CIKARANG_DAKTACOM: Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi akan mengupayakan guru honorer mendapat tunjangan saat proses pengambil alihan kewenangan SMA ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2014, kewenangan SMA, diambil alih oleh pemerintah Provinsi, sehingga terkait dengan gaji guru, perbaikan sekolah dan hal-hal lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan di tingkat SMA, merupakan tugas Dinas Pendidikan Jawa Barat.

Kasi Kurikulum SMA Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi, Aruman, pada Jum'at (18/12) mengatakan penyetoran data terkait dengan jumlah guru di sekolah negeri sudah diberikan, bahkan telah divalidasi oleh Badan Kepegawaian Provinsi Jawa Barat.

"Kita juga berupaya agar guru honorer juga mendapat perhatian dan pengakuan dari provinsi, supaya saat diambil alih, guru honorer dapat diakomodir hak-haknya," jelasnya.

Menurut Aruman, sedianya provinsi Jawa Barat akan dijadikan sebagai proyek percontohan pengambil alihan SMA dan akan mulai dilakukan pengambil alihan di tahun 2016, namun dikarenakan data belum siap, pengambil alihan kewenangan akan dilakukan di tahun 2017.