Selasa, 30/08/2016 11:00 WIB
Dinkes Kabupaten Bekasi Miliki Hutang Rp 11,2 Miliar
BEKASI_DAKTACOM: Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bekasi, Jawa Barat memiliki hutang Rp11,2 Milliar untuk membayar jaminan kesehatan daerah di rumah sakit swasta dan daerah setempat.
"Dengan perincian Rp9,2 miliar hutang di rumah sakit swasta dan sisanya RSUD Kabupaten Bekasi," kata Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Khusus pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi, Masrikoh di Kabupaten Bekasi, Senin (29/8).
Menurut dia hutang ini akan dibayar setelah anggaran belanja tambahan 2016 sudah keluar. Ini digunakan untuk membayar hutang pembiayaan jaminan kesehatan daerah.
"Dalam hutang ini sudah dilakukan audit oleh BPK dan akan dibayar pada 2016 dengan anggaran belanja tahunan," katanya
Pada 2016 Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi mencatat 468 Ribu penerima jaminan kesehatan daerah menurut nama dan alamatnya. Tetapi data akan terus bertambah seiiring dengan kondisi perekonomian yang terjadi saat ini.
"Ini juga disebabkan oleh perusahaan-perusahaan yang melakukan pemecatan secara tidak hormat kepada karyawannya. Sehingga banyak pekerja yang tidak berpenghasilan lagi," katanya.
Ia menambahkan secara data penerima jaminan kesehatan daerah ini bisa dibakukan agar tidak berpeluang menambah lagi.
Setelah itu bila data penerima sudah sesuai dan tidak bertambah lagi, akan dibuatkan peraturan bupati. Ini diperuntukkan mengunci agar jamkesda tidak membengkak kembali.
Selain itu dalam aturannya harus bersikap tegas, dikarenakan setiap tahun daerah setempat mencetak pengangguran lebih dari 1000 orang dari perusahaan yang ada disini.
Lanjut Masrikoh menjelaskan pada dasarnya pemenuhan jaminan kesehatan daerah ini bisa dikondisikan atau dihapus, karena sudah ada BPJS yang lebih mudah diakses oleh semua golongan.
Ini juga disebabkan oleh kelalaian pemerintah daerah dalam mengatur pola aturan guna memberikannya. Selain itu juga ditemukan kasus penerima jamkesda. Penerimanya malah ditujukan untuk orang-orang yang memiliki penghasilan lebih daripada dibawahnya.
"Untuk itu perlunya pemerintah untuk dilakukan survey ulang penerima jamkesda," katanya
Editor | : | |
Sumber | : | Antaranews |
- Tiga Partai Besar Tunggu Keputusan, Kinerja Gakkumdu Kabupaten Bekasi Dipertaruhkan
- Bawaslu Putuskan PPK Cikarang Barat Bersalah Saat Lakukan Pleno
- Pemkab Bekasi Rotasi-Mutasi Sebanyak 153 ASN Eselon III dan IV
- FajarPaper Gelar Donor Darah Untuk Jaga Ketersediaan Stok Darah Selama Ramadhan
- Merek Produk Alat Rumah Tangga Inovatif BOLDe, Buka Store di AEON Deltamas
- Pemerintah Kabupaten Bekasi Bergerak Cepat dalam Pemulihan Dampak Longsor di Kampung Legok Cariu Bojongmangu
- Tingkatkan Generasi Pintar di Indonesia, LPCK Gelar Kegiatan CSR Lippo Cikarang Mengajar
- Pemkab Bekasi Terus Berinovasi Dekatkan Layanan Publik Melalui Botram
- Polsek Cikarang Barat Tangkap Pelaku Perampasan Motor yang Sebabkan Wanita Terseret
- Sebar Tagar OnengkanBekasi, Rieke Maju Sebagai Cabup di Pilkada Kabupaten Bekasi?
- Gagalkan Aksi Begal di Setu, Pj Bupati Bekasi Beri Penghargaan Bagi Paspampres
- Respon Kasus Wanita Pertahankan Motor Hingga Terseret, Pj Bupati Perintahkan Camat Bantu Patroli Polisi
- FajarPaper Mendorong Pembangunan Generasi Unggul Melalui Beasiswa Prestasi untuk 239 Anak Karyawan
- Komitmen Terhadap Pembangunan Rumah Ibadah, Lippo Bangun Masjid Lippo Cikarang 2
- Bantu Perbaiki Akses Jalan Warga, Kodim 0509 Kabupaten Bekasi Laksanakan TMMD
0 Comments