Selasa, 01/03/2016 13:19 WIB
Blok Masela Harus Dipergunakan untuk Kemakmuran Rakyat
JAKARTA_DAKTACOM: Pemerintah hingga detik ini belum memutuskan arah pengembangan Lapangan Gas Masela, Maluku. Dua opsi muncul lewat pengolahan gas alam cair akan dibangun diatas kapal terapung di laut dengan Floating Liquid Natural Gas - FLNG (Offshore) atau dibangun di daratan di pulau yang terdekat dengan LNG Plant (Onshore).
Ketua Bidang Ekuinteklh DPP PKS, Memed Sosiawan mengingatkan Pemerintah harus berani membuat keputusan yang memastikan gas di Blok Masela dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Konstitusi kita menyatakan, Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
"Dengan demikian segala sumber daya alam, termasuk Blok Masela yang mengandung gas harus dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat," papar Memed di Kantor DPP PKS, Jakarta, Selasa (1/3).
Memed menyebut masyarakat Maluku sendiri tentunya menginginkan agar pengolahan gas alam cairnya dilakukan di daratan (Onshore). Sebabnya agar dapat dimanfaatkan lebih lanjut oleh industri hilir gas seperti industri pupuk dan petrokimia.
"Sehingga terjadi trickle down effect yang dapat menumbuhkan perekonomian domestik Maluku," ungkap dia.
Ia juga menjabarkan jika sejatinya pengolahan LNG Plant di daratan (Onshore) lebih ekonomis dibandingkan Floating Liquid Natural Gas - FLNG (Offshore).
Dalam catatannya, pembangunan blok Masela dengan menggunakan FLNG (Offshore) tanpa ada fasilitas di darat akan memerlukan investasi sebesar $ 17,83 miliar.
Sedangkan pembangunan LNG Plant di daratan (Onshore) dapat diperkirakan memerlukan investasi sebesar $ 12 miliar.
Angka ini berbeda dengan proposal perkiraan biaya dari Inpex dan Shell, yang menyatakan bahwa, pembangunan kilang offshore hanya US$ 14,8 miliar. Sedangkan pembangunan kilang di darat onshore, mencapai US$ 19,3 miliar.
Perkiraan tersebut juga berbeda kajian Kemenko Maritim dan Sumber Daya, bahwa biaya pembagunan kilang darat (Onshore) sekitar US$16 miliar. Sedangkan jika dibangun kilang apung di laut (Offshore), biayanya mencapai US$22 miliar.
"Dengan demikian, memang ada kesimpulan yang sama, bahwa kilang di darat (Onshore) lebih murah sekitar dibandingkan dengan kilang di laut (Offshore)," ungkap dia.
Editor | : | |
Sumber | : | Rilis DPP PKS |
- PT Naffar Perdana Wisata Ajak Semua Travel Umroh Untuk Kerjasama Raih Keberkahan Memuliakan Tamu Allah
- LippoLand Perkuat Posisi dengan Visi, Misi, dan Logo Baru Sambut Pertumbuhan Industri Properti
- Specta Color Zumba Bersama Liza Natalia di WaterBoom Lippo Cikarang
- BPR Syariah HIK Parahyangan Raih Penghargaan Infobank Sharia Award 2024
- RUPSLB PT Lippo Cikarang Tbk Setujui Rights Issue 3 Miliar Saham untuk Pengembangan Bisnis
- CIMB Niaga Suryacipta Dipimpin Banker Muda Inspiratif Krisfian A. Hutomo
- Kurniasih Dukung Upaya Kemenaker Agar Tidak Ada PHK di Sritex
- Anggota IKAPEKSI INDONESIA Desak Penyelesaian Konflik dan Langkah Hukum terhadap Pelanggar
- LPCK Berkomitmen Menciptakan Lingkungan Asri dan Harmonis
- LPCK Terus Berinovasi Sambut Pertumbuhan Pasar Properti
- IKAPEKSI Gelar Munaslub, Pranyoto Widodo Terpilih Sebagai Ketua DPP Periode 2024-2029
- POJK Merger BPR/S, Ini Kata Ketua Umum DPP Perbarindo Tedy Alamsyah
- Perbarindo DKI Jakarta dan Sekitarnya Gelar Rakerda. Bahas Merger BPR/S
- Peserta Tunggak Iuran, BPJS Kesehatan Cabang Bekasi Dorong Manfaatkan Program Rehab
- Bank Syariah Artha Madani Raih 2 Penghargaan Tata Kelola di GRC Awards 2024
0 Comments