Rabu, 15/04/2015 15:31 WIB
Anggota Komisi B DPRD, Solecha:
Infrastruktur Menjadi Prioritas Untuk Majukan Perekonomian
DPRD selain mempunyai fungsi pengawasan dan budgeting, DPRD juga menjadi mitra kerja bagi pemerintah Kota Bekasi untuk melaksanakan pembangunan. Untuk mengetahui sejauh mana hubungan DPRD dengan pemerintah Kota Bekasi dalam melaksanakan pembangunan, berikut ini wawancara Imran Nasution dari Dakta.com dengan Sholecha anggota DPRD dari komisi B, saat ia berkunjung ke Radio Dakta, Rabu (15/4/15). Berikut hasil wawancaranya.
Imran: Sebagai anggota DPRD komisi B yang membidangi masalah pembangunan, seperti apa bapak melihat pembangunan di Kota Bekasi ini?
Solecha: Kalau proses pembangunan di Kota Bekasi, berjalan sangat pesat.
Imran: Sisi mana yang perlu dibenahi di Kota Bekasi?
Solecha: Pembangunan ini berjalan dengan pesat, tetapi memang masih ada kekurangann yang perlu diperbaiki dan menjadi skala prioritas, seperti pembangunan sentral ekonomi yang harus diselaraskan dengan pembangunan infrastruktur.
Imran: Artinya kita membangun sentral ekonomi akan maju, jika infrastrukturnya di siapkan juga, begitu maksud bapak ?
Solecha: Ya tentu, karena infrastuktur itu adalah sarana yang utama, bagaimana ekonomi kita bisa tumbuh kalau sarana infrastruktur tidak membaik.
Imran: Dari segi sarana infrastuktur ini termasuk jalan, jembatan apa kekurangnnya menurut bapak?
Solecha: Tentunya pemerintahpun tidak terlepas juga dengan lembaga daerah, dan yang pasti harus sesuai dengan tupoksinya masing-masing.
Kalau infrastruktur yang sekarang ini dilakukan memang ada kekurangan, karena memang bapak Wali Kota dengan Wakil Wali Kota juga manusia, tapi bagaimana kita sebagai mitra dari pemerintah ini untuk terus memotivasi dan mendorong pemerintah agar terus memberikan yang terbaik.
Imran: Apa hambatan pembangunan di kota Bekasi? Apa soal regulasi atau pelaksanaanya?
Solecha: Untuk pelaksanaan kegiatan itu memang ada regulasi yang cukup panjang, meski ada anggaran namun pemerintah tak bisa menggunakan dana itu begitu saja harus ada payung hukum yang jelas. Jika main dilaksanakan saja, nantinya malah menyalahi tak ada payung hukumnya bisa menjadi persoalan.
Masyarakat sekarang punya hak untuk menyampaikan apa yang mereka rasakan apalagi sesuatu tidak sesuai dengan harapannya.
Imran: Artinya DPRD ingin merespon keinginan rakyat, tapi jangan melanggar regulasi.
Solecha: Ya karena semua diatur, kalau uang pribadi ya hari ini diminta, hari ini ada. Tapikan permasalahannya ini uang negara pasti ada pertanggungjawabannya.
Editor | : | |
Sumber | : | Ulil Albab |
- Musrenbang Virtual, Inovasi Pemkot Bekasi Menyerap Aspirasi Warga
- Menilik Sejarah Islam di Bumi "Serambi Mekah" Aceh
- Habib Rizieq: Saya Sudah Tiga Kali Ditangkap…
- Dituduh Tokoh Islam Radikal, Ini Jawaban Dr Zakir Naik
- Jika Terbukti Benar, Penyadapan Melanggar UU ITE
- Melecehkan KH Ma'ruf Amin, GNPF MUI Akan Melaporkan Ahok
- Percakapan K.H Ma'ruf Amin dan SBY, Agus Hermanto : Klarifikasi yang Sebenar-benarnya
- Menyudutkan K.H Ma'ruf Amin, Dr. Adian Husaini : Ahok dan Kuasa Hukumnya Gagal Paham!
- Kanwil DJP Jabar II Ajak Pelaku Usaha Sadar Pajak
- Wacana Interpelasi Diluncurkan PGRI Demo
- Pedagang Daging Mogok, Apa Kata Hendri Saparini
- LIRA: Reshuffle Kabinet Harus Terbuka ke Publik
- Ustadz Ali Muktar: Masih bolehkah kami mendirikan masjid?
- Islam Nusantara Untuk Mengotak-ngotakkan Islam
- Dana Aspirasi Rp. 20 Miliar Berpotensi untuk di Korupsi
0 Comments