Wawancara /
Follow daktacom Like Like
Selasa, 14/04/2015 10:30 WIB
Muhammad Shohibul Iman:

Ujian Nasional Dibutuhkan Untuk Pemetaan Pendidikan Nasional

Wakil Ketua Komisi X DPR, Muhammad Sohibul Iman
Wakil Ketua Komisi X DPR, Muhammad Sohibul Iman
Ujian Nasional (UN), untuk SMA, SMK dan MA sudah dimulai sejak sejak 13 April hingga 15 April. Banyak kalangan terutama orangtua siswa yang masih mempertanyakan tujuan UN. Apalagi setelah Kemendikbud tak lagi menjadikan UN sebagai syarat kelulusan. Lalu mengapa UN tetap dilaksanakan. Untuk mengetahui mengapa pemerintah ngotot melaksanakan UN, Dhany Wahab dari Radio Dakta mewawancarai Wakil Ketua Komisi X DPR, Muhammad Sohibul Iman, pada Senin (13/4/15). Berikut wawancaranya.
 
Dhany Wahab: UN tak lagi menjadi syarat kelulusan bagi siswa, lalu apa tujuan dilaksanakan Ujian Nasional?
 
Muhammad Sohibul Iman: Terkait dengan masalah tujuan UN ini, sebetulnya yang seharusnya dipahami masyarakat sejak dahulu adalah ada 4 fungsi yaitu pertama sebagai penentu kelulusan, ke dua pemetaan kualitas pendidikan nasional, ketiga menjadi alat untuk naik kejenjang yang lebih tinggi dan yang keempat adalah sebagai alat pemerintah untuk memberikan bantuan kepada sekolah-sekolah yang masih berada di bawah kualitas standar.
 
Sekarang ini fungsi pertama dibuang, itu sebagai penentuan kelulusan ini tidak ada, tetapi 3 fungsi yang lain ini kan masih ada, dan kami dari komisi 10 menyetujui masalah tentang hilangnya penentu kelulusan, karena penentu kelulusan sekarang ada ditangan sekolah. Kami menekankan bahwa 3 fungsi ini harus betul-betul diperhatikan oleh pemerintah, jangan hanya sekedar mengatakan sebagai sumber pemetaan saja, tapi nanti ketika peta itu kita dapatkan, intinya kan adalah jika kita mengetahui peta poposi kita seperti apa mengenai pendidikan kita.
 
Di situ pemerintah harus melakukan fungsi-fungsi itu, untuk betul-betul meningkatkan kualitas pendidikan sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi, jangan sampai setiap tahun kita UN lagi tidak ada upaya-upaya untuk meningkatkan perbaikan itu, termasuk tadi fungsi yang keempat bagaimana pemerintah dengan peta itu melihat sekolah-sekolah mana, daerah mana yang perlu perhatian khusus untuk supaya pendidikannya sederajat ditingkat nasional.
 
Dhany Wahab: Kalau untuk tujuan awal yaitu penentu kelulusan sudah tidak lagi menjadi target atau fungsi dari Ujian Nasional, lantas apa efektivitas atau relevansi pelaksanaan ujian nasional itu dan berapa biaya yang dikeluarkan kira-kira ?
 
Muhammad Sohibul Iman: Ya kalau tiga fungsi yang lain itu dijalankan dengan baik, sebetulnya itu sangat bermanfaat, justru ketika dihilangkan fungsi penentu kelulusan, maka tiga fungsi yang lain ini harus menjadi perhatian yang sangat serius, kalau itu betul-betul dijalankan pemerintah dan Kemendikbud, saya rasa setiap tahun kita akan melihat peta kualitas pendidikan kita ini akan semakin baik.
 
Dhany Wahab: Apakah ini tidak mengurangi bobot Ujian Nasional jika tak lagi menjadi syarat kelulusan. Bisa jadi UN tak ubahnya seperti ujian-ujian sekolah pada umumnya, seperti apa pendapat bapak?
 
Muhammad Sohibul Iman: Tetapikan ada fungsi-fungsi yang kedua yaitu dia menjadi prasyarat pendidikan berikutnya, jadi seorang anak contohnya siswa SMA, ingin mendapat perguruan tinggi yang favorit ya dia harus UNnya bagus, karena universitas favorit pasti akan melihat hasil UN itu, kalau hasil UNnya jelek walaupun ia sudah lulus. Jadi tetap dari sisi bobot sebetulnya ini tidak mengurangi, karena kami berkomitmen dari DPR dengan Kemendikbud dan kebetulan Mendisdik ada dikomisi 10 juga, kami sudah menekankan kepada Mendikbud dan Mendisdik untuk memanfaatkan ini sebagai prasyarat kejenjang yang lebih tinggi.
 
Dhany Wahab: Substansi yang disuarakan oleh kementrian pendidikan, bahwa bagaimana pelaksanaan Ujian Nasional ini benar-benar bisa dilaksanakan dengan penuh kejujuran, seberapa penting kemudian komisi 10 sebelum melihat target untuk mendorong semangat kejujuran itu benar-benar tercermin dalam pelaksanaan UN tahun ini pak?
 
Muhammad Sohibul Iman: Ya di Disdik ini memang kita dari komisi 10 sudah menyatakan dari dulu sebetulnya, kalau persoalan kejujuran ataupun kecurangan itu dijadikan syarat kelulusan atau tidak, kecurangan potensinya tetap sama. Misalnya anak-anaknya nanti ingin masuk kejenjang yang lebih tinggi, bisa saja terjadi kepala sekolah dan gurunya melakukan hal yang tidak terpuji ataupun muridnya. Jadi titik soalnya, sebetulnya bukan pada UN ini dijadikan untuk apa? Tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita semua berdisiplin untuk menerapkan ujian nasional ini dengan penuh kejujuran. Tentu dipemerintah ini kan selain Kemendikbud ada juga Badan Standar Nasional Pendidikan, kemudian harus betul-betul mengawasi itu semua dengan baik.
 
Dhany Wahab: Bercermin dari UN tahun sebelumnya, apa saja yang harus menjadi perhatian kementrian Pendidikan agar pendidikan kita benar-benar mengalami peningkatan dari tahun ketahun ?
 
Muhammad Sohibul Iman: Jadi kalau UN ini kan sebetulnya semacam cara kita mengetes untuk melihat bagaimana mutu kita ini, tapi kan sebetulnya kalau berbicara mutu, yang penting  proses pencapaian atau pelaksanaan pengajaran atau pendidikan itu sendiri. Karena itu setiap tahun setelah UN melihat peta dan sebagainya, kita harus sama-sama komitmen untuk memperbaiki diproses pendidikan itu, pertama tentu para gurunya harus kita persiapkan dengan sebaik-baiknya, dalam hal ini ya tentu bukan hanya persoalan bagaimana cara mengajar, atau juga kemampuan menguasai bahan tetapi juga bagaimana guru-guru menjadi sosok teladan di hadapan para murid-muridnya. 
 
Kalau ini dipersiapkan dengan baik, saya yakin akan ada tindakan. Yang kedua tentu adalah kurikulum dan sarana prasarana. Kami sudah berkomitmen dengan kurikulum 2013 mari kita sama-sama perbaiki, kemudian kita terapkan secara bertahap. Kita berharap kurikulum 2013 ini nanti pada saat diterapkan 100% di tahun 2019 itu, menjadi semacam kurikulum abadi setidaknya berlaku 15 tahun kedepan, jangan kemudian mengganti kurikulum lagi.
 
Sarana dan prasarana jelas kita melihat desa-desa yang tidak memiliki sekolah dasar saja masih puluhan ribu sebetulnya, ini juga perlu dijadikan perhatian. Dan yang ketiga tentu bagaimana anak-anak didik dipersiapkan kebutuhan-kebutuhan, untuk bisa menjalankan wajib belajar khususnya pendidikan dasar. 
 
Kita ini kan sekarang masih dalam tahap, ini gratis tapi bayar, ada alasan komponen-komponen yang bayar. Yang kita harapkan ini ke depannya adalah ketika bicara wajib belajar, karena dalam konstitusi kita pasal 31 setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya, maka ke depannya ini pendidikan dasar khususnya yang 9 tahun itu harus gratis. 
 
Karena itu mari kita persiapkan ini semua. Saya tidak terlalu setuju meskipun katanya gratis tapi masih bayar sudah gembar-gembor pendidikan wajib belajar 12 tahun.
 
Di satu sisi semangatnya bagus, tapi jangan sampai fokus kita kemudian terbelah, pendidikan dasar saja belum tuntas ini perlu jadi perhatian kita.
 
Dhany Wahab: Bagaimana tanggapan bapak terkait dengan pelaksanaan UN berbasis komputer yang dilaksanakan pada tahun ini?
 
Muhammad Sohibul Iman: Ya jelas ini sebagai langkah awal, dan kami dari komisi juga menekankan bahwa ini harus diuji cobakan, dan sifatnya ini tidak boleh ditentukan oleh pemerintah pusat, tapi atas usulan dari pihak sekolah itu sendiri, sekolah mana yang merasa siap melaksanakan itu. Dan ini dari laporan Anies Baswedan proses yang seperti itu dilaksanakan, jadi Dikbud tidak menetapkan mana sekolah yang UN berbasis komputer. Tapi berdasarkan usulan dari sekolah itu sendiri.
Editor :
Sumber : Ulil Albab
- Dilihat 1586 Kali
Berita Terkait

0 Comments