CIKARANG_DAKTACOM: Pengusaha di wilayah Kabupaten Bekasi masih mengeluhkan lambannya proses pengurusan perijinan usaha melalui Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPMPPT).

Hal itu terungkap dalam Forum Group discusion yang digelar oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat, di Kawasan MM 2100 Cikarang Barat, Senin (14/12).

Pengelola Kawasan MM 2100 Cikarang Barat, Darwoto mengatakan kegiatan diskusi tersebut merupakan inisiasi dari Pemprov Jawa Barat terkait dengan pelayanan perijinan yang hanya membutuhkan waktu tiga jam, sehingga meminta masukan dari pihak pengusaha.

Dalam masukannya, pengusaha masih mengeluhkan perijinan yang tumpang tindih, salah satunya perijinan bagi perusahaan di kawasan industri,

"Sebenarnya tidak diperlukan banyak perijinan karena kawasan yang kita tempati sudah memiliki perijinan seperti amdal dan sebagainya," ujar Darwoto.

Selain itu, pihaknya berpendapat, perusahaan di kawasan juga harus mendapatkan pelayanan perijinan 3 jam seperti yang diarahkan pemerintah provinsi.

Darwoto menambahkan, pihaknya meminta supaya proses perijinan lebih fokus, karena selama ini pengusaha mengurus perijinan di pemerintahan yang berbeda, seperti di pemerintah pusat, provinsi dan daerah.

Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh pengusaha di kawasan industri serta Wakil Gubernur Jawa Barat, Dedi Mizwar.