Nasional / Ekonomi /
Follow daktacom Like Like
Rabu, 06/01/2016 15:15 WIB

DPR Sambut Baik Terbentuknya Komite Keuangan Syariah

Eky Awal Muharam
Eky Awal Muharam

JAKARTA_DAKTACOM: Anggota Komisi XI DPR RI Ecky Awal Mucharam menyambut baik dan menaruh harapan besar dengan terbentuknya Komite Keuangan Syariah. Pasalnya, hal ini akan memperkuat peran keuangan syariah sebagai poros kegiatan ekonomi.

“Saat ini porsi keuangan syariah hanya 5 persen dari total industri keuangan kita. Bandingkan dengan Malaysia yang sudah mencapai 21 persen. Padahal, keuangan syariah memiliki andil besar dalam pembiayaan sektor riil, khususnya UMKM,” tutur Ecky di sela-sela kegiatan resesnya di Cianjur, Rabu (6/1).

Ecky menjelaskan perbankan syariah telah terbukti tahan banting dari goncangan krisis. Oleh karena, Keuangan Syariah tidak membolehkan adanya transaksi spekulatif di pasar uang.

Menurut Ecky, semua pembiayaan keuangan syariah harus berbasis pada sektor riil dengan standar etik yang diawasi oleh dewan pengawas syariah agar tidak terjadi kecurangan.

“Ini yang membuat sektor keuangan syariah tidak turut mengalami krisis, baik di tahun 1998 maupun 2008. Sehingga, dunia  internasional makin melirik keuangan syariah,” ujar Legislator PKS dari daerah pemilihan Jawa Barat III yang meliputi Kota Bogor dan Kabupaten Cianjur ini.

Oleh karena itu, Ecky berharap Komite Keuangan Syariah ini dapat segera menjalankan tugasnya, terutama dalam mengharmonisasi perundang-undangan dan aturan-aturan terkait lainnya, serta memperkuat literasi keuangan syariah.

“Sehingga tujuan besarnya, yaitu mendorong perekonomian nasional bisa tercapai. Meskipun, sudah sudah agak tertinggal tetapi tidak ada kata terlambat untuk kita mulai mengejar,” papar Ecky.

Sebagaimana diketahui, rapat kabinet terbatas pada Hari Selasa (5/1), memutuskan dibentuknya Komite Keuangan Syariah. Komite ini langsung dipimpin oleh Presiden Jokowi yang sekaligus juga sebagai Dewan Pengarah. Komite ini beranggotakan para menteri, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Editor :
Sumber : Rilis DPR RI
- Dilihat 2201 Kali
Berita Terkait

0 Comments