MEDAN-DAKTACOM: Target pemenuhan listrik di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei oleh PT Perkebunan Nusantara III (PTPN III), tidak tercapai. Pasalnya, hingga tenggat waktu yang disampaikan oleh PTPN III pada akhir Maret 2015, belum terealisasi. PTPN III merupakan Badan Usaha Pembangun dan Pengelola KEK Sei Mangkei.

Hal itu diungkapkan oleh Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara (USU) Wahyu Ario Pratomo dalam siaran persnya, di Medan, Kamis (2/4/2015).

“Targetnya tidak tercapai. Malu kita!” ujar dia.

Wahyu mengingatkan, rasa malu harus menguat pada PTPN III dan seluruh stakeholders pelaksana lainnya. Apalagi KEK Sei Mangkei sudah diresmikan oleh President Jokowi pada 27 Januari 2015 lalu. Sebab, kata dia, saat diresmikan pun sebenarnya KEK Sei Mangkei belum berproduksi.

“Bahkan sebenarnya belum siap dijalankan, tapi sudah diresmikan. Jadinya ya begini. Benar-benar Sumatera Utara yang dirugikan disini,” katanya lagi.

Ia menuturkan, permasalahan saat ini masih seputar penyaluran listrik ke dalam kawasan, sehingga sangat merugikan investor yang telah menanamkan investasinya di KEK Sei Mangkei. Termasuk masalah penetapan tarif listrik dari PTPN III selaku Badan Usaha Pembangun dan Pengelola KEK Sei Mangkei ke Pemerintah Kabupaten Simalungun, yang tak kunjung diberikan. Akibatnya, tambah dia, proses pemenuhan pasokan listrik semakin tersendat-sendat dan berakibat tidak tercapainya target PTPN III untuk memenuhi listrik ke dalam kawasan.

Setengah Hati

Wahyu menilai, langkah PTPN III menjadi Badan Usaha Pembangun dan Pengelola KEK Sei Mangkei sebenarnya langkah setengah hati dan tidak siap. Karena, core business PTPN III lebih kearah perkebunan, dan bukan kearah pengelola kawasan ekonomi khusus. Itu sebab, lanjutnya, PTPN III melakukan tugas tanggungjawabnya dengan setengah hati.

“PTPN III itu tidak siap dan setengah hati mengelola KEK Sei Mangkei. Dan inilah buktinya, merugikan banyak pihak termasuk perekonomian Sumatera Utara dan juga investor di dalam kawasan itu. Jadi BUMN itu takut-takut juga untuk keluar dari core business-nya. Hal ini bagi PTPN III seperti bisnis sampingan mereka yang membuat mereka ragu-ragu bertindak. Inilah konsekuensinya kalau negara berbisnis,” ungkap Wahyu.

Jaga Kredibilitas

Wahyu menyarankan agar PTPN III bergegas untuk menyelesaikan permasalahan yang ada terkait kebutuhan listrik sebagai bagian tanggungjawabnya.

Menurutnya, tidak boleh lagi ada penyampingan prioritas tanggungjawab terhadap KEK Sei Mangkei. Artinya, target-target di dalam pengelolaan KEK Sei Mangkei tidak boleh lagi mundur dan diabaikan. Sebab, kata dia, penundaan target menyebabkan pemerintah tidak kredibel di mata investor lokal dan dunia.

“Bagaimana negara lain melihat kredibiltas negara kita? Termasuk kredibilitas pemerintah kita yang telah meresmikannya? Jadi saya harap rasa malu itu bisa tetap dijaga dan dipupuk serta diimplementasikan dalam pekerjaan KEK Sei Mangkei ini,” tutup Wahyu.

Tes Kelayakan

Dikonfirmasi terpisah Direktur Pemasaran dan Perencanaan Pengembangan PTPN III Alexander Maha menjelaskan, bahwa jaringan PT Harkat Sejahtera sudah selesai dibangun pada 29 Maret 2015 lalu. Namun sebelum dilakukan koneksi, masih ada tes kelayakan yang harus dilakukan sesuai aturan PLN.

Menurut dia, kemarin (Rabu,1/4/2015), pekerjaan Harkat adalah energize jaringan selama 24 jam. Dan tim dari PLN Medan juga melakukan inventarisir kelengkapan cubicle milik PLN yang ditempatkan di Gardu Hubung.

“Jika tidak ada masalah, besok (Kamis, 2/4/2015), akan dilakukan test reliability,” terang dia.

Sebelumnya, Direktur Utama PTPN III Bagas Angkasa menegaskan, pihaknya akan menuntaskan permasalahan kebutuhan listrik di dalam KEK Sei Mangkei pada 31 Maret 2015. Bahkan, Bagas menambahkan, mulai Selasa 24 Maret 2015, pihaknya telah memulai kembali pekerjaan pembangunan jalur listrik di dalam KEK Sei Mangkei.**