BEKASI_DAKTACOM: Dalam pandangan ketua komisi B DPRD Kota Bekasi, Thamrin Usman, Dinas Tata Kota Bekasi masih lemah dalam mengawasi perizinan dan legalitas bangunan-bangunan yang tersebar di beberapa wilayah.

Hal ini ia sampaikan dalam acara Forum SKPD dalam rangkaian kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tahun anggaran 2017 di Hotel Amarossa Kota Bekasi, Senin (29/2).

Ia mencontohkan beberapa restoran yang ada di wilayah harapan indah yang belum memiliki kelengkapan administrasi tata kota. Selain itu masih banyak bangun yang mengganggu ekosistem sehingga merusak lingkungan.

"Hal seperti ini seharusnya betul-betul diperhatikan oleh Dinas Tata Kota, maka pengawasan harus terus diperkuat," papar Usman.

Penguatan pengawasan Dinas Tata Kota menurut politisi Hanura ini juga merujuk pada realitas bahwa kebanyakan pengusaha hanya mementingkan agar bagaimana usahanya segera mendapat izin dan jarang memperhatikan detail aturan turunan dari perizinan.

"Dan yang juga perlu diperbaiki adalah koordinasi perizinan yang saat ini belum terintegrasi, jadi seolah-olah satu pintu tapi banyak "jendela"nya," jelas Usman. [Azeza]