Aksi Damai 4 November
Alumni IPB Turun Demo Jumat
JAKARTA_DAKTACOM: Para alumnus Institut Pertanian Bogor (IPB) yang terhimpun dalam sejumlah wadah, akan ambil bagian bersama berbagai elemen bangsa yang lain dalam demo nasional pada Jumat, 4 November 2016, di Ibukota. Mereka adalah Keluarga Alumni Lembaga Dakwah Kampus (KA-LDK), Forum Silaturahmi Alumni BKIM (Badan Kerohanian Islam Mahasiswa) IPB, Koordinator Nasional ADK (Alumni Dakwah Kampus), dan Himpunan Alumni IPB Peduli NKRI.
KA-LDK menghimpun alumni aktivis LDK dari sejumlah perguruan tinggi seperti IPB, Universitas Airlangga, Brawijaya, Universitas Indonesia, Universitas Nasional Sebelas Maret, Universitas Nasional Jakarta, Universitas Tadulako, dan sebagainya.
Farhat Umar, koordinator KA-LDK, memperingatkan, pemerintah dan elite politik jangan menjadikan kasus penistaan agama (blasphemy) oleh Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai komoditas ‘politik dagang sapi’.
"Ahok harus diperoses secara hukum. Jangan dijadikan komoditas untuk bargaining politik, bagi-bagi atau tukar-menukar kekuasaan," tandas Farhat.
Ia mengingatkan, sangat berbahaya jika penguasa terus mengulur-ulur kasus Ahok.
"Penistaan agama oleh Ahok ini sudah menjadi persoalan nasional, bahkan internasional. Kalau dibiarkan berlarut-larut, akan menggelindingkan bola salju kekecewaan rakyat," tuturnya.
Untuk itu, KA-LDK akan turun berdemo bersama elemen-elemen umat lainnya di Jakarta, Jumat besok.
Unjuk rasa juga akan diikuti alumni IPB yang pernah berkiprah di BKIM. Ratusan pengusaha, akademisi, dan intelektual ini berhimpun dalam komunitas Whatsapp Group FSA-BKIM IPB. Di antaranya adalah Prof Didin Hafidhuddin, AM Saefuddin, dan Dr Adian Husaini.
Adian mengatakan, demo 4 November ini murni persoalan aqidah. "Tidak mungkin money politic mampu menggerakkan demo besar berkali-kali di berbagai kota di Tanah Air. Tidak mungkin uang menggerakkan ratusan ribu orang datang ke Ibukota untuk demo. Ini semua karena keyakinan yang diusik Ahok.
Bayangkan, ucapan Ahok berarti menyebut ayat Quran berbohong dan ulama seperti Buya Hamka berdusta," jelas anggota Dewan Pembina Dewan Dakwah ini.
Demo Jumat besok juga diserukan Koordinator Nasional ADK. Wadah ini menghimpun puluhan ribu mantan aktivis dakwah kampus di Indonesia, termasuk IPB.
Ganden Arkadi, salah satu pendiri Grup Facebooker Ikatan Alumni IPB yang beranggotakan belasan ribu orang, mengungkapkan, pihaknya telah membuat jajak pendapat tentang apakah alumni IPB akan terlibat dalam demo 4 November. Hasilnya, sebanyak 400 anggota menyatakan setuju, dan hanya 21 anggota yang menolak.
Keterlibatan tersebut dikonkretkan melalui wadah komunitas Alumni IPB Cinta NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) yang diinisiasi oleh pengusaha muda Sirod M Rasoma dan Chaidir Ritonga. Chaidir adalah Ketua Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Alumni IPB Sumatera Utara periode 2014-2018.
Dalam konferensi pers di Cafe Taman Koleksi IPB Jl Raya Pajajaran Bogor, Rabu (2/11), Alumni IPB Cinta NKRI mengajak alumni IPB untuk berunjuk rasa pada Jumat besok.
"Tuntutan kami adalah penegakan supremasi hukum atas Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok," ujar Sirod.
Alumnus Fakultas Tekhnologi Pertanian ini menambahkan, pemerintah jangan membiarkan keutuhan NKRI terancam hanya gara-gara seorang Ahok.
Sebelumnya, lulusan Magister Pertanian IPB tahun 2004, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), memperingatkan bahwa banyak di dunia ini orang rela mengorbankan jiwanya demi akidah.
Dalam konferensi pers di Puri Cikeas, Rabu (2/11), SBY yang desertasinya ‘Pembangunan Pertanian dan Pedesaan Sebagai Upaya Mengatasi Kemiskinan dan Pengangguran: Analisis Kebijakan Ekonomi dan Fiskal’ diuji oleh Bunasor Sanim, Bonar M Sinaga, Heriyanto, Hermanto Siregar, Parulian Hutagaol, dan Khairil Anwar Notodipuro, mengajak untuk kembali ke pangkal kegaduhan nasional yaitu ulah Ahok.
"Pak Ahok Gubernur Jakarta diangap menistakan agama. Ayo kita kembali ke situ dulu. Penistaan agama itu secara hukum tidak boleh dan dilarang. Kembali ke sistem hukum kita, kembali ke KUHP kita. Di Indonesia sudah ada yurisprudensi, sudah ada preseden, sudah ada penegakan hukum di waktu yang lalu menyangkut urusan ini. Yang terbukti bersalah juga telah diberikan sanksi," tuturnya.
"Jadi kalau ingin negara kita ini tidak terbakar oleh amarah para penuntut keadilan, Pak Ahok ya mesti diproses secara hukum. Jangan sampai beliau dianggap kebal hukum. Ingat equality before the law. Itu bagian dari demokrasi, negara kita negara hukum," tandas SBY.
Editor | : | Dakta Administrator |
Sumber | : | Nurbowo |
- Mengapa RRC- PKC buru-buru mengundang Prabowo?
- Pekerjaan Rumah Menanti Hadi dan AHY
- Haram Golput, Pilih Pemimpin yang Mampu Menjaga Agama dan Negara
- Pengamat militer Connie Rahakundini Bakrie : Prabowo Subianto Hanya Akan Menjabat Sebagai Presiden Selama Dua atau Tiga Tahun Apabila Terpilih Dalam Pemilu 2024
- Anies Sebut Film 'Dirty Vote' Cara Rakyat Respons Kecurangan
- Cara Top Up Genshin Impact Murah: Menambah Kristal Tanpa Merusak Dompet
- DPR BUKAN LAGI RUMAH RAKYAT, ASPIRASI PEMAKZULAN JOKOWI DIPERSEKUSI?
- Etika Politik "Endasmu Etik"
- PENGUSAHA JANGAN LEBAY, KAITKAN BOIKOT PRODUK TERAFILIASI ISRAEL DENGAN ANCAMAN PHK MASSAL!
- Eddy Hiariej Terima Rp3 M atas Janji SP3 Kasus Helmut di Bareskrim
- KPU Masih Analisis Sistem soal Dugaan Kebocoran Data DPT Pemilu 2024
- Beban Berat Nawawi Pulihkan Kepercayaan KPK
- Bareskrim Selidiki Peretasan Data Pemilih di KPU
- Panja DPR-Kemenag Tetapkan Biaya Haji 2023, Jamaah Harus Bayar Rp 56 Juta
- Boikot Produk Terafiliasi Israel di Indonesia Bisa Melalui Penerapan UU JPH
0 Comments