPK yang akan menindaklanjuti laporan penyelewengan dana desa," ujar Moh. Nizar Zahro Anggota Komisi V DPR RI, selasa (31/01).
Politisi dari Fraksi Gerindra ini juga menambahkan, penyaluran dana desa merupakan bentuk dari desentralisasi fiskal yang bertujuan untuk memberdayakan potensi desa dan mengakomodir kebutuhan desa. Sehingga ujungnya akan tercipta kesejahteraan masyarakat desa.
"Namun, kalau penyaluran dan penggunaannya tidak tepat sasaran maka tujuan untuk kesejahteraan masyarakat di desa tidak akan pernah tercapai," tuturnya
Terlebih lagi Badan Pusat Statistik (BPS) pernah merilis angka kemiskinan yang merupakan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) pada Maret 2016. Hasilnya mengejutkan. Sebab angka kemiskinan di pedesaan meningkat menjadi 14,11 persen. Padahal sebelumnya, berdasar hasil Susenas September 2015, angka kemiskinan sebesar 14,09 persen.
"Jadi dari september 2015 - maret 2016 terjadi kontradiksi. Disatu sisi, anggaran dari APBN banyak digelontorkan ke desa, sedangkan kemiskinan di desa justru meningkat. Ini khan ada apa? Kontradiksi semacam itu jangan sampai terjadi di 2017. Karenanya, kami meminta kemendes dan kemenkeu untuk lebih transparan dalam penyaluran dan penggunaan dana desa Tahun Anggaran 2017 ini," ungkapnya
Politisi dari dapil Madura ini juga mempertanyakan kinerja dari pendamping desa. Menurutnya, 87 laporan yg ditindaklanjuti oleh KPK dari 362 laporan, menunjukkan kinerja dari pendamping desa juga belum maksimal.
"Harusnya adanya pendamping desa bisa mencegah penyelewengan dana desa. Jangan sampai justru pendamping desa menjadi oknum yg bermain - main dengan dana desa," pungkasnya.
| Reporter | : | |
| Editor | : |
- Peringati HUT Golkar ke 59 DPD Golkar Kota Bekasi Ajak Para Kader dan Simpatisan Bershalawat
- PKS Kota Bekasi Sesalkan Sikap Pemkot Batalkan Penggunaan Stadion Patriot
- Resmi Gabung PPP, Sandiaga Ngaku Ikhlas Jika tak Diusung Jadi Bakal Cawapres
- Buntut Gibran-Prabowo, PDIP Atur Kader Kepala Daerah Terima Tamu
- Dukung Prabowo, Jokowi Pressure Megawati?
- Maksimal Perjuangkan Aspirasi, Anggota Dewan Ushtuchri Tuai Pujian Konstituen
- Jokowi: Menteri Nasdem Bisa Direshuffle
- Jokowi Tidak Akan Dukung Prabowo
- Warga Jabar Puas Pada Kinerja Ridwan Kamil
- Dewan Mahfudz Abdurrahman Berbagi 10 Ribu Bingkisan Lebaran
- Jika Pemilu Ditunda, Aktivis 98 Siapkan Pemerintahan Transisi
- Ridwan Kamil dan Dedi Mulyadi Berpeluang di Pilgub Jabar
- Golkar Solid Usung Airlangga sebagai Capres 2024
- Ridwan Kamil Kalahkan Sandi Uno dan AHY Sebagai Capres Alternatif Versi Litbang Kompas
- Gerindra Dalam Turbulensi
0 Comments